ADVERTORIAL PEMKAB SIAK

Terima WTP dari BPK RI Perwakilan Riau

Advertorial | Sabtu, 04 Juli 2020 - 07:36 WIB

Terima WTP dari BPK RI Perwakilan Riau
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita menyerahkan hasil laporan WTP kepada Ketua DPRD Siak H Azmi SE (kiri) di Kantor BPK Perwakilan Riau, Kamis (25/6/2020) lalu.

Ketua DPRD Siak H Azmi SE hadir dalam pengambilan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, beberapa hari lalu.

DPRD Kabupaten Siak, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita di Kantor BPK Perwakilan Riau, Kamis (25/6) siang di Kota Pekanbaru. Bersama Azmi ada Bupati Siak Drs H Alfedri MSi. Bagi Azmi, hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, hingga membuahkan WTP hal yang wajar sebenarnya, tapi tetap patut disyukuri.

"Mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, yang telah melakukan tata kelola keuangan yang baik, berdasarkan prinsip akuntansi berbasis umum yang sudah diupayakan secara maksimal," jelasnya.

Apa yang telah diarahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada audit keuangan kemarin, dan bimbingan BPK RI bagaimana meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas penggunaan keuangan yang lebih baik, akan menjadi catatan, agar pengelolaan keuangan semakin baik kedepannya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau berhasil melaksanakan dan menyelesaikan LKPD kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

"Meskipun masih dalam pandemi Covid-19, penyerahan LHP tetap harus dilalukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah di instruksikan pemerintah pusat," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tersebut.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) wajib ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota maupun DPRD setiap daerah. Pemkab hendaknya juga mendorong perbaikan laporan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan di daerah semakin baik, akuntabel dan terus ditingkatkan. Kepada DPRD, BPK siap untuk melakukan konsultasi berkaitan pembahasan LHP.(adv/mng)

narasi: monang lubis
foto: humas dprd siak

 



youtube riaupos



Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU

Pemkab.Pelalawan - HUT Adhyaksa



Sharp Pekanbaru PSBB


UIR PMB Berbasis Rapor

EPAPER RIAU POS  2020-08-06.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com