JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis sore ditutup melemah 65,90 poin atau 0,87 persen ke posisi 7.488,68. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 8,00 poin atau 0,85 persen ke posisi 934,36.
Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia menyebut hal itu dipengaruhi oleh sentimen domestik. Salah satunya, karena pasar yang khawatir atas instabilitas politik dan keamanan di dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan berlangsungnya demo dari masyarakat sipil, mahasiswa hingga buruh yang menolak revisi UU Pilkada di sejumlah wilayah, seperti salah satunya di depan Gedung DPR RI Jakarta.
Baca Juga: Demo Kawal Putusan MK di DPR RI Ricuh, Terdengar Letusan Senjata, Diwarnai Aksi Bakar Ban
"Dari dalam negeri, pasar tampaknya khawatir terjadi instabilitas politik dan keamanan dalam negeri, yang berdampak dari drama politik yang sedang memanas sehubungan dengan aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) jelang akhir tahun ini," kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia dalam analisisnya, Kamis (22/8).
Lebih lanjut, pihaknya juga membeberkan pelemahan ini juga dipicu oleh sentimen global, yakni pelaku pasar yang menyikapi rilis risalah The Fed terbaru yang memberikan pesan terkait penurunan suku bunga pada pertemuan berikutnya.
Di sisi lain, pasar juga menantikan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda yang akan berpidato pada esok hari di hadapan parlemen, yang akan dinantikan oleh pasar sehubungan arah kebijakan moneter bank sentral Jepang.
Baca Juga: Revisi RUU Pilkada Batal Disahkan, Dasco: yang Berlaku Hasil Putusan MK
Ketegangan perang dagang antara China dan Uni Eropa kembali menjadi perhatian, yang mana China memulai penyelidikan terhadap subsidi impor produk susu dari Uni Eropa.
"Sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua pihak, yang akan mencakup beberapa produk susu seperti keju segar dan olahan," pungkasnya.
Sebelumnya, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.
Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.
Baca Juga: Enam Paslon Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Riau Ini Didukung PDIP di Pilkada, Cek! di Sini
Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.
Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.
Sumber: JawaPos.com
Editor : M. Erizal