Opini
Tito Handoko (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unri)

Anomali Dinasti Politik

26 Februari 2020 - 11.47 WIB

Anomali Dinasti Politik
Anomali dapat dimaknai sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari keadaan biasa/normal yang berbeda dari kondisi umum dalam suatu lingkungan (KBBI). Anomali secara umum mengandung dua dimensi yaitu dimensi fisik dan dimensi perilaku. Dari dimensi fisik, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan satu bagian atau bahkan keseluruhan dari keadaan lingkungan sementara dilihat dari dimensi perilaku, anomali banyak diadaptasi dari ilmu psikologi, ekonomi, sosiologi maupun politik berupa keganjilan perilaku individu maupun kelompok atau organisasi dari aturan-aturan yang ada. Anomali dalam politik misalnya perilaku korupsi yang dianggap sebagai hal biasa, bahkan mantan pelaku korupsi diberi ruang dan penghormatan oleh publik.

Dinasti Politik, Antara Kutukan dan Pengkultusan

Dinasti politik digambarkan sebagai kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, tujuannya jelas untuk mempertahankan dan memperlebar kekuasaan.  

Tumbuhnya dinasti politik di Indonesia saat ini penulis anggap sebagai anomali politik, oleh sebab itu penulis menilai bahwa dinasti politik itu sebagai kutukan Orde Baru. Orde yang telah mengajarkan kepada anak bangsa ini bahwa pengaturan dan pengendalian kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak baik, suatu orde yang juga menggambarkan bagaimana kekuasaan diselenggarakan dengan seoptimal mungkin oleh segelintir orang yang dekat dengan Soeharto.

Lalu, bagaimana saat ini? Upaya bangsa ini untuk lepas dari pengkebirian demokrasi Orde Baru memang telah mengubah secara signifikan wajah politik Indonesia saat ini. Ruang-ruang publik telah terbuka dengan luas dan partisipasi juga telah tumbuh dengan cukup baik, akan tetapi kemunduran justru terjadi dalam tubuh partai politik sebagai elemen kunci dari demokrasi. Kemunduran yang dimaksud ialah proses demokrasi dalam tubuh partai politik gagal tumbuh, hal ini ditunjukkan oleh menjamurnya perilaku dinasti politik dalam tubuh partai baik di tingkat pusat terlebih lagi di tingkat daerah. Jika Soeharto masih hidup, mungkin ia akan tersenyum dan berkata? Bagaimana, enak zaman ku toh? Sekilas memang narasi itu seperti mengenang masa kejayaan Orde Baru, akan tetapi narasi itu dibangun juga bukan tanpa alasan bahwa apa yang diperjuangkan oleh para aktivis pada masa itu belum mampu diimplementasikan dengan baik oleh pembuat kebijakan saat ini.

Biang menguatnya dinasti dalam tubuh partai politik menurut hemat kami ada empat. Pertama, tidak adanya pembatasan periodisasi kepengurusan dalam tubuh partai politik. Kedua, Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang mensyaratkan dukungan tertulis dari DPP Partai Politik. Ketiga, mistifikasi ketua umum/pendiri partai, yang ini sulit untuk dibantah apalagi dilawan oleh kader-kader partai politik itu sendiri, juga keengganan para pendiri partai untuk mengurangi dominasinya dalam tubuh partai politik, serta yang keempat tidak berjalannya fungsi komunikasi politik, sosialisasi/pendidikan politik, suksesi kekuasaan dan pengaturan konflik oleh partai politik.

Kampanye Menolak Dinasti Politik

Menolak dinasti politik disuarakan oleh hampir semua orang terutama dalam tubuh birokrasi. Semua sepakat bahwa tubuh birokrasi pemerintah harus clear dari dinasti politik dan semua juga sepakat bahwa proses rekrutmen dalam tubuh birokrasi pemerintah harus dijalankan dengan transparan, jujur dan akuntabel. Negara hadir mengurusi persoalan itu dengan menggalakkan proyek reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki regulasi serta menempatkan birokrasi sebagai official domm yang sesungguhnya. Sehingga praktik-praktik membangun dinasti politik dalam tubuh birokrasi akan cepat tercium dan viral (sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di birokrasi di derah).

Sementara, praktik dinasti politik dalam tubuh partai politik seperti direstui, senyap, jauh dari polemik dan jangan-jangan publik takut untuk mempersoalkannya. Dinasti politik di tubuh partai politik di Indonesia mudah sekali diamati, sebut saja misalnya keluarga Megawati di PDIP, keluarga SBY di Demokrat, Keluarga Prabowo di Gerindra, Amien Rais di PAN dan pendatang baru Harry Tanusoedibyo di Perindro. Partai-partai seperti Golkar, PPP, PKB, PKS, Hanura, Nasdem, PKPI, PBB dan partai lokal Aceh yang ditetapkan dalam UUPA juga tidak luput dari kontaminasi dinasti politik. Terlebih pada struktur partai politik di tingkat lokal, menguatnya dinasti politik seolah meneguhkan bahwa bangunan demokrasi dalam tubuh partai politik semakin tidak jelas bentuknya. Sementara melalui partai politik akan lahir pemimpin-pemimpin baru baik dijajaran eksekutif maupun legislatif yang kemudian kita dengan lantang meneriakkan "Stop KKN", rasanya mustahil, pesimis dan jauh api dari panggang.

Maju mundurnya demokrasi bergantung pada upaya partai politik membangun arah sistem politik baik dari dalam dirinya maupun di luar dirinya. Pendidikan politik yang saat ini minus mesti lebih digiatkan agar publik mendapatkan informasi yang akurat mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang disusun oleh pemerintah dan kedewasaan berpolitik warga negara semakin baik dari masa ke masa.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-03-29.jpg