BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis nasional memasuki tahapan penting. PT PLN (Persero) melalui unit pelaksana proyek menggelar kegiatan sosialisasi dan penetapan harga ganti kerugian atas tanah, tanaman, dan bangunan terdampak pembangunan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Perawang–Rantau Prapat di Kantor Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Selasa (12/5).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tapung Makmur Amas Ramadan Sitompul, Kepala Desa Gerbang Sari Suandi, Kepala Desa Tanah Tinggi Sukidi, Kapolsek Tapung Hilir AKP Khairil SH, masyarakat pemilik lahan terdampak, serta perwakilan PT PLN (Persero) dari UPP Sumbagteng 1 yang dipimpin oleh Kurniawan Akbar beserta tim.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka dan komunikatif. Warga diberikan penjelasan secara rinci mengenai tahapan pembangunan jalur transmisi, mekanisme inventarisasi aset, hingga proses penetapan nilai ganti kerugian terhadap lahan, tanaman, dan bangunan yang masuk dalam trase pembangunan SUTET 500 kV Perawang–Rantau Prapat.
Dalam forum tersebut, PLN menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tanah dilakukan mengedepankan prinsip transparansi, musyawarah, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan nilai ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian independen guna memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Perwakilan PLN dari UPP Sumbagteng 1, Kurniawan Akbar menyampaikan bahwa pembangunan jalur transmisi ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kelistrikan Sumatera, sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat dan sektor industri di masa mendatang.
”PLN berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lancar melalui dukungan dan komunikasi yang baik bersama masyarakat serta pemerintah setempat. Kehadiran infrastruktur ketenagalistrikan ini nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Sumatera,” ujarnya.
Sementara itu, aparat pemerintah desa dan unsur kepolisian turut mengimbau masyarakat agar mengedepankan musyawarah dan menjaga situasi tetap kondusif selama proses pembangunan berlangsung. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan proses penetapan ganti kerugian berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Masyarakat pemilik lahan yang hadir juga diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan masukan secara langsung kepada tim PLN. Dialog berlangsung dinamis dengan pembahasan seputar titik trase, objek terdampak, hingga tahapan administrasi pencairan kompensasi.
Selain agenda utama sosialisasi dan penetapan ganti kerugian, pada akhir kegiatan PLN turut memperkenalkan layanan digital PLN Mobile kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Assistant Manager Komunikasi dan TJSL PLN UIP Sumbagteng, Muhammad Jamil.
Dalam pemaparannya, Muhammad Jamil mengajak masyarakat memanfaatkan PLN Mobile sebagai platform layanan kelistrikan terpadu yang memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan, mulai dari pembelian token listrik, pembayaran tagihan, pengaduan gangguan, hingga pengajuan layanan tambah daya secara digital.
Melalui kegiatan tersebut, PLN berharap proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan lancar melalui komunikasi yang baik bersama masyarakat dan pemerintah setempat.(adv)
Editor : Arif Oktafian