PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - SEBANYAK 130 petani kelapa sawit dari berbagai wilayah di Riau berkumpul dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan yang berlangsung di Grand Elite Hotel Pekanbaru, Kamis (20/6) digelar oleh Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Ketua Umum Samade Tolen Ketaren mengatakan, kegiatan kali ini mengangkat tema Penguatan Perkebunan Sawit Rakyat Melalui Program Sarana Prasarana (Sarpras). ‘’Gelaran ini adalah langkah konkrit dari Samade untuk mendukung keterjaminan keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di wilayah Riau,’’ ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan penguatan perkebunan sawit rakyat melalui program sarpras. ‘’Kemudian juga sebagai upaya membantu petani serta sosialisasi bahkan meningkatkan motivasi petani dalam pengajuan program sarpras,’’ paparnya.
Menurutnya, kelapa sawit saat ini memiliki peran penting dan menjadi penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Bahkan menjadi tempat bergantung jutaan masyarakat indonesia. Namun sayangnya, muncul berbagai permasalahan salah satunya yakni kondisi infrastruktur yang rusak bahkan belum memadai.
Rusaknya jalan jalur angkutan kelapa sawit itu, membuat petani harus merogoh kocek lebih dalam dan biaya angkutan semakin besar. Di samping itu ada juga produksi rendah lantaran terkendala di pupuk atau pemilihan benih yang tidak bersertifikat. Terakhir kata Tolen, belum tersedianya alat langsir atau angkut yang dimiliki petani. ‘’Nah kita tau bahwa BPDPKS memiliki program untuk pemenuhan itu, sehingga seharusnya gelaran ini dimanfaatkan petani,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dr Syahrial Abdi yang membuka gelaran FGD tersebut mengatakan gelaran ini menurutnya sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap petani, khususnya dalam konsen industri hulu hingga hilir perkebunan kelapa sawit.
Ini juga seiring langka dengan Provinsi Riau yang saat ini tengah menjaga konsistensi keberpihakan kepada petani kelapa sawit. ‘’Dari hitungan, kita perkirakan ada 860 ribu kelapa keluarga yang berkerja di perkebunan kelapa sawit. Jika satu keluarga saja ada 4 orang, maka ada 3,4 juta jiwa bergantung pada kelapa sawit,’’ jelasnya.
Syahrial mengatakan, Sarpras diperlukan di perkebunan kelapa sawit, khususnya dari sisi infrastruktur. Tidak sedikit jalan perkebunan yang rusak bahkan tidak layak. ‘’DBH kita sangat besar Rp83 miliar. Namun 80 persen justru masuk dalam program sarpras di Dinas Pekerjaan Umum. Di mana digunakan untuk perbaikan jalan aspal. Padahal kita ingin dikembalikan atau dimasukan untuk perbaikan jalan-jalan kebun kelapa sawit milik petani,’’ ujarnya.(azr)
Editor : RP Arif Oktafian