Tajuk Rencana

Mungkinkah Bencana Asap Berkurang Tahun Ini?

21 Januari 2020 - 10.47 WIB

JANUARI 2020 baru saja memasuki pekan ketiga, dan belum pula sepekan hujan tidak mengguyur bumi Riau.  Namun, bencana kebakaran hutan dan lahan sudah datang (kembali) membayangi kita.  

Beberapa wilayah di Riau sudah terpantau muncul titik panas (hot spot). Pemerintah Provinsi Riau mencatat setidaknya kini telah ada hot spot muncul tersebar di beberapa kabupaten di Riau. Padahal, musim penghujan belum lagi berakhir. Bisa diperkirakan, dengan datangnya musim kemarau yang minim turun hujan berapa besar kemungkinan terjadinya bencana karhutla di seluruh wilayah Riau yang sebagian besar memang terdiri dari lahan gambut, terutama di Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Bencana ini setiap tahun mengantarkan ribuan warga Riau menjadi pasien ISPA, mempengaruhi jalur penerbangan dan pelayaran, dan juga menghambat perputaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Bencana ini terus membayang-bayangi kita sepanjang tahun. Kondisi lahan bergambut kita yang sangat rentan terhadap api dan cuaca ekstrem sering dijadikan alasan untuk lepas tangan atas pemicu bencana itu. Tapi, tidak mungkin ada api kalau tidak ada pencetusnya. Ketika gerakan besar-besaran oleh aparat terhadap para pembakar lahan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kebakaran itu memang disengaja. Terlepaslah dari bejibun alasan mulai dari alasan untuk mempertahankan hidup hingga alasan untuk melaksanakan perintah perusahaan. Dari penangkapan tersebut terungkap pula bahwa memang ada yang dengan sengaja membakar lahan miliknya .

Alat pengindera karhutla itu bukan segala-galanya. Alat itu hanya bisa melaporkan lahan yang terbakar, dan bukan pelakunya. Bahkan, kebakaran lahan besar-besaran yang terpantau dengan cepat oleh alat tersebut masih menyisakan cukup banyak waktu bagi para pembakar lahan menghilangkan jejak sebelum petugas turun ke lokasi.

Karena itu perangkat hukum yang tegas untuk pembakar lahan ini memang perlu disiapkan, sehingga mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan yang berujung dengan kebakaran lahan ini akan berhadapan dengan risiko hukum yang cukup berat.

Payung hukumnya sudah pula jelas. Pasal 98 ayat 1 UU No 32 tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal sepuluh tahun penjara dan denda minimal Rp3 miliar.

Dengan UU No 32 tahun 2009 itu sudah cukup menjadi payung hukum bagi para penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan karhutla. Lengkaplah sudah; landasan hukum sudah ada, teknologi pengindera sudah canggih, penegak hukum pun sudah disiagakan. Kita lihat dan kita dukung bersama-sama kerja para pihak untuk mencegah agar bencana asap tidak datang lagi tahun ini, dan juga tahun-tahun yang akan datang, sehingga Riau bebas asap.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-04-06.jpg