Cari Opini


Home >> Opini >> Farhan Ferdiansyah ( Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

Opini
Farhan Ferdiansyah ( Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

Isu Pelanggaran Etika Bisnis Oleh Perusahaan Terhadap Karyawan di Masa Pandemi Covid-19

Selasa, 06 Desember 2022 WIB

Isu Pelanggaran Etika Bisnis Oleh Perusahaan Terhadap Karyawan di Masa Pandemi Covid-19

Coronavirus atau Covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan terus meningkat hingga pada pertengahan Maret pemerintah menetapkan lockdown untuk semua wilayah di Indonesia. Penetapan lockdown pada akhirnya menyebabkan WFH (Work from Home) bagi para karyawan perusahaan, kantor dan pemerintahan, serta Daring (Dalam Jaringan) bagi para tenaga pendidik, perguruan tinggi dan siswa sekolah, serta tak luput pula diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan kasus Covid-19 yang terus meningkat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan gambaran kondisi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh usaha baik yang berskala besar maupun kecil harus menghadapi kendala menurunnya penjualan, sulitnya mendapat bahan baku, terhambatnya produksi dan sulitnya permodalan.

Menurunnya tingkat penjualan perusahaan berdampak langsung pada pemasukan perusahaan. Dengan menurunnya pemasukan perusahaan menyebabkan perusahaan harus mengambil sebuah tindakan dengan merumahkan sebagian karyawan, yang mana seluruh karyawan diberlakukan kebijakan WFH. Hal ini awalnya dilakukan karena perusahaan harus menekan biaya operasional untuk mengurangi tingkat pengeluaran serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Namun, pada akhirnya perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada karyawan yang dirumahkan. Bahkan banyak juga perusahaan yang melakukan PHK tanpa memberi pesangon kepada para karyawan-karyawan tersebut.

Dapat dilihat pada bulan April 2020 saja sudah banyak terdapat kasus karyawan yang di-PHK tanpa diberikan uang pesangon. Sebagai contoh seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang berkantor di Jakarta Pusat di-PHK dengan alasan kondisi finansial perusahaan yang sedang tidak stabil pada saat itu. Karyawan tersebut mengatakan bahwa dia diberitahukan akan terjadi pemangkasan karyawan oleh perusahaan tersebut, setelah pemberitahuan tersebut dia dipanggil untuk menghadap HRD dan diminta untuk menandatangani surat pemutusan kontrak kerja. Perusahaan pun menegaskan bahwa tidak akan memberikan kompensasi atau tanggung jawab apa pun kepada karyawan tersebut. Surat pemutusan kontrak kerja tersebut ditandatangani pihak karyawan karena tidak memiliki pilihan lain. Bila dikaitkan dengan etika bisnis, hal ini tidak sejalan dengan tujuan etika bisnis. Dimana etika bisnis bertujuan untuk menjalankan sebuah bisnis seadil-adilnya serta beriringan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Etika bisnis juga mendalami baik atau buruknya suatu badan usaha dalam membahas masalah-masalah moral dan etika serta menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Permasalahan yang terjadi yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Apabila ditinjau dari kasus yang dipaparkan diawal maka dapat dijabarkan terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis pada bidang-bidang berikut:


Sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, melainkan melaui interaksi yang melibatkan beberapa pihak seperti karyawan perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Dari sudut pandang ekonomis, bisnis yang baik tidak hanya mengacu pada bisnis yang menguntungkan tetapi juga bisnis yang berkualitas secara etis. Dilihat kembali pada permasalahan yang dipaparkan, kebijakan merumahkan karyawan demi menekan biaya operasional akibat pemasukan yang menurun merupakan suatu hal yang tidak melanggar etika bisnis. Hal ini merupakan kebijakan yang baik bagi kedua pihak dalam menanggapi kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat pada saat itu. Kebijakan yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan PHK pada karyawan secara sepihak dan tanpa ada pesangon akhirnya menimbulkan isu pelanggaran etika bisnis. Dari sudut pandang ekonomi tentu saja hal ini sangat merugikan pihak karyawan dimana tidak adanya penghasilan tetap serta ketidakpastian akan masa depan setiap karyawan yang telah di-PHK.

Sudut pandang etika. Dalam praktik bisnis berorientasi pada profit merupakan hal yang wajar bagi perusahaan, akan tetapi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sebaiknya tidak merugikan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan, bahwa dengan melakukan hal tersebut kita sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Apabila ditinjau dari permasalahan yang dibahas, karyawan dapat dikatakan merupakan pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait, dimana hal ini bisa dikatakan sudah tidak sejalan apabila dikaitkan dari sudut pandang etika. Dimana hal ini apabila dikutip dari prinsip-prinsip etika bisnis yang dikemukakan Keraf (1998), seharusnya kebijakan dari perusahaan berpihak pada kemaslahatan dan/atau kemakmuran setiap karyawan.

Sudut pandang hukum. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dari pada etika. Pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila melanggar aturan-aturan yang yang ada. Sebagai contoh, mereka yang diberhentikan dengan alasan keadaan yang tak terduga masih selayaknya mendapatkan hak-hak mereka seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Mogi (2017), bahwa selain upah atau pesangon terdapat hak-hak lain yang harus diterima oleh pekerja setelah di-PHK antara lain, imbalan kerja, berbagai tunjangan atau dana bantuan, perlakuan baik seperti penghargaan dan penghormatan. Namun pada kasus yang dibahas sebelumnya, tidak ada hak-hak karyawan yang coba untuk dipenuhi dari pihak perusahaan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, PHK yang dilakukan perusahaan atas dasar dampak pandemi Covid-19 terdapat beberapa isu yang dapat dikatakan melanggar etika bisnis. Bila ditinjau dari tiga poin yaitu, ekonomi, etika, dan hukum dapat disimpulkan karyawan yang di-PHK sangat merasakan dampak kerugian. Dari sudut pandangan ekonomi karyawan tidak memiliki kepastian akan masa depan, kemudian sudut pandang etika karyawan tidak mendapatkan kebijakan yang memihak dari perusahaan, dan dari sudut pandang hukum kurang adanya keinginan dari perusahaan untuk memenuhi hak-hak karyawan saat dilakukannya PHK.