JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mempercepat langkah diversifikasi pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Setelah negosiasi rampung, impor minyak mentah (crude oil) dari Rusia dipastikan segera terealisasi dalam waktu dekat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kontrak kerja sama impor minyak Rusia telah selesai dibahas. Saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan aspek teknis pengiriman sebelum pasokan pertama masuk ke Indonesia. ”Mungkin satu dua pekan ini sudah sampai,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (12/5).
Impor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto seusai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kerja sama itu, Indonesia disebut bakal memperoleh pasokan minyak mentah hingga 150 juta barel sepanjang tahun ini. Menurut Bahlil, diversifikasi sumber energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara pemasok di tengah gejolak geopolitik dunia.
Baca Juga: Turun Rp20.000, Harga Emas Antam Hari Ini 13 Mei 2026 Diperdagangkan Rp2.839.000 per Gram
”Dalam posisi geopolitik yang tidak menentu, kita tidak bisa hanya mengharapkan satu negara. Jadi harus ada diversifikasi,” katanya.
Selain crude oil, pemerintah juga tengah memfinalisasi rencana impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan LPG domestik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bahlil menjelaskan, keperluan LPG nasional diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,6 juta ton. ”Karena itu kita mencari pasar-pasar baru, termasuk Rusia. Untuk LPG sekarang sudah dalam taraf finalisasi,” imbuhnya.
Baca Juga: PT Taspen Pekanbaru Gelar Edukasi Literasi Keuangan bagi ASN
Sementara itu, pemerintah memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 tetap ditargetkan mulai berlaku 1 Juli 2026. Namun, jadwal tersebut masih bergantung pada hasil uji coba teknis yang saat ini berlangsung di berbagai sektor.
Bahlil mengungkapkan, pengujian B50 dilakukan pada sektor otomotif, kapal laut, alat berat tambang, alat pertanian, kereta api, hingga pembangkit listrik. Pemerintah ingin memastikan penggunaan campuran biodiesel 50 persen itu aman bagi mesin dan operasional. ”Kalau sesuai schedule dan tidak ada masalah, 1 Juli penerapannya. Tapi kalau dalam uji coba ada persoalan pada mesin, tentu akan dilakukan penyesuaian,” ucapnya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, uji laboratorium B50 sebenarnya telah dimulai sejak awal 2025. Selanjutnya, uji penggunaan di lapangan dilakukan serentak sejak Desember 2025 pada enam sektor pengguna utama.(bry/dio)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian