RUPAT (RIAUPOS.CO) - Konflik antara masyarakat Pulau Rupat dan PT Priatama Riau (PR) kembali memuncak dan situasi semakin panas, Rabu (15/10/2025). Setelah muncul kabar bahwa pihak perusahaan mengerahkan karyawan dan buruh yang tergabung dalam SPSI untuk dihadapkan langsung dengan warga setempat yang sejak beberapa hari terakhir memblokade akses jalan menuju areal perusahaan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, para buruh itu disebut-sebut diprovokasi dengan alasan bahwa aksi blokade warga membuat mereka tidak bisa bekerja. Langkah ini dinilai masyarakat sebagai upaya adu domba antara sesama rakyat kecil.
Korlap aksi Jefri Candra, mengecam keras tindakan tersebut. Karena ini sangat merugikan masyarakat, yang menuntut haknya.
Baca Juga: Transformasi Sukses, USTI Resmi Raih Akreditasi Baik Sekali hingga 2027
“Ini bukti bahwa PT Priatama Riau tidak menghargai warga setempat. Mereka lebih memilih mengadu domba masyarakat dengan karyawan, daripada duduk menerima dan menyelesaikan tuntutan kami,” tegas Jefri saat berada di lokasi aksi di bawah tenda perjuangan.
Jefri menambahkan, perusahaan seharusnya introspeksi diri, bukan justru memprovokasi buruh. Karena masyarakat sudah tidak tahan dengan kondisi saat ini.
“Mereka sudah lama beroperasi di Rupat, tanpa mengantongi IUP. Tapi perilakunya seperti kebal hukum. Bukannya mau berdamai, mereka malah merasa kuat dan kebal dari aturan,” ujarnya dengan nada geram.
Baca Juga: Jalan Kelompok Tani-BLK di Aspal sepanjang 2 Km
Aksi massa di lokasi terus bertahan, meski ketegangan meningkat. Warga menegaskan tidak akan bubar sebelum ada kepastian terkait kewajiban plasma perusahaan kepada masyarakat. Sejumlah aparat keamanan dikabarkan sudah siaga untuk mengantisipasi bentrokan horizontal.
Seruan keras juga disampaikan Jefri kepada pemerintah pusat. Agar pemerintah bersikap adil dan melihat kondisi di lapangan.
“Tolong Pak Prabowo, cabut saja izin HGU PT Priatama Riau! Kalau perusahaan ini terus dibiarkan, mereka akan terus merasa bisa mengatur segalanya di atas tanah masyarakat,” ujarnya lantang disambut sorakan ratusan warga di lokasi aksi.
Baca Juga: Bupati Inhil Ajak TNI dan Polri Bersinergi
Sedangkan situasi di lapangan hingga menjelang siang ini masih terlihat tegang. Karena karyawan perusahaan sudah melakukan perlawanan dengan masyarakat yang menggelar aksi dan memblokir pintu masuk kebun perusahaan.
Sementara itu, di tempat terpisah Humas PT Priatama Riau, Tomas yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya berulang kali tidak menjawab. Demikian juga dengan pesan singkat WhatsApp-nya juga tidak dibalas.
Sedangkan pernyataan Humas PT RP sebelumnya, saat menjawab aksi ribuan massa mengaku masih akan dibicarakan lebih lanjut. Sedangkan dalam pertemuan itu belum disepakati adanya permintaan masyarakat untuk 20 persen plasma.
Baca Juga: Ahli Sebut Kebijakan Tidak Sesuai Aturan Tidak Sah
"Belum ada pembicaraan menyetujui 20 persen plasma. Tapi kesepakatannya adalah akan dibicarakan lebih lanjut. Sedangkan di mana tempatnya akan dikomunikasikan sesuai jadwal yang disepakati bersama," jelasnya.
Menurutnya, sesuai izin usaha perkebunan tahun 1996 sudah ada ketentuan yang mengatur di sana. Makanya agar masyarakat tidak salah lagi mengartikan aturan, maka pertemuan nanti harus melibatkan semua unsur terkait, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan dinas terkait.
"Ya, termasuk nanti anggota komisi terkait di DPRD Bengkalis juga harus ikut. Jadi jelas nanti arahnya dan kalau memang ada hak masyarakat perusahaan siap bernegosiasi disana," jelasnya.(ksm)
Editor : Edwar Yaman