PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Ahyad Sarwandi, Tomi Jepisa dan Alfin menuntut Sunardi dengan hukuman 14 tahun penjara. Jaksa menyatakan, terdakwa perkara korupsi Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis ini telah merugikan negara Rp30,8 miliar.
Sunardi yang merupakan Direktur PMKS PT Tengganau Mandiri Lestari (TML), hanya mematung ketika tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Senin (31/8/26).
Selain Sunardi, JPU juga menuntut satu terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Yaitu Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop-UMKM) Bengkalis Tahun 2015 Jamaluddin. JPU menuntutnya dengan hukuman 4 tahun penjara.
Baca Juga: BPBD Kampar Ingatkan Potensi Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang di 10 Kecamatan
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jonson Parancis, JPU menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
''Menuntut terdakwa Sunardi dengan pidana penjara selama 14 tahun dan terdakwa Jamaluddin selama 4 tahun, dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalankan,'' ujar JPU membacakan tuntutan.
Dalam surat tuntutan itu, Sunardi dan Jamaluddin masing-masing dikenakan denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 140 hari.
Baca Juga: Kades Mengkapan Sungai Apit Apresiasi PBPH-HTI Bantu Padamkan Karhutla di Luar Konsesi
Khusus terdakwa Sunardi JPU menuntutnya turut membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp30,8 miliar. Jika UP itu tidk dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun 9 bulan.
Atas tuntutan JPU, kedua terdakwa melakui kuasa hukum masing-masing akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim kemudian menetapkan jadwal pada Jumat (4/9/26) untuk pembacaan pledoi sebelum ketok palu menunda sidang.
JPU dalam dakwaannya menjabarkan, dugaan korupsi yang dilakukan dua terdawa bermula ketika Kejari Bengkalis mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara kasus korupsi pada 2015 silam. Salah satu amar putusan adalah menyerahkan barang bukti (BB) pabrik kelapa sawit mini (PMKS) di Desa Tengganau, Bengkalis untuk dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.
Baca Juga: Pemkab Kuansing Fasilitasi Pertemuan Masyarakat Koto Baru dan PT RAPP
Sebagai tindak lanjut, Jaksa eksekutor menyerahkan BB Gedung PMKS yang dituangkan dalam berita acara, 11 November 2015. Setelah barang bukti itu diterima Pemkab Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terdakwa Jamaluddin selaku yang menerima barang bukti ternyata tidak mengamankan atau menguasai pabrik tersebut secara fisik.
Jamaluddin juga tidak mencatatkan dalam kartu inventaris barang (KIB) dan tidak mengusulkan penetapan status penggunaan barang. Justru ia membiarkan PMKS itu dikuasai orang lain, yaitu terdakwa Sunardi selaku Direktur Utama PT Tengganau Mandiri Lestari.
Sunardi kemusian mengoperasikan sendiri pabrik sawit itu sampai Agustus 2019. Bahkan, sejak Agustus 2019 sampai dengan Maret 2024, PMKS itu disewakan terdakwa Sunardi kepada pihak lain. Hal ini dilakukan oleh Sunardi tanpa seizin pemilik aset, yaitu Pemkab Bengkalis.
Atas rangkaian aktivitas itu, ditemukan indikasi bahwa negara telah dirugikan. Berdasarkan hasil audit dari ahli BPKP Perwakilan Riau, memang ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp30,8 miliar.(end)
Editor : Edwar Yaman