Cari Opini


Home >> Opini >> Firdaus (Penyuluh Ahli Muda Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Opini
Firdaus (Penyuluh Ahli Muda Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Era Baru Single Identification Number di Indonesia

Senin, 28 November 2022 WIB

Era Baru Single Identification Number di Indonesia

Saat ini pemerintah masih terus membenahi ekosistem data kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah menerapkan Single Identity Number (SIN) sebagai angka identitas tiap warga negara. Di Indonesia penerapan SIN dilakukan melalui implementasi e-KTP yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Urgensi Penerapan SIN dalam Bidang Perpajakan
Adapun latar belakang penggunaan NIK dalam penerapan SIN adalah pertama, rendahnya rasio pajak (tax ratio). Secara sederhana tax ratio merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk melihat gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara atau ukuran penerimaan pajak suatu negara. Tax ratio Indonesia hanya mencapai 9,11 persen terhadap PDB. Rendahnya tax ratio ditengarai disebabkan oleh tingginya shadow economy yang mengakibatkan banyaknya penghindaran pajak dan masih sempitnya basis pajak.

Kedua, tingginya Shadow Economy. Salah satu definisi yang umum digunakan untuk memahami shadow economy adalah semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan produk nasional bruto maupun produk domestik bruto tetapi aktivitas tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam administrasi otoritas perpajakan.

NIK sebagai NPWP
Pada 29 Oktober 2021, pemerintah resmi mengundangkan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Di antara pengaturan baru terkait NPWP dalam UU HPP adalah penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penggunaan NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi merupakan wujud dari penggunaan kode referensi dan/atau data induk. Apabila kita lihat praktik di negara lain seperti Singapura, NPWP telah diterbitkan  dengan menggunakan nomor kependukukan. Bahkan di Belanda NPWP diterbitkan sejak lahir di administrasi kependudukan.


Sebagai pelaksanaan amanat UU HPP, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMk-112/PMK.03/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah. Adapun tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisen, dan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Sejak 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi WP Orang Pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan serta Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dengan adanya format NPWP baru tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas dan per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru.

Namun untuk menggunakan NIK sebagai NPWP tentu memerlukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan yang pastinya memerlukan usaha yang tidak gampang karena memang tingkat pemadanan NIK dengan NPWP masih sangat rendah. Khusus untuk WP Orang Pribadi dilakukan pemadanan dengan data kependudukan dengan permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak atas data yang statusnya belum valid untuk dilakukan pemutakhiran mandiri.

Manfaat NIK sebagai NPWP
Dengan diresmikannya NIK sebagai NPWP dinilai akan memberikan manfaat bagi wajib pajak, pemerintah, petugas pajak dan pihak lainnya. Di antara manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: Wajib Pajak.  Wajib Pajak tidak perlu mempunyai beberapa identitas, mempemudah pendaftaran dan mempermudah mendapatkan layanan administrasi perpajakan.  Pemerintah. Pemerintah memiliki data yang baik untuk mengambil keputusan, meningkatkan penerimaan negara dan meminimalisir kemungkinan adanya berbagai penyalahgunaan dalam berbagai sektor.

Petugas Pajak. Dapat memperluas basis pemajakan, mendapatkan data pajak yang terintegrasi, mempermudah pengawasan wajib pajak dan meningkatkan tax ratio;

Pihak Lainnya. Tidak perlu menyediakan field data terpisah uantuk perpajakan dan pihak lain juga mendapatkan data yang terintrgrasi. Khusus dalam konteks peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentunya dengan hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengumpulkan data ILAP yang berasal dari instansi, lembaga, asosiasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/2017 terdapat 69 ILAP yang wajib menyetorkan data terkait perpajakan kepada DJP. Dengan pemberlakukan NIK menjadi NPWP tentunya data yang berbasis pada NIK, akan terintegrasi sehingga dapat diketahui penambahan, pelepasan harta. Adanya data harta yang akurat tersebut tentunya membuat petugas pajak mudah melakukan penyandingan data dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan baik melalui penelitian maupun pemeriksaan, sehingga potensial loss atas penerimaan pajak dapat diminimalisir.

NIK jadi NPWP Maka Anak Kecil jadi Bayar Pajak?
Di tengah pemberlakukan NIK sebagai NPWP muncul pertanyaan di tengah masyarakat yang pada intinya menanyakan apakah ini berarti bayi baru lahir yang sudah memiliki NIK lantas harus bayar pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak karena sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU HPP, seseorang disebut Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Seorang bayi yang memiliki NIK memang sudah memenuhi persyaratan subjektif sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) namun belum memenuhi persyaratan objektif yaitu berupa penghasilan. Sehingga bayi dengan NIK tidak dikenai atau membayar pajak.

Bahwa dalam hal seseorang memiliki penghasilan pun, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku panghasilan dikenakan apabila: Bagi orang pribadi jumlah penghasilan setahun telah mencapai batasan PTKP setahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU HPP. Bagi pelaku usaha UMKM peredaran bruto di atas Rp500 juta setahun (pengusaha yang membayar PPh Final 0,5 persen sebagaimana diatur oleh PP-23/2018)

Kesimpulan
Penerapan SIN akan membantu mengoptimalisasikan penerimaan pajak demi mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan sebuah keniscayaan demi perbaikan layanan kepada masyarakat dan peningkatan tax ratio Indonesia yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang digulirkan oleh Direkrorat Jenderal Pajak.***