BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, menegaskan komitmennya dalam menjadikan akses keuangan sebagai prioritas pembangunan daerah, melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pleno II Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ruang Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (4/12/2025).
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bengkalis, Khairi Fahrizal menyampaikan, pencapaian program TPAKD tahun 2025 secara umum, menunjukkan kualitas hasil yang positif. Salah satu capaian yang menonjol adalah realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga November 2025 telah mencapai 99,66 persen.
"Dari sisi nilai pembiayaan, terjadi peningkatan dari Rp791 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp823 miliar pada tahun 2025. Pemerintah optimistis hingga akhir Desember capaian tersebut dapat melampaui 100 persen," ujarnya yang juga menjabat Plt Kepala Bapenda.
Selain KUR jelasnya lagi, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mencatatkan kinerja yang sangat impresif dengan capaian sebesar 158 persen. Dari sisi nominal, realisasi pembiayaan meningkat signifikan dari Rp17,6 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp41,56 miliar pada tahun 2025.
Meski demikian, Khairi menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas pembiayaan agar benar-benar menyasar sektor produktif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa program 'Satu Rekening, Satu Pelajar' hingga saat ini baru mencapai 66,29 persen, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 97 persen.
"Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab. Salah satu solusi yang didorong adalah menjadikan pembukaan rekening sebagai bagian dari persyaratan administrasi pendidikan, khususnya sejak jenjang taman kanak-kanak. Selain itu, penguatan budaya gemar menabung juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran tambahan sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan sejak usia dini," jelas Khairi.
Disampaikan Khairi, mulai tahun mendatang capaian TPAKD akan diperhitungkan secara resmi dalam evaluasi nasional dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kinerja kepala daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan TPAKD ke depan harus dilakukan secara lebih terencana, menyeluruh, dan terintegrasi, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan penguatan digitalisasi sektor keuangan.
Rapat Koordinasi Pleno II TPAKD Kabupaten Bengkalis turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Riau Yeki Arman, Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau Indri, Bank Mandiri, BRI, BRK Syariah, Pegadaian, serta lembaga pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selain itu, hadir pula dari akademisi Kampus Polbeng, ISNJ, STAIN serta kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Editor : Rinaldi