Tajuk Rencana

Antara Virus Corona dan ISIS

15 Februari 2020 - 11.32 WIB

Sebuah karikatur menggambarkan dengan satir perbedaan antara WNI di Wuhan, Cina dengan di Suriah. Keduanya sempat diduga terkena virus berbahaya. Tapi, WNI dari Wuhan difasilitasi untuk pulang, diberikan fasilitas baik dan disambut, bahkan oleh pejabat setingkat menteri. Sebaliknya, WNI yang juga diduga terkena "virus" ISIS (Islamic State Iraq and Suriah) ditolak mentah-mentah. Setelah berwacana selama sepekan, Pemerintah Indonesia secara resmi menolak atau setidaknya tidak akan menfasilitasi mereka kembali.

Presiden Jokowi terang-terangan menyebut, secara pribadi dia tak ingin WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air, tempat kelahiran mereka. Itu kemudian dikonkretkan dengan sidang kabinet terbatas, Selasa (11/2) lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemulangan WNI eks ISIS ke tanah air menjadi ancaman bagi masyarakat. Pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Atas dasar melindungi 267 juta warga dari virus ISIS, maka 660 WNI itu harus luntang-lantung tanpa kewarganegaraan alias stateless. Mungkin pemerintah berprinsip, itu bukan urusan kami lagi. Salah sendiri.

Tentu saja tidak semua elemen bangsa setuju dengan keputusan pemerintah berikut berbagai argumentasinya. Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, misalnya, menyebutkan bahwa pemerintah membiarkan warganya kehilangan kewarganegaraan atau stateless. Anggara menilai, perusakan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS tidak dapat serta merta diartikan mencabut kewarganegaraannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dua aturan itu menyebut, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu apabila, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Selain itu, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada atau bagian dari negara asing tersebut.

Dalam konteks ini, seakan-akan keduanya sudah dapat dikategorikan dilakukan WNI eks ISIS seperti sering diungkapkan beberapa pejabat. Tapi status sebagai "tentara asing" atau "negara asing" tentu perlu didiskusikan lebih intens. Hingga saat ini, tidak ada satu negara pun di dunia yang bersedia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan ISIS dan mengakuinya sebagai sebuah negara. Dengan demikian, pilihan untuk mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik. Tentu saja ini menjadi sebuah ironi.

Belum lagi berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM). Tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah paham tentang tujuan mereka ke sana. Banyak yang hanya ikut-ikutan. Mereka dipengaruhi oleh sebuah wacana kuat, ditambah dengan iming-iming kesejahteraan, perbaikan hidup dan sebuah "negara impian", yang tidak tampak akan terwujud di negeri ini. Belum lagi banyak juga di antara mereka yang anak-anak dan remaja. Dan pemerintah tak memandang itu. "Salah sendiri".

Memang ini menjadi dilema. Sama seperti WNI yang mungkin terpapar virus corona yang juga mendapatkan penolakan setidaknya dari warga Natuna, tapi tetap dibela pemerintah. Virus ISIS memang beda. Dia dianggap mengancam keselamatan 267 juta warga negara. Sementara virus corona "tidak terlalu mengancam" dan masih bisa diatasi.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-04-05.jpg