Tajuk Rencana

Anggaran Covid-19 dan Perluasan Penularan

10 November 2020 - 08.46 WIB

Anggaran Covid-19 di Pemprov Riau belum semua tersalurkan. Begitu juga anggaran Covid-19 di Kabupaten/Kota di Riau, masih banyak yang belum tersalurkan. Tentunya juga anggaran Covid-19 di tingkat pusat, masih tersisa banyak dan belum tersalurkan, termasuk anggaran itu yang ada di kementerian.

Yang menjadi masalah, mengapa anggaran itu tidak disalurkan? apakah angggaran itu tidak berbasis pada program. Seharusnya anggaran itu berbasis pada program, sehingga anggaran itu benar-benar tersalurkan pada program yang telah dianggarkan.

Padahal tidak sedikit anggaran yang di Pemprov Riau, Pemkab dan Pemko di Riau yang dipotong. Anggaran itu sejatinya sudah diposkan pada bidang-bidang dianggap perlu, namun karena mendadak ada Covid-19, akhirnya anggaran itu pun dialihkan pada penanggulangan Covid-19. Tapi sayang, anggaran yang diperuntukkan untuk Covid-19 ini pada gilirannya tak tersalurkan. Padahal anggaran ini, termasuk APBN, berasal dari pinjam dari bank dunia yang bunganya tidak sedikit.  

Mengingat masa realisasi anggaran tinggal dua bulan lagi (akhir tahun 2020), maka pemerintah (pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko) harus bekerja ekstra. Salurkan anggaran Covid-19 pada program yang sudah dicanangkan. Jangan asal menyalurkan, sehingga anggaran ini tidak tepat sasaran dan tentunya akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

Melihat tren grafis penularan Covid-19 terus meningkat dan munculnya cluster-cluster baru, maka pemerintah seharusnya mengarah anggaran itu pada panangan agar perluasan kasus Covid-19 tidak meningkatkan.  Usaha sosilisasi penanggulangan Covid-19 pun harus diperluas, bukan hanya pemerintah yang bekerja, tetapi menggandeng organisasi masyarakat dan juga lembaga-lemabaga sosial termasuk RT/RW, dan rumah ibadah. Rumah ibadah sebagai tempat berkumpulnya jamaah, merupakan tempat yang strategis digunakan untuk sosialisasi 3M dan 3T.

Ada kesenjangan antara anggaran yang belum disalurkan dengan kondisi di lapangan yang memerlukan anggaran. Kesan yang muncul pemerintah takut bermasalah dari sisi hukum soal menyalurkan anggaran Covid-19. Lebih baik tidak menyalurkan daripada menyalurkan anggaran Covid-19.

Jika memang tidak tersalurkan sebagian anggaran Covid-19 itu, maka perlu duduk bersama antara pemerintah (eksekutif) dengan legislatif dan yudikatif, sehingga menemukan jalan yang terbuka. Pemerintah pun tidak lagi takut menyalurkan anggaran itu. Semoga.*

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU






EPAPER RIAU POS  hal-1.jpg