PATI (RIAUPOS.CO) – Bupati Pati Sudewo viral di media sosial. Khususnya di TikTok dan X (dulu Twitter), Dia menjadi sorotan publik usai cuplikan videonya yang terlihat menanggapi rencana aksi protes dengan kalimat yang dianggap menantang. Ia menyebut siap menghadapi 50.000 pendemo terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan kontroversial ini tertuang dalam keputusan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyesuaikan tarif PBB-P2 tahun 2025. Kenaikan drastis ini diputuskan dalam rapat intensifikasi pajak yang melibatkan para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati), yang digelar di Kantor Bupati.
Mengutip laman resmi Humas Pemkab Pati, Sudewo menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang akan digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menilai, dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang, pendapatan dari sektor PBB di Pati masih tertinggal jauh.
“Penerimaan PBB kita baru Rp 29 miliar. Padahal potensi geografis Pati lebih besar,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini langsung menuai gelombang kritik dari warga. Tak sedikit yang menganggap kebijakan tersebut terlalu membebani rakyat, apalagi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa sosialisasi yang menyeluruh.
Reaksi Netizen: “Pemerintahnya yang nunggak, rakyatnya yang ditagih”
Gelombang kritik juga membanjiri media sosial. Nama Sudewo menjadi trending topik lokal, dengan banyak warganet menyoroti pernyataan Bupati yang dinilai kurang empatik.
“Lah kok rakyat yang ditantang, bukan dia yang turun jelasin langsung ke desa-desa,” tulis netizen di TikTok.
“PBB naik 250 persen tapi infrastruktur masih gitu-gitu aja. Lucu,” sindir akun netizen lainnya di X.
“Kalau dibandingin sama Jepara, Kudus, oke. Tapi tolong bandingin juga pelayanan dan fasilitasnya,” komentar warganet lain.
Bahkan, beberapa warga juga mempertanyakan urgensi kenaikan tersebut, mengingat masih banyak warga pedesaan yang berpenghasilan pas-pasan. Sebagian lainnya menuntut agar Pemkab Pati mengkaji ulang kebijakan ini dan melakukan sosialisasi secara transparan.
Baca Juga: Pemkab Kuansing Janji Selesaikan Tunda Bayar, Dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025
Desakan Transparansi dan Dialog
Di tengah derasnya kritik, para aktivis dan tokoh masyarakat mendesak Pemkab Pati untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan warga terdampak. Mereka juga meminta adanya audit terbuka terhadap anggaran daerah dan proyek pembangunan yang akan dibiayai dari kenaikan pajak tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Pemkab Pati terkait respon terhadap reaksi publik maupun wacana demo besar-besaran yang tengah digalang warga.***
Editor : Edwar Yaman