Tajuk Rencana

Sanksi Tegas ASN yang Nekat Mudik

29 April 2020 - 09.42 WIB

SEMUA pihak harus mendukung upaya pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua harus berperan. Terutama bagi aparatur sipil negera (ASN). ASN seharusnya memberi contoh kepada masyarakat luas dalam mendukung upaya pencegahan penyebaran virus corona di Tanah Air.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa menekan PNS melakukan mudik yang dikhawatirkan semakin memperluas penyebaran corona. BKN dituntut tidak sekadar melayangkan imbauan agar ASN tidak pulang kampung, tapi juga harus menyiapkan sanksi tegas bagi yang melanggar.

BKN memang telah mengeluarkan surat edaran (SE) sebagai pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang nekat mudik. Sanksi terberat adalah berupa pemberhentian.

Surat Edaran Nomor 11/SE/IV/2020 sudah ditetapkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada 24 April 2020. SE tersebut sebenarnya masih tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun SE ini mengatur beberapa hal. Seperti kategori pelanggaran, jenis hukuman, termasuk tata cara menjatuhkan hukuman disiplinnya. Diatur juga kewajiban pejabat pembina pepegawaian (PPK).

Ketidaktaatan terhadap aturan pembatasan kegiatan ASN tentu merupakan bentuk pelanggaran yang berkonsekuensi hukuman disiplin. Padahal, ASN sebagai pegawai pemerintah diharapkan bisa menjadi contoh masyarakat untuk taat aturan di tengah pandemi ini.

PPK diharapkan melakukan pengawasan pada ASN di bawahnya. Pemeriksaan dapat dilakukan secara online. Misalnya dengan meminta ASN share location, sms, atau mengisi berita acara secara online. Data ini nantinya juga akan diperlukan bila ternyata ada ASN yang nekat melanggar.

Bagi PPK yang menemukan pelanggaran oleh ASN di bawahnya maka wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Pelanggaran dan hukuman tersebut kemudian harus di-entry datanya dalam aplikasi SAPK.

Pejabat pembina kepegawaian juga tidak boleh memberi izin cuti pada ASN. Cuti hanya bisa diajukan apabila berkenaan dengan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Adapun alasan penting yang dimaksud hanya ketika ada salah satu anggota keluarga inti yang sakit keras atau meninggal.

Semoga dengan ketaatan ASN dalam menjalakan protokol pencegahan dan penanganan virus corona, negeri yang kita cintai ini segera bebas dari Covid-19.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-04.jpg