Tajuk Rencana

Pilkada dan Isu Politik

25 Februari 2020 - 10.32 WIB

Menjelang pemilihan kepala daerah, nasional maupun lokal Riau, iklim politik semakin panas. Peta pemilih pun mulai nampak. Calon yang berperang di tingkat lokal, tetapi yang panas di tingkat pusat, karena calon ditetapkan oleh pengurus pusat partai.

Misalnya anak Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada Solo, dan menantunya Booby Nasution maju di Pilkada Medan, tentunya terkait dengan pengurus pusat partai. Pengurus partai banyak yang segan dengan sosok di belakangnya, yakni Presiden RI. Namun ada juga pengurus partai yang membaca bahwa ini ancaman di kemudian hari. Bukankah untuk menguatkan posisi di pusat, diperlukan dukungan dari daerah. Jokowi berhasil jadi presiden karena diberi kesempatan untuk tampil di level kabupaten/kota. Kemudian dia tampil di level ibu kota negara.

Itulah politik, semua momen bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik. Ini yang dibaca oleh sebagian pengurus partai di pusat, bahwa majunya anak dan menantunya Presiden akan membahayakan. Tetapi ada juga yang beranggapan, bahwa sejak awal dulu Jokowi tidak menginginkan politik dinasti, dia tidak ingin membawa keluarga ke wilayah politik atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya, namun kini dia malah memberi kesempatan anak dan menantunya untuk maju di pilkada, siapa pun tahu bahwa  anak presiden tinggi nilai politisnya.

Di tingkat politik lokal, pilkada di Riau, riak-riak makin panas. Bakal calon, yang maju mulai saling serang. Jika selama ini hanya diam-diam, tidak muncul di media massa (publik), kini mulai terlihat dalam bentuk aksi demo, walaupun tidak dengan bahasa terus terang, tetapi bentuk aksi lain yang ujung-ujung adalah sosok tertentu tergetnya.

Masing-masing tokoh mulai melakukan gerilya politik. Politik pencitraan, politik pembunuhan karakter, dan beragam politik lainnya. Bagi politik semua bisa dilakukan yang penting tujuannya tercapai.

Riau sebagai wilayah yang beradab, tentunya tidak ingin terjadi kericuhan hanya gara-gara kursi bupati/ wali kota. Rasa nyaman, damai dan saling menolong itu mahal harganya, untuk itu marilah kita jaga bersama. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Untuk itu mari jaga kesantunan dalam berpolitik di negeri ini.

Politik uang, ibarat kentut, tidak terlihat tetapi dirasakan. Jangan heran jika masing-masing calon menyiapkan anggaran untuk berperang di panggung demokrasi yang menghabiskan banyak dana. Saat pilkada ini biasanya partai politik mereka yang menentukan berapa mahal politiknya. Fenomena ini dianggap lumrah karena parpol perlu masin politik atau tim untuk memenangkan calonnya, tetapi juga dianggap mahar politik dianggap tidak wajar, bayangkan jika se-Indonesia ada ratusan kabupaten/kota yang menggelar pilkada, tentunya angka yang luar biasa.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-04-04.jpg