Tajuk Rencana

Pemimpin di Masa Pandemi

27 Juli 2021 - 09.16 WIB

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diterapkan di Kota Pekanbaru mulai Senin (26/7). Rencananya penerapan akan berlangsung hingga 8 Agustus mendatang.

Selain mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan yang diberlakukan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga telah mengeluarkan langkah-langkah antisipasi saat efektif berlakunya PPKM Level 4. Ini seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19.

Pemko Pekanbaru menyiapkan sembilan tim lapangan untuk mengawasi berbagai sektor di masyarakat agar tak melanggar PPKM. Juga ada penyekatan di pintu keluar dan masuk Kota Pekanbaru. Kelima titik pintu masuk Kota Pekanbaru tersebut adalah Jalan Yos Sudarso (Simpang Bingung), Jalan Kaharuddin Nasution, HR Soebrantas /Garuda Sakti,  Lintas Timur Km 22 dan Jalan Garuda Sakti KM 4.

Namun, hingga berjalannya PPKM hari pertama kemarin, belum ada keluar kebijakan skema serta usulan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak langsung dengan pemberlakuan PPKM level 4 ini. Sementara bila berkaca di daerah lain, kebijakan pengetatan, pelaksanaan dan pemantauan juga diiringi kebijakan untuk mengurangi dampak sosial. Pemberian bantuan sosial (bansos) misalnya.


Tentunya ini juga harus menjadi perhatian. Karena masyarakat bisa menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan PPKM level 4 ini dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Karena kasus positif harian baru di Provinsi Riau, separuhnya berasal dari Pekanbaru.

Maka jangan salahkan, misalnya warga dan berbagai kalangan membandingkan keseriusan pemerintah daerah ini dengan dengan kepolisian serta TNI. Beberapa hari lalu Korem 031/Wirabima mendirikan dapur umum. Besoknya disusul Polda Riau berikan 2.655 paket sembako ke masyarakat tidak mampu. Pemprov dan pemko, hingga kemarin belum terlihat tanda-tandanya bakal menyiapkan stimulus dan bantuan untuk masyarakat.

Padahal kondisi sekarang, seharusnya pemerintah daerah lebih peka dan lebih mengerti dengan kondisi masyarakatnya. Salah satunya dengan lebih banyak memberikan bantuan dan keringanan kepada masyarakat dibandingkan instansi lainnya. Terutama bagi masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah.

Bila alasannya tidak adanya anggaran, tidak mungkin juga. Sudah berapa kali pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Tak mungkin juga anggaran itu tak disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak langsung. Karena daerah lain melakukannya.

Ini mungkin bisa ditalangi misalnya dengan budget sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, bagaimana bersama-sama mengejar dana dari pusat. Setelah itu, baru berharap keterlibatan pihak lainnya. Karena yang ditanggulangi adalah masyarakat, tentu leading sector-nya harus pemerintah daerah. Dalam hal ini, gubernur di tingkat provinsi dan bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota.

Jangan sampai timbul sikap apatis dari masyarakat. Mereka dilarang dan dibatasi, namun stimulus untuk meringankan beban hidup yang makin berat karena pandemi tinggal janji. Dengarkan suara rakyat, wahai pemimpin negeri.***

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook





TERBARU



Froozen Food - FOX Hotel Pekanbaru