Tajuk Rencana

Pembatasan Setengah Jadi

30 April 2020 - 09.30 WIB

SEPERTI perkiraan kebanyakan orang, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru menimbulkan banyak persoalan karena ketidaksiapan pemerintah. Sejati PSBB yang mirip-mirip dengan karantina lokal dalam mengantisipasi dan mengurangi atau bahkan  menghentikan menyebarnya virus corona di Kota Pekanbaru, terkesan setengah jadi atau bahkan setengah hati.

Baik untuk warga maupun pemerintah sendiri. Pemberlakuan PSBB sejak Jumat (17/4) selama 14 hari dan berakhir hari ini, terkesan kurang efektif bahkan menyisakan persoalan di lapangan. Terutama dalam masalah sosialisasi kebijakan dan masalah bantuan kepada warga. Penolakan para ketua RT dan RW dalam masalah bantuam untuk masyarakat selama PSBB adalah salah satu bukti kekacauan tersebut. Otomatis selama PSBB, sebagiar besar masyarakat terutama warga miskin tidak mendapatkan bantuan baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai yang dijanjikan.

Pendataan warga yang layak mendapat bantuan melalui RT/RW, ternyata diseleksi lagi dan jumlah penerima jauh lebih sedikit dan pembagiannya pun dilakukan oleh tim tertentu. Hal inilah yang ditentang RT/RW guna menghindari kecemburuan warga di lapangan yang bisa memicu konflik. Walaupun sejatinya pemerintah haruslah memberikan kompensasi atas kebijakan mengimbau warga berada di rumah saja dan melakukan pelarangan aktivitas pada jam tertentu.

Termasuk juga masalah penutupan jalan umum. Pemko sudah menyatakan bahwa PSBB ini hanya berlaku penutupan jalan dan melarang warga beraktivitas kecuali pada aktivitas tertentu, pada malam hari dari pukul 20.00 WIB sampai 05.00 WIB. Namun di lapangan ternyata berbeda. Dengan pengumuman di injury time, tiba-tiba aparat keamanan menutup Jalan HR Soebrantas dan Jalan Jenderal Sudirman pada pagi hingga siang hari.

Penutupan jalan secara tiba-tiba tersebut banyak tidak diketahui warga yang akan beraktifitas di pagi. Akibatnya, penumpukkan kendaraan di jalan-jalan alternatif, seperti Jalan Lobak dan Delima yang macet parah. Aparat keamanan beralasan penutupan dilakukan karena daerah tersebut masuk zona merah. Namun pihak Dishub malah tidak tahu penutupan pagi tersebut. Masalah koordinasi ini memang harus menjadi perhatian serius antar petugas di lapangan. Sehingga maksud agar warga menghindari kerumunan di wilayah tertentu malah membuat penumpukkan warga di wilayah lain sehingga social distancing tak tercapai.

Disamping juga masalah- masalah lain yang muncul akibat PSBB ini seperti pekerja gajinya dipangkas,  dirumahkan, hingga PHK, sangat berimbas kepada ekonomi warga. Sementara bantuan tidak ada satupun yg mengucur ke masyarakat. Jangankan bantuan uang tunai atau sembako, bantuan masker dan hand sanitizer pun terlihat nihil dari pemerintah kepada warga yang terdampak. Sehingga maksud mencegah virus corona menyebar malah membuat virus kelaparan meningkat. Ditambah lagi dengan makin meningkatnya kriminalitas akibat beratnya beban ekonomi masyarakat membuat imun bisa turun.

Dan kini PSBB yang sebagian besar aturannya adalah soal karantina wilayah, diperpanjang 14 hari lagi. Pemerintah dan pihak terkait pun kembali duduk semeja membahasnya. Sementara angka-angka ODP, PDP dan positif terus bertambah. Di pihak lain antar instansi, antar bidang dan bahkan antar aparatur pemerintah pusat dan daerah kembali tegang. Dan rakyat hanya duduk menonton sambil mengurut dada dan berucap “ sampai kapan bencana ini berakhir?”





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-04.jpg