Tajuk Rencana

Ika Menyentak Kesadaran Kita

18 Februari 2020 - 10.09 WIB

Ika Veronika Pakpahan melahirkan di gubuk taman Kota Pekanbaru, padahal seharusnya setiap warga di negeri ini berhak mendapatkan jasa layanan kesehatan. Namun ibu ini tidak mendapatkan hak itu, dia pun menanggung rasa sakit sendiri, dibantu sesama rekan yang miskin dan tidak mengetahui bagaimana membantu orang yang melahirkan. Tali pusat bayi pun dipotong dengan menggunakan gunting yang tidak terjamin kebersihannya.

Seharusnya seorang ibu hamil mendapatkan nutrisi makanan sehat, namun kemiskinan yang dialami, hidup tidak menentu, rumah tidak punya, makan dari belas kasihan orang lain, maka bayi yang dilahirkan pun sangat lemah. Demikian juga kondisi Ika Veronika Pakpahan, sangat memperhatinkan.

Taman kota merupakan tempat gratis, yang seharusnya untuk tempat jalan-jalan, duduk santai, tapi bagi Ika, taman kota rumah gratis dengan gubuk yang dibangun dengan bahan apa adanya.

Posisi taman kota yang tak jauh dari rumah pejabat tinggi, dan rumah-rumah mewah, seakan tidak bisa menembus dinding mereka. Bahkan rumah sakit umum dan swasta yang tak jauh dari posisi gubuknya juga tidak bisa mendengarkan rasa sakit yang dialami Ika.

Mungkin rumah besar dan rumah sakit di negeri ini memerlukan resonansi dari warga msikin yang dirundung sakit. Agaknya kita memerlukan perangkat canggih untuk mendetekti rasa sakit yang dialami warga.

Mulai dari perangkat RT, RW dan seterusnya, mereka harus lebih peka. Khusus warga yang tidak terdata, seperti gelandangan dan lainnya, mereka perlu pendataan, walau pun mereka tidak memiliki KTP atau identitas lainnya yang bagi mereka lebih mengutamakan sesuap nasi daripada kartu identitas yang harga untuk mendapatnya cukup lumayan, dan prosesnya pun berbelit-belit, walau sudah disederhanakan.

Negeri ini terus mengalami perubahan kepada yang lebih baik. Pemerintah pun berusaha meningkatkan layanan kesehatan dengan beragam cara, termasuk melalui BPJS.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review, M Rifai Darus menyatakan, selama 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf yang muncul di permukaan publik adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif ruas jalan tol. Selain kabar kenaikan itu, Rifai juga menyebut, rakyat akan semakin disusahkan dengan kabar akan dicabutnya subidi elpiji 3 kg.

Bagaimana dengan data kemiskinan di negeri ini? Berdasarkan laporan dari Bank Dunia yang berjudul "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" disebutkan bahwa sebanyak 115 juta atau 45 persen masyarakat Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali. Mereka ini adalah orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai tingkat ekonomi yang aman.

Bank Dunia mencatat, selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini berada di bawah 10 persen. Selama periode ini, Indonesia juga mengalami pertumbuhan kelas menengahnya dari tujuh persen menjadi 20 persen dari total penduduk yaitu sebanyak 52 juta orang.

Di sini peran pemerintah sangat penting, sehingga bisa menarik masyarakat yang rawan jatuh ke lembah kemiskinan. Pemerintah Jokowi diharap mampu menarik mereka kepada level ekonomi yang lebih baik lagi. Lalu Ika di posisi kemiskinan seperti apa?***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-04-03.jpg