Home >> Opini >> Suhardi Behrouz (Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia)

Opini
Suhardi Behrouz (Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia)

"Drama Politik" Negeri Ringgit

23 Agustus 2021 - 10.41 WIB

"Drama Politik" Negeri Ringgit

Mundurnya Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin Senin (16/08/21) sebagai PM yang ke-8, bak mengulang episode pada akhir Februari 2020 lalu. Di mana Mahathir Mohamad juga mengundurkan diri atau publik Malaysia menyebutnya dengan sebutan meletak jawatan. Plot cerita penyebab mundurnya kedua PM itu juga sama, yakni beberapa anggota parlemen (sekutu politik) menarik dukungan terhadap PM yang sedang menjabat. Potret tersebut seakan membenarkan adagium bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.

Akhir Februari tahun 2020 lalu, Mahathir Mohamad mundur akibat keluarnya beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim dan menyebabkan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan Mahathir juga menarik diri dari koalisi Pakatan Harapan (PH).

Semua ini bermula dari pertemuan beberapa tokoh politik diantaranya Wakil Presiden PKR Azmin Ali yang dikenal dengan istilah "Langkah Sheraton" yang  membuat Muhyiddin Yasin terpilih menjadi PM. Muhyiddin Yassin didukung oleh koalisi Perikatan Nasional (PN) yang terdiri dari United Malays National Organisation (UMNO), Bersatu, PAS, GPS dan STAR

Naiknya Muhyiddin Yassin sebagai teraju utama Malaysia pada 1 Maret 2020, bukanlah akhir dari "drama politik" yang terjadi paska tumbangnya dominasi UMNO dengan Barisan Nasionalnya (BN) pada Pemilihan Umum ke-14 tahun 2008 lalu.


Sebab Muhyiddin hanya didukung oleh mayoritas tipis anggota parlemen dan sewaktu-waktu bisa saja anggota parlemen tersebut mengalihkan dukungannya sehingga menyebabkan PM tumbang. Kondisi inilah yang membuat drama politik negeri ringgit menjadi ruang tarik menarik ragam kepentingan. Terlebih lagi di Malaysia dukungan dalam pemilihan PM bukan berdasarkan partai tapi merujuk kepada anggota parlemen.

Awal memimpin, Muhyiddin terlihat hati-hati dalam membawa gerbong koalisi yang baru. Hal ini terlihat dari komposisi kabinetnya yang tidak memberikan slot untuk kursi wakil perdana menteri. Hanya menunjuk beberapa orang sebagai menteri kanan atau semacam menteri koordiantor. Taktik ini agar tak muncul konflik antara beberapa partai politik besar terutama UMNO. Namun langkah ini dilihat sebagai langkah yang tidak tepat, malah memantik riak-riak politik.

Sebab UMNO dengan suara yang mayoritas di kubu koalisi pendukung Muhyiddin seharusnya layak diberikan kursi wakil PM. Ini terbukti diakhir-akhir jabatannya Muhyiddin melantik Ismail Sabri Yaakob dari UMNO sebagai wakil perdana menteri untuk "membujuk" agar jangan menarik dukungan.

Apa yang terjadi dalam pentas poltik Malaysia akhir-akhir ini sejatinya adalah drama percaturan politik. UMNO sebagai partai politik lama dengan segala pengalamannya telah berhasil menyusun langkah dan strategi kembali untuk bergerak ke depan setelah salah langkah dan kalah dalam pemilu lalu. Langkah tepat dan bernas yang dilakukan UMNO adalah dengan menjalin kerjasama dengan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dalam wadah Muwafakat Nasional (MN).

Publik tahu bahwa UMNO dan PAS adalah dua partai besar Melayu yang saling berbeda pandangan. Bahkan perbedaan itu sudah sampai ke akar rumput (grassroot). Alhasil, bersatunya partai UMNO dan PAS dilihat sebagai peluang untuk menyatukan bangsa Melayu yang berbeda selama ini. Terbukti dalam beberapa pemilihan umum sela, wakil yang didukung oleh UMNO dan PAS berhasil menang, bahkan mengalahkan Pakatan Harapan (PH) koalisi partai berkuasa kala itu.

Tak cukup sampai disitu, gerak politik UMNO bersama dengan rekan politik lainnya berhasil menumbangkan Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir Muhammad. Hanya saja UMNO menemukan dilema politik dalam koalisi baru pimpinan PM Muhyiddin Yassin. Hal ini disebabkan PAS menjalin kerjasama resmi dengan Partai Bersatu dan GPS di bawah bendera Perikatan Nasional (PN), sedangkan UMNO tidak mau ikut serta di dalamnya.

Keikutan UMNO sebagai partai dalam PN akan dikhawatirkan akan membuat pengaruh UMNO semakin hilang, sebab Bersatu adalah partai yang lahir dari pecahan UMNO. Langkah ini sama saja dengan membesarkan "partai durhaka". Terlebih lagi PAS dilihat bertambah dekat dengan Bersatu. Bila keaadaan ini terus berlaku menjelang pemilihan umum ke-15 dikhawatirkan pengaruh UMNO akan hilang.

Apa yang terjadi dalam politik Malaysia akhir-akhir ini dilihat sebagai kepintaran dan kejelian UMNO dalam melihat celah dan momentum politik. Ini terbukti dengan naiknya  Presiden UMNO, Ismail Sabri Yakoob sebagai PM Malaysia yang Ke-9 yang didukung oleh 114 dari 220 kursi parlemen, Sedangkan rivalnya Anwar Ibrahim dari Koalisi PH, sekali lagi harus menelan kekalahan karena hanya mendapat dukungan 105 kursi. Praktis UMNO tidak memerlukan waktu yang lama untuk kembali ke pentas politik utama Malaysia, sebagai pemerintah.***

 






TERBARU





Shocktober - FOX Hotel Pekanbaru