BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nondatabase Kabupaten Bengkalis, menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Senin (29/9/2025).
Audiensi ini menjadi ruang bagi para honorer yang tidak masuk dalam kategori PPPK paruh waktu, untuk menyampaikan keresahan mereka terkait status yang tidak jelas serta ancaman pemutusan hubungan kerja pada 2026 mendatang.
Ketua Aliansi Honorer Nondatabase Kabupaten Bengkalis, Panca Dharma Pasaribu menyampaikan, ada ribuan tenaga Honorer Nondatabase di Bengkalis saat ini tidak mendapatkan kejelasan status meski telah bertahun-tahun mengabdi.
“Selama ini kami bekerja dan mengabdi, tapi tidak masuk dalam sistem. Banyak dari kami berstatus TMS dan tidak lolos seleksi CPNS 2024 karena terbatasnya formasi untuk jenjang SMA/D3,” jelas Panca.
Panca menyoroti, persoalan kurangnya sosialisasi kebijakan dari pusat ke daerah, perubahan regulasi yang mendadak, dan ancaman penghapusan tenaga honorer pada 2026 sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2023.
“Kami bukan menuntut hak berlebihan. Kami hanya minta kejelasan dan perlindungan agar tetap bisa bekerja dan hidup layak,” jelasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan, komitmen penuh untuk mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Ia mengakui karena regulasi berasal dari pusat, ruang gerak daerah terbatas.
“Tapi apapun tantangannya, kami akan tetap mencari jalan agar adik-adik honorer tetap bisa menerima haknya. Kami menyadari sepenuhnya, tanpa pendamping desa dan tenaga honorer, banyak pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kasmarni menyebutkan, Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN-RB dan terus menjalin komunikasi agar solusi terbaik dapat ditemukan.
“Kalau jalur formal sulit, kita cari jalur lain. Yang penting aspirasi honorer sampai. Kami akan kawal langsung, bersama DPRD dan perwakilan aliansi,” ujar Bupati.
Menurutnya, begitu besar keinginan Pemkab Bengkalis mempertahankan honorer agar tidak adanya PHK. Karena, dalam mendukung Visi Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia tetap tak terlepas dari bantuan para tenaga honorer.
Bahkan, meski regulasi berasal dari Pemerintah Pusat, Pemkab Bengkalis telah menyiapkan anggaran untuk tenaga Honorer Nondatabase pada tahun anggaran 2026.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha juga menegaskan, bahwa lembaganya mendukung penuh perjuangan honorer dan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami menyarankan agar ditunjuk perwakilan dari aliansi untuk ikut bersama Komisi I dan BKPP melakukan koordinasi langsung ke pusat. Kita tidak ingin suara daerah ini terputus di tengah jalan,” ujar Ketua DPRD.
Septian juga menambahkan bahwa secara pribadi, pihaknya siap bergotong royong untuk mendukung logistik perjuangan tersebut, agar tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah semata.
Disisi lain Camat Mandau Riki Rihardi memberikan masukan agar aspirasi dari Bengkalis, yang mewakili ribuan tenaga honorer, harus disuarakan dengan cermat agar kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan realitas di lapangan.
“Alangkah baiknya jika pertemuan dengan pusat nantinya dilakukan secara kolaboratif dan berskala luas. Aliansi Honorer Nondatabase perlu membangun jaringan komunikasi lintas kabupaten/kota di Riau agar suara kita memiliki bobot signifikan, strategi lebih efektif dan aspirasi tersampaikan secara jelas serta optimal. Dengan pendekatan ini, perjuangan tidak hanya menjadi permasalahan lokal, tetapi bisa diperhitungkan dalam skala provinsi,” kata Camat Mandau.
Audiensi yang berlangsung hangat dan tertib diwarnai dialog terbuka antara aliansi dan jajaran pemerintah itu menghasilkan kesepakatan yang mana DPRD dan Pemkab Bengkalis sepakat memfasilitasi dan ikut mengawal 5 sampai 7 orang perwakilan Honorer Nondatabase untuk audiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan BKN.
Laporan Abu Kasim (Bengkalis)
Editor : M. Erizal