BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Agenda rapat dengar pendapat (RPD) lintas komisi DRPD Bengkalis di ruang Komisi I, berlangsung panas, Senin (6/4/2026) sore. Pasalnya dalam rapat tersebut, selain dihadiri pimpinan komisi dan perwakilan pemerintah, juga dihadiri oleh ketua organisasi mahasiswa Bengkalis.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Fakhtiar Qodri berlangsung memanas. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dihadiri Asisten 1 Setdakab Bengkalis Ed Efendi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisdagprin) Zulpan bersama para kepala bidang mendapat serangan dari mahasiswa, karena persoalan masyarakat yang sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H Misno, Hendra Jeje, Firman, Lorensius, Fery Situmeang dari Komisi II. Sedangkan Komisi IV dihadiri Isa Selamat, Syakib Arsalan, Komisi I dihadiri H Zamzami juga mencerca pertanyaan tajam kepada Kadisperindag Bengkalis, yang dinilai tak mampu mengurai persoalan BBM.
Baca Juga: Eks Anggota DPR RI PDI Perjuangan Dapil Riau Marsiaman Saragih Wafat
"Saat ini kondisi di lapangan dan realitasnya masyarakat sangat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Mereka menunggu pelayanan publik ini sangat lama dan antrean panjang di tengah teriknya matahari setiap harinya," tegas Fakhtiar Qodri.
Pada saat perwakilan mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang disampaikan Ketua PMII Kabupaten Bengkalis Syahrul Mizan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan di lapangan, khususnya disaat masyarakat sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite.
"Masyarakat berjemur dalam antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Dikatakan BBM cukup dan tersedia, tapi anehnya kenapa terjadi antrean panjang setiap hari. Ini artinya Kadisdagprin tak mampu bekerja mengatasi persoalan berat masyarakat," tegas Mizan.
Baca Juga: Hakim Cecar Pembuat Stempel Palsu Perkara Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Pekanbaru
Makanya Ia meminta dengan tegas agar Kadisdagprin Bengkalis Zulpan mengundurkan diri secara sukarela atau meminta bupati Bengkalis mencopot dadi jabatannya. Karena solusi yang disampaikan adalah masalah teknis yang seharusnya bisa diselesaikan.
"Apalagi pulau Bengkalis merupakan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang seharusnya menjadi daerah prioritas dan bukan mengikuti kehendak BPH Migas yang mau menyamakan pendistribusian ini dengan daerah pulau Sumatera," jelasnya.
Menanggapi itu, Asisten 1 Setdakab Bengkalis Ed Efendi menyampaikan, kondisi persoalan BBM sesuai surat edaran BPH Migas yang tidak membolehkan penjual BBM dengan eceran. Di mana selama ini sudah disampaikan surat ke BPH Migas agar pemberlakukan melalui surat rekomendasi Kades sudah tidak berlaku.
Baca Juga: ASN Kemenkum Riau Diingatkan soal Integritas dan Responsif Terhadap Situasi Global
"Kami sejak akhir tahun lalu menyampaikan surat ke BPH Migas, agar ada kelonggaran bagi pengecer di pulau Bengkalis. Makanya kami surati kembali ke BPH Migas agar ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," jelasnya.
Sedangkan Kadisdagprin Zulpan juga menyampaikan, untuk daerah 3T sudah disampaikan ke BPH Migas untuk memberikan kelonggaran dalam pendistribusian BBM, tapi tak disetujui. Sedangkan penggunaan akun XStar sudah disosialisasikan ke seluruh kepala desa awal tahun lalu.
"Jadi kami sudah berbuat dan terus bekerja di lapangan. Makanya kami menyayangkan pernyataan mahasiswa agar saya selaku kepala dinas harus mendur," jelasnya.
Sedangkan anggota komisi 1 DRPD Bengkalis Syakib Arsalan menyampaikan, regulasi yang tak bisa dibantah, tapi kondisi di lapangan masyarakat sudah menjerit. Apalagi selama ini BBM masuk dengan kuota yang cukup, tapi kenapa masyarakat masih mengantre cukup panjang.
"Larangan pembatasan BBM oleh BPH migas dua tahun lalu, seharusnya diantisipasi sejak lama, tapi kondisi ini haru disampaikan saat bulan puasa. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan BBM, yang sebenarnya cukup," tegasnya.
Ia juga melihat, atas kondisi BBM yang sulit didapat masyarakat, malah harga jualnya menjadi tinggi, dah sampai Rp20 ribu per liter. Tentunya ini harus segera dicarikan solusinya dan jangan sampai masyarakat menderita atas kebijakan yang tak populer dan tak berpihak kepada masyarakat.(ksm)
Editor : Edwar Yaman