Tajuk Rencana

Monopoli Kekuasaan

9 Juni 2020 - 10.57 WIB

Kasus korupsi terus saja terjadi di negeri ini. Jika korupsi dilakukan oleh rakyat kecil masih dimaklumi, namun jika terjadi pada tokoh bangsa atau pimpinan partai, inilah masalahnya.  Para tokoh bangsa, yang merupakan pimpinan partai, pimpinan ormas, menteri dan lainnya, mereka seharusnya jadi panutan. Mereka sering tampil di media massa. Mereka selalu menyampaikan kebenaran.

Mereka sering bicara tentang NKRI, Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya, yang mengandung pesan untuk berperilaku jujur, sopan, santun, tegas, dan karakter baik lainnya. Namun realitasnya, kadang terbalik, mereka yang mengaku sangat cinta Pancasila tetapi ego pada diri dan kelompoknya sangat berlebihan.

Mereka yang di luar kelompoknya dianggap tidak Pancasila, tidak cinta tanah air. Klaim bahwa mereka yang paling benar, paling cinta tanah air, dan lainnya, membuat dirinya yang paling benar. Sikap seperti ini memunculkan sikaf bahwa apa yang mereka katakan adalah sikap yang cinta tanah air, yang lain dianggap anti pemerintah.

Tafsir tunggal cinta tanah air ini berdampak pada bahwa kebenaran merekalah yang paling banar. Ini akan berdampak pada ego kelompok. Mereka pun akhirnya membangun kroni, mulai dari pejabat daerah sampai pusat yang diisi oleh kelompok mereka.

Sikap ego kelompok ini berdampak pada sikap nepotisme, bahwa yang mengisi jabatan stategis itu adalah dari kelompoknya. Padahal seharusnya jabatan strategis dan teknis itu hendaknya diberikan kepada mereka yang ahli di bidangnya. Jika pemberian jabatan tidak pada tempatnya, maka tunggulah kiamat. Yakni akan kacau sistem pemerintah tersebut, tersebab banyak jabatan yang diisi oleh orang yang tidak tepat.

Yang paling parah, jika untuk mengisi jabatan itu perlu uang pelicin, uang setoran dana, maka akan rusaklah sistem pemerintahan. Inilah yang terjadi di negeri ini, kelompok dengan tafsir egonya, bahwa mereka yang paling benar, dan hanya kelompoknya yang berhak mengisi jabatan itu.

Baik jujur, kehidupan sosial lainnya, itu ada diatur dalam ajaran agama, tidak ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai rambu besar, hanya menganjurkan agar umat beragama menjalan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sebab jika kata operasional baik jujur, dan perilaku lainnya dimasukkan ke dalam Pancasila, maka tidak cukup satu buku, kata-kata operasional itu terkait dengan perbuatan praktis umat manusia. Oleh karena itu, orang taat menjalankan ajaran agamanya jangan pula dianggap tidak menjalankan Pancasila.

Inilah yang terjadi di negeri ini, tafsir kebenaran itu tunggal, seakan-akan kelompok yang lain salah. Sikap tafsir kebenaran tunggal berdampak pada klaim kebenaran tunggal. Kadang terlihat lucu, mereka yang mengklaim benar ini dari kelompok-kelompok yang katanya toleran, tetapi kok tidak toleran ya?

Rezim yang berkuasa pun seakan-akan kemaruk dengan kekuasaan, selagi berkuasa, maka semua jabatan direksi, komisaris BUMN diisi dari kelompoknya, bukan lagi dari kalangan profesional, yang penting dekat dengan tim sukses atau seide, maka bisa duduk jadi komisaris. Semua line diisi tim atau kelompoknya. Inilah awal dari kejatuhan suatu bangsa, tidak menyerahkan pada mereka yang profesional (ahlinya).***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-04.jpg