BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Hari keempat aksi demo masyarakat dari Desa Darul Aman, Kelurahan Tanjung Kapal, dan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat, Bengkalis berlangsung, Kamis (16/10/2025).
Ratusan massa aksi bertahan di bawah tenda perjuangan, memblokade jalan menuju PT Pratama Riau. Aksi ini merupakan buntut dari tidak direalisasikannya tuntutan masyarakat atas pembagian kebun 20 persen dalam bentuk plasma HGU PT Priatama Riau (PR).
Masyarakat menilai sampai saat ini belum ada tanda-tanda itikad baik dari pihak perusahaan untuk memenuhi tututan masyarakat. Padahal kebun 20 persen, seharusnya adalah kewajiban perusahaan yang harus dikeluarkan sesuai yang diatur dalam Undang-undang.
Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rupat (HPMR) Bengkalis, Rahmat Syukri Hidayat menyebutkan, perusahaan justru dinilai bermain dengan waktu. Keputusan digantung, dan di lapangan muncul berbagai upaya yang diduga bertujuan untuk membenturkan warga dengan para karyawan, agar situasi menjadi kacau dan citra perjuangan masyarakat tercemar.
"Kami prihatin dengan kondisi ini. Tentu kami terus serukan solidaritas sesama masyarakat Rupat. Perjuangan warga tersebut bukan hanya persoalan plasma, tetapi pertaruhan marwah Pulau Rupat," tegasnya, Kamis (16/10/2025).
Rahmad menyebutkan, konflik agraria saat ini menjadi permasalahan di Pulau Rupat. Sebab jika perusahaan berani memperlakukan warga semena-mena, maka tidak kecil kemungkinan akan ada perusahaan lain melakukan hal yang sama.
"Ya, seharusnya semua perusahaan yang beroperasi di Pulau Rupat menghormati masyarakat setempat, bukan memperlakukan mereka seperti tamu di tanah sendiri. Perusahaan datang menumpang di bumi kita, menikmati hasil alam kita. Sudah sepatutnya mereka menghargai masyarakat Rupat, bukan menindasnya,” tegasnya.
Ia memandang, niat baik dan sportif masyarakat yang datang tidak membuat kekacauan, tidak juga untuk menantang siapa pun. Massa hanya menegakkan hak yang seharusnya mereka peroleh.
"Seharusnya ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak, bahwa Pulau Rupat bukan tanah tanpa marwah dan tuan. Bahwa setiap ketidakadilan yang terjadi di satu desa adalah luka bagi seluruh pulau," tegasnya.
Ia menyebutkan, bahkan Pulau Rupat ini bertuan, dan masyarakatnya tidak bisa dibodohi. Kalau satu kampung tertindas, seluruh Rupat akan berdiri. Karena marwah Rupat terlalu besar untuk dikecilkan.
Sedangkan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi masa tuntutan plasma 20 persen, Jefri Candra mengecam keras tindakan tersebut. Karena ini sangat merugikan masyarakat, yang menuntut haknya.
“Ini bukti bahwa perusahaan tidak menghargai warga setempat. Mereka lebih memilih mengadu domba kami dengan karyawan, dari pada duduk menerima dan menyelesaikan tuntutan kami,” tegas Jefri.
Jefri menambahkan, perusahaan seharusnya berintrospeksi diri, bukan justru memprovokasi buruh. Karena masyarakat sudah tidak tahan dengan kondisi saat ini.
“Mereka sudah lama beroperasi di Rupat, tanpa mengantongi IUP. Tapi perilakunya seperti kebal hukum. Bukannya mau berdamai, mereka malah merasa kuat dan kebal dari aturan,” ujarnya dengan nada geram.
Aksi massa di lokasi terus bertahan, meski ketegangan meningkat. Warga menegaskan tidak akan bubar sebelum ada kepastian terkait kewajiban plasma perusahaan kepada masyarakat. Sejumlah aparat keamanan dikabarkan sudah siaga untuk mengantisipasi bentrokan horizontal.
Seruan keras juga disampaikan Jefri kepada pemerintah pusat. Agar pemerintah bersikap adil dan melihat kondisi di lapangan. Karena masyarakat tidak tahan lagi melihat prilaku perusahaan, yang membiarkan masyarakat tidak menerima haknya.
“Tolong Pak Prabowo, cabut saja izin HGU PT Priatama Riau. Kalau perusahaan ini terus dibiarkan, mereka akan terus merasa bisa mengatur segalanya di atas tanah masyarakat,” ujarnya lantang disambut sorakan ratusan warga di lokasi aksi.
Sedangkan situasi di lapangan hingga menjelang siang masih terlihat tegang. Karena karyawan perusahaan sudah melakukan perlawanan dengan masyarakat yang menggelar aksi dan memblokir pintu masuk kebun perusahaan.
Sementara itu, Humas PT Priatama Riau, Tomas di hadapan masyarakat saat aksi demo berlangsung, juga sudah menyampaikan solusi kepada masyarakat. Namun solusinya bukan memberikan bagian plasma perusahaan di dalam kebun inti, melainkan membangunkan kebun di luar HGU perusahaan.
"Berapa pun lahan yang ada akan kami bangunkan kebun sawit secara cuma-cuma dan tanpa ada kredit yang ditanggung masyarakat," ucap Tomas.
Ia menyebutkan, karena ini terkait regulasi dari pemerintah, maka keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembagian plasma sangat sulit. Makanya perusahaan siap membangun kebun di luar HGU perusahaan.
Namun solusi itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Karena masyarakat tetap menginginkan pembagian plasma 20 persen dari luas HGU perusahaan. Karena mereka tidak mau dibohongi dengan janji-janji yang tak pasti.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis Muhammad Azmir yang mengaku ikut dalam aksi massa pada Senin (13/10/2025) sore juga sudah menyampaikan, agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan ini dengan baik.
"Ya, selesaikan dengan baik dan jangan ada aksi anarkis. Karena yang rugi kita semua," harapnya.
Ia mengaku, tidak tahu kenapa masyarakat tidak mau menerima solusi dari perusahaan, namun pihaknya sebagai pemerintah akan tetap mencarikan solusi agar persoalan ini cepat diselesaikan.
"Apalagi masyarakat yang menggelar aksi sampai berhari-hari lama dan kami meminta perusahaan mau mendengarkan aspirasi masyarakat," harapnya.(ksm)
Editor : Edwar Yaman