JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2025. Harga BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) turun harga. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN51) naik.
Harga Pertamax 92 turun menjadi Rp12.200 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.200 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter.
Harga Dexlite naik menjadi Rp13.850 per liter dari sebelumnya Rp13.320 per liter. Harga Pertamina Dex juga naik menjadi Rp14.150 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter.
Penyesuaian harga ini merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi Kepmen sebelumnya terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan terkerek naik seiring dengan adanya kenaikan l harga minyak mentah.
Terlebih, memang untuk BBM jenis tersebut setiap bulan, harganya memang selalu dilakukan evaluasi, disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
‘’Jadi kalau terjadi kenaikan, barangkali yang naik secara spontan tadi ya, harga BBM nonsubsidi, jenis Pertamax ke atas,’’ kata Fahmy.
Sementara untuk BBM subsidi, Fahmy menyebut dimungkinkan baru akan mengalami perubahan harga jika harga minyak mentah dunia telah melebihi di atas 100 dolar AS per barel.
Sedangkan, jika harga minyak mentah dunia masih bergerak pada rentang 90-100 dolar AS per barel, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harganya masih akan terus dipertahankan alias tidak naik.
PERTBaca Juga: Riza Chalid dan Delapan Nama Ini Ditetapkan Kejagung Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
Bukan tanpa alasan, Fahmy menegaskan, keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi di tengah harga minyak mentah yang belum tembus lebih 100 dolar AS per barel akan sangat berdampak besar bagi perekonomian RI.
‘’Mulai dari menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli, nah itu berbahaya juga. Jadi menurut saya kalau masih di bawah 100 dolar AS per barel, atau sekitar 90-an dolar AS misalnya, maka pemerintah sebaiknya tidak menaikkan, karena risiko terlalu besar, meskipun itu menambah beban bagi APBN,’’ pungkasnya.(hen)
Editor : Arif Oktafian