PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DALAM diskusi tersebut terungkap beberapa dampak yang muncul bila hak adat masyarakat diabaikan. Hal ini mulai dirasakan masyarakat Duano di pesisir pantai Timur Sumatera di Indragiri Hilir dan Talang Mamak di pedalaman Indragiri Hulu.
Diskusi mengambil momen HUT ke-65 Riau dan Hari Masyarakat Adat Internasional sekaligus HUT ke-77 kemerdekaan RI ini bertujuan kembali mendorong Gubernur Riau untuk mengakselerasi proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui penerbitan produk kebijakan.
Direktur Eksekutif Walhi Riau Even Sembiring tampil sebagai pemantik diskusi. Turut hadir dalam diskusi, Ketua Ikatan Keluarga Duano Riau (IKDR) Hasanuddin, Penulis Riau Budy Utamy, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Lingkungan Hidup Johny Setiawan Mundung.
Ketua IKDR Hasanuddin yang juga Anggota DPRD Inhil dalam diskusi mengaku merasa haru mengenang susahnya kehidupan Suku Duano pada masa kecil, walau saat ini sudah ada kemajuan secara perlahan.
Hasanuddin mengakui adanya kelemahan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Duano dalam menelaah berbagai kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal ini membuat masyarakat adat kesulitan memanfaatkan peluang pengakuan dan perlidungan masyarakat adat.
Masyarakat adat Duano yang tinggal di wilayah pesisir, kata Hasanuddin, memposisikan hutan mangrove sebagai ekosistem penting. Bagi mereka, mangrove merupakan napas kehidupan. Ekosistem tersebut adalah tempat masyarakat Duano mengumpul hasil hutan untuk kebutuhan dan menjadi pelindung dari ancaman abrasi.
"Sayangnya, kearifan menjaga mangrove diganggu aktivitas tebang liar mangrove oleh kelompok orang yang tidak bertangung jawab. Gangguan tersebut tidak terlepas dari masyarakat adat Duano yang belum diakui sebagai subjek hukum sehingga legalitas atas wilayah adanya tidak diakui," kata dia.
Selain itu, masyarakat adat dalam menangkap ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan lagi-lagi diganggu oleh nelayan luar yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang merusak. Merusak, kata Hasanuddin, karena ukuran alat tangkapnya mengambil habis ikan hingga ukuran kecil.
Saat ini, lanjut Hasanuddin, masyarakat Duano juga memerlukan hutan adat yang berada di wilayah darat. Hal ini terlepas dari kondisi cuaca. Karena pada musim selatan, masyarakat Duano tidak dapat melaut dalam waktu satu hingga dua bulan. Sedangkan, di musim utara, pada saat musim gadai sulit untuk melaut juga.
"Hal ini tentu menyulitkan masyarakat Duano memenuhi keperluan hidupnya. Mitigasi utamanya, masyarakat adat Duano harus mulai bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan untuk memenuhi keperluanNya. Legalitas merupakan keperluan masyarakat Duano," tegas Hasanuddin.
Sementara itu, keresahan masyarakat adat Talang Mamak dipaparkan penulis Budy Utamy. Menurutnya, pengaruh kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang tidak maksimal menerbitkan kebijakan dan aturan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat akan berkonsekuensi luka atau ancaman baru bagi masyarakat Talang Mamak.
Budy Utamy yang sebagian besar aktivitas menulis dan dokumentasi yang dilakukannya berada di wilayah adat Talang Mamak, mengambil kasus kondisi Amai (kaum ibu) di Talang Mamak.
"Amai yang hampir setiap hari beraktivitas di ladang yang tidak lagi banyak. Pasalnya, tanah mereka dirampas melalui legalitas perizinan. Mereka berpikir apakah tanah yang saat ini mereka kerjakan masih cukup untuk anak keturunan berikutnya,” tuturnya.
Terkait posisi penting alam dan identitas adat di Talang Mamak dapat dilihat dari keberadaan mata air abadi di wilayah adat Talang. Pada 2016, kata Budy Utamy, kondisi mata air masih sangat bagus. Mata air tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi mereka percaya ketika sakit mata air tersebut menjadi salah satu obat yang dapat menyembuhkan.
"Apabila pengakuan dan perlindungan negara tidak segera dilakukan, tidak menutup kemungkinan mata air tersebut tidak lagi ada dan kita akan duduk kembali seperti ini mendiskusikan kondisi masyarakat adat," ungkapnya.
Budy Utamy juga menyebut, fokus Riau Hijau dalam perlindungan masyarakat adat tidak masuk pada persoalan substansi. Belum menyentuh kebutuhan pembentukan kelembagaan dan penguatan substansi produk hukum. Keindahan budaya masyarakat adat hanya disajikan dalam tari-tarian, dianggap objek indah tapi tidak mendudukkan mereka seutuhnya sebagai subjek.
"Kepekaan pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau harus dilakukan dengan memposisikan mereka sebagai bagian dari masyarakat adat. Pemerintah harus berhenti mengambil posisi sebagai outsider, mereka harus ambil keputusan menjadi bagian dari masyarakat adat, harus menjadi insider," kata Budy.
Dengan begitu, derita dan kesusahan masyarakat adat membuat gubernur dan pemerintah lain juga dapat rasakan. Sehingga para pemangku kebijakan itu kata dia, dapat mengesahkan terbitnya peraturan dan tindakan yang diperlukan lainnya.
Sementara itu, Direktur Eksekurif Walhi Riau Even Sembiring sebagai pemantik awal diskusi kembali mengingatkan soal komitmen Riau Hijau sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 9 Tahun 2021. Pergub tersebut memuat Rencana Aksi (Renaksi) yang merumuskan enam target utama terkait masyarakat adat.
Isinya adalah identifikasi dan penelitian kesatuan masyarakat hukum adat, pembentukan gugus tugas masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, pemetaan wilayah hutan adat, dan penetapan peraturan pengakuan masyarakat hukum adat atau hutan adat.
Menurut Walhi Riau, target masyarakat adat terkait masyarakat adat masih minim. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena paling tidak terdapat dua perda yang dapat digunakan untuk mengakselerasi komitmen tersebut. Kedua perda tersebut yakni Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Di sisa masa jabatannya, kata Even Sembiring, Gubernur Riau Syamsuar seharusnya menaruh urgensi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam kerangka Riau Hijau sebagai prioritas.
"Apabila dalam satu bulan ini tidak ada progres kebijakan dan tindakan signifikan yang dilakukan Gubernur, Walhi Riau menawarkan peluang penggunaan jalur litigasi kepada masyarakat adat. Sama halnya, ketika kami pada 2017 memfasilitasi beberapa masyarakat adat untuk menggunakan hak gugatnya untuk menguji Perda Nomor 10/2014," jelas Even.
Bukan hanya Gubernur Riau, lanjut Even, bahkan para bupati dan wali kota se-Riau bisa ikut menjadi tergugat. Karena abai atau sengaja tidak menggunakan kewenangannya menerbitkan kebijakan pengakuan dan perlidungan masyarakat adat.
Pada diskusi yang sama, Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Lingkungan Hidup Johny Setiawan Mundung memulai diskusi dengan menggambarkan bagaimana Gubernur Riau merespons persoalan dan aduan masyarakat adat Talang Mamak secara langsung.
Gubernur menerima langsung mereka, tidak mendisposisikannya kepada kepala dinas. Terkait Riau Hijau, Mundung menjelaskan bahwa komitmen ini lahir dan dirumuskan langsung dari usulan NGO. Sehingga komitmen ini merupakan bukan sekadar komitmen Gubernur Riau, tapi komitmen bersama.
Lambannya proses birokrasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan persoalan yang sama di bidang lain. Mundung menyebutkan bahwa proses-proses akselerasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan masyarakat di level ASN, memang perlu ‘ditokok’ oleh kelompok masyarakat sipil. Hal ini akan mendorong mereka bekerja lebih cepat.
Selain itu, kata Mundung, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalami kendala keterbatasan kewenangan melahirkan produk hukum di tingkat kabupaten dan kota. Akselerasi proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di lintas kabupaten dan kota tentu akan diakselerasi dengan cepat Gubernur Riau. Dirinya mencontohkan penerbitan Keputusan Gubernur dalam pengakuan entitas Masyarakat Adat Sakai yang wilayah adatnya berada di lintas kabupaten di Siak dan Bengkalis.
"Hasil diskusi ini menjadi masukan penting bagi kami dan akan disampaikan kepada Gubernur. Semoga ini ditindaklanjuti langsung. Kritik dan masukan teman-teman menjadi ‘penokok’ untuk kami untuk mendorong tahapan penguatan kelembagaan dan kebijakan yang dipelrukan untuk menyegerakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau," jelas Mundung.
Salah satu simpul dalam diskusi itu menyebutkan bahwa penggunaan baju adat, tari dan beragam kesenian merupakan satu hal yang baik untuk mengenalkan keberagaman suku dan etnik di Indonesia. Namun, di usia Riau yang ke-65 dan usia 77 tahun kemerdekaan RI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus masuk ke ruang yang jauh lebih substantif.
Yaitu, mengambil tindakan dan kebijakan yang memastikan masyarakat adat di Riau dan Indonesia mendapat legalitas sebagai subjek hukum dan berdaulat atas tanahnya. Sehingga, tahun ini dapat menjadi tahun terakhir bagi masyarakat adat dan berbagai komunitas menanyakan bahwa tanah air ini milik siapa.(das)