Tajuk Rencana

Masalah Pemerintah di Bidang Legislasi

24 Februari 2020 - 10.11 WIB

Periode kedua pemerintahan Jokowi ini diawali dengan banyak kegaduhan yang terus-menerus terjadi di bidang legislasi. Dimulai dengan kontroversi soal perubahan UU KPK, demonstrasi meluas terkait RUU Pertanian, RUU Minerba, disusul RKUHP.

Yang terakhir mendapat sorotan adalah RUU Cipta Lapangan Kerja atau lebih dikenal dengan omnibus law dan RUU Ketahanan Keluarga.

Semua tahu bahwa dengan perlambatan ekonomi dunia seperti ini, yang dibutuhkan adalah peningkatan investasi. Bukan investasi portofolio saja (yang dengan mudah dananya dibawa keluar lagi), melainkan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sejauh ini, memang banyak keluhan soal sulitnya berinvestasi di Indonesia. Mulai ruwetnya perizinan, banyaknya prosedur yang harus ditempuh, hingga biaya-biaya siluman yang sangat tinggi. Maksud pemerintahan Jokowi memang baik. Yakni, menggunakan baleid ini sebagai UU sapu jagat yang membersihkan hambatan berinvestasi di Indonesia.

Hanya, sejumlah poin di omnibus law dianggap bermasalah dan hanya berpihak pada kalangan pengusaha. Meniadakan amdal dan mengubah sejumlah relasi antara pengusaha dan buruh membuat omnibus law jadi sorotan. Buruh-buruh pun protes karena mengancam kesejahteraan mereka. Ini sesuatu yang kontradiktif memang. Meski berkepentingan cost pekerja rendah, di sisi lain mereka juga membutuhkan buruh yang sejahtera. Karena apa? Dengan jumlah yang banyak, buruh yang sejahtera otomatis akan meningkatkan daya beli. Sesuatu yang menjadi idaman industri. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, pemerintah harus berpikir ulang mengenai dampak omnibus law tersebut.

Begitu pula RUU Ketahanan Keluarga. Sejumlah poin menjadi kontroversi. Melarang fantasi hubungan intim suami istri, mengatur peran perempuan yang memasuki wilayah privasi, dan mengatur bagaimana rumah ideal sangat sulit diwujudkan. Contohnya, rancangan yang mengatur soal adanya kamar-kamar terpisah. Banyak di antara masyarakat kita yang barada di ambang dan bawah garis kemiskinan. Mereka hanya mengontrak rumah petak dengan tempat tidur yang campur. Lalu, apakah keluarga miskin itu akan dipidana?

Untuk itu, kalangan DPR maupun pemerintah seharusnya berpikir lebih panjang ketika memasukkan naskah akademik dalam prolegnas. Sebab, jika aturan kontroversial tersebut lolos menjadi perundangan, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-03-29.jpg