PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hanif Faisol Nurofiq kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Riau, Kamis (30/4). Kali ini, Hanif datang sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di daerah.
Hanif mengatakan, keberadaan program MBG harus dimaknai sebagai langkah strategis jangka panjang. Ia menyebutkan program ini memiliki dampak besar dalam mempersiapkan generasi unggul yang sehat dan berkualitas.
“Tentu keberadaan MBG harus dimaknai suatu investasi jangka panjang yang akan berdampak cukup sangat besar, terutama bagi persiapan menuju generasi emas. Kita tidak boleh main-main dengan program ini,” ujarnya.
Baca Juga: Kunker ke Riau, Wamenko Bidang Pangan Pastikan Program MBG Berjalan di Daerah
Dijelaskannya, Presiden Prabowo Subianto telah merancang program ini secara baik dan bermanfaat agar tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Efek berganda dari program ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Bapak Presiden sudah benar-benar berupaya bahwa program ini juga dapat membawa efek ekonomi yang dirasakan oleh semua rakyat. Memang dalam pelaksanaannya banyak dinamika, nah itu yang harus kita jaga ketat,” jelasnya.
Diterangkannya, tantangan di lapangan merupakan hal yang wajar dalam program berskala nasional. Menurutnya, perlu dilakukan berbagai evaluasi untuk memastikan standar operasional berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Pertanyakan soal Pengawasan Keamanan Pangan MBG
Ia menekankan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi dan koreksi menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah daerah diminta tidak ragu untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala di lapangan.
“Kita tidak usah malu ditegur, apalagi kalau ada koreksi sarana prasarana dan mekanismenya. Intinya kita mau membangun modalitas bangsa kita, yaitu generasi muda,” tegasnya.
Dituturkannya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelaksanaan MBG diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.
“Kemudian, satgas daerah sudah gak usah ragu kontrol semua. Jangan ada yang merasa kebal hukum, gak ada yang boleh main-main karena ini program Bapak Presiden sudah sangat baik dengan semua perhatian dialihkan kesana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Dr Syartiwidya mengatakan, hingga saat ini, sudah terdapat 674 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang berdiri di Riau.
Dari jumlah tersebut saat ini sudah 1.512.338 masyarakat Riau yang menerima program MBG tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil dan Ibu menyusui. “Hingga saat ini sudah ada 674 SPPG di Riau. Dari jumlah tersebut ada 1.512.338 masyarakat Riau yang menerima manfaat dari program MBG ini,” katanya.
Selain telah banyaknya penerima program ini. Melalui program pemerintah ini juga telah menggerakkan perekonomian di daerah, karena perputaran uang melalui program ini juga cukup besar di daerah.
“Secara estimatif, jika satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, maka setiap dapur dapat menerima dana sekitar Rp450 juta per dua pekan, mencakup biaya bahan makanan, operasional, dan sewa tempat,” ujarnya.
Dengan demikian, potensi perputaran dana MBG di Riau bisa mencapai Rp81 miliar setiap dua pekan. Hal ini menjadikannya program dengan efek terhadap perekonomian daerah.
Program ini juga memberikan dampak besar terhadap pemberdayaan UMKM lokal. Setiap dapur diperbolehkan bekerja sama dengan 10 hingga 15 pemasok (supplier) dari kalangan UMKM sekitar.
“Bahan pangan seperti sayur, ikan, dan kebutuhan lainnya diutamakan berasal dari wilayah setempat untuk memastikan perputaran ekonomi lokal tetap hidup. Kami arahkan sebisa mungkin menggunakan supplier yang dekat dari dapurnya, agar uang beredar di masyarakat sekitar. Dengan begitu, UMKM semakin terlibat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan MBG di Riau tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama terdapat di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang kerap menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku akibat faktor geografis dan transportasi.
“Untuk mengatasi hal tersebut, BGN membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di tiap kabupaten/kota guna memastikan keberlangsungan operasional dapur,” paparnya.
Dari sisi teknis, agar program ini berjalan dengan baik. Pelaksanaan MBG diatur secara ketat melalui 40 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63 Tahun 2025 yang diterbitkan BGN. Seperti waktu memasak ditetapkan antara 4 hingga 6 jam sebelum konsumsi untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Para juru masak (chef) diwajibkan memiliki sertifikasi kelayakan dan memahami standar higienitas, termasuk penyortiran, pencucian, hingga penyimpanan bahan baku,” ujarnya.(sol)
Editor : Bayu Saputra