Cari Opini


Home >> Opini >> Dr Eng Muslim (Dekan Fakultas Teknik UIR)

Opini
Dr Eng Muslim (Dekan Fakultas Teknik UIR)

Peluang dan Tantangan CPP Blok setelah Agustus 2022

2022-03-07 10:49:20 WIB

Peluang dan Tantangan CPP Blok setelah Agustus 2022

Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) telah dikelola oleh Daerah Riau dan negara sejak tahun 2002 dan telah banyak memberikan kontribusi bagi daerah di Provinsi Riau seperti deviden yang didapatkan pemegang saham dari setiap kabupaten yang terlibat (Kab. Siak 72,29 persen; Provinsi Riau 18 persen; Kampar 6,02 persen; Pelalawan 2,41persen; Pemko Pekanbaru 1,21 persen).

Selain itu juga terbukanya peluang bagi anak-anak Riau untuk dapat bekerja di perusahaan minyak gabungan dari BUMD Kab. Siak dengan PT. Pertamina Hulu maupun di service company atau mitranya. CSR yang disalurkan ke daerah operasi dan sekitarnya serta hal-hal yang yang sudah dapat dirasakan manfaatnya termasuk dunia pendidikan yang ada di Riau ini.  Semua pihak menunggu bagaimana kinerja PT Bumi Siak Pusako Pasca -2022.

Blok CPP saat ini dikelola oleh Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - PT Pertamina Hulu yang kemudian disebut BOB PT BSP – PH. Waktu begitu cepat berlalu dan tinggal beberapa bulan lagi dan tepatnya pada bulan Agustus 2022 kerja sama tersebut akan berakhir dan telah berlangsung selama 20 tahun. Bukan suatu masa yang singkat bagi PT. BSP dalam mempersiapkan diri sebagai pengelola Blok CPP untuk 20 tahun ke depan (2022–2042).

Sejak tahun 2018 dan terhitung Agustus 2022 PT BSP telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengelola Blok CPP yang saat ini menjadi penghasil minyak terbesar No 2 dari Provinsi Riau. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Riau karena setelah 20 tahun bermitra dengan PT Pertamina Hulu, PT BSP mampu menjadi pengelola blok yang memiliki lebih dari 34 lapangan dengan 28 lapangan produksi serta lebih dari 700 sumur tersebut yang tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau ini.

Bisnis migas adalah bisnis yang penuh dengan resiko, menggunakan teknologi tinggi, investasi tinggi, membutuhkan SDM Migas yang andal dan tentunya juga memberikan profit yang signifikan bagi negara maupun Provinsi Riau ini. Buktinya, sampai saat ini ketergantungan daerah dari dana hasil minyak bumi yang di sebut Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi masih menjadi tulang punggung bagi Provinsi Riau.

Kesempatan emas bagi PT. BSP yang telah ditetapkan sebagai operator Blok CPP terhitung sejak Agustus 2022 hingga 2042 tentunya nanti memberikan peluang dan tantangan yang perlu disikapi dengan cara kerja yang profesional, cermat dan bijak. Saat ini masih ada juga pihak yang meragukan kemampuan PT BSP dan di sisi lainnya tetap mendukung bahkan bangga karena Daerah Riau diberikan kepercayaan sebagai pengelola lapangan minyak yang mayoritas berada di Kabupaten Siak tersebut.

Sebagai orang Riau dan akademisi saya merasa sangat bangga PT. BSP telah diberikan kepercayaan tersebut, walaupun dari sisi lain perlu perbaikan agar kedepannya dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal. Sejak 2002 sampai dengan 2022, PT BSP tidak punya kewenangan penuh untuk mengelola blok tersebut karena semua kegiatan dan kebijakan perlu disetujui secara bersama oleh kedua belah pihak yaitu PT BSP bersama PT PH. Begitu juga dengan profit yang diperoleh setiap tahunnya harus berbagi karena saham yang dimiliki 50 persen: 50persen dari kedua belah pihak.

Terhitung 9 Agustus 2022 nanti PT BSP 100persen  menjadi operator Blok CPP dengan sistem Gross Split yang melintasi beberapa Kabupaten di Provinsi Riau. Hal ini tentu menjadi peluang untuk membuktikan ke pemerintah pusat bahwa Riau mampu menjadi operator lapangan minyak bumi setelah sebelumnya Provinsi Riau juga diberikan kepercayaan ke BUMD Provinsi dalam mengelola Lapangan Langgak melalui PT SPRL dan PT Riau Petroleum yang telah mendapatkan Participating Interest (PI 10persen dari PHE Siak dan PHR).

Selain menjadi peluang tentunya juga menjadi tantangan terkait  dengan bisnis yang memerlukan modal yang tidak sedikit. Bisa dibayangkan untuk membor satu sumur minyak perlu dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah (1–10 juta dolar AS atau Rp14-140 miliar) tergantung kedalaman lapisan hidrokarbonnya.***