JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter. Ia menegaskan, batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas dan tidak bisa dicampuradukkan.
Menurut Purbaya, latar belakang fiskal yang dimiliki Thomas tidak serta-merta membuat BI berada di bawah kendali pemerintah. Ia menjamin independensi bank sentral tetap terjaga sesuai amanat undang-undang.
“Jadi, bukan berarti kita akan, orang bilang, fiskal menguasai moneter. Enggak, kan beda,” tegas Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).
Ia menekankan, setelah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas sepenuhnya berada dalam struktur dan kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ikut campur dalam pengambilan kebijakan moneter.
“Setelah di sana (BI), ya dia di sana. Saya nggak bisa ngendaliin dia,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menilai pengalaman dan perspektif Thomas justru dapat memperkaya diskusi di internal BI. Menurutnya, pemahaman lintas sektor akan menjadi nilai tambah dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih komprehensif. Editor : Arif Oktafian