JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, tidak ada rencana pergantian Menkeu atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Purbaya secara terpisah juga menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur. “Kalau saya maju, maju. Jadi, nggak itu, saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Saya tuh orangnya nggak suka mundur,” terang Purbaya, Jumat (5/6).
Isu pergantian atau mundurnya Purbaya itu menyeruak sejak Kamis (4/6) di X. Di saat bersamaan, rupiah anjlok ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan Indeks Harga Saham Gabungan tertekan.
Purbaya mengaku telah membaca dokumen yang menjadi sumber beredarnya rumor tersebut. Menurut dia, sebagian informasi dalam dokumen memang sesuai fakta karena berkaitan dengan rapat yang dihadirinya bersama presiden. Namun, sejumlah bagian lain disebutnya telah dipelintir sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
“Ya, serulah buat gonjang-gonjang pasar kali. Tapi nggak,” terangnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, kepastian dari pemerintah diperlukan agar pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap isu yang belum tentu benar. “Sebab, itu akan membuat market semakin brutal,” ujar Rahma.
Baca Juga: Prabowo: Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Selama Purbaya Bisa Senyum Tenang Saja
Level Rp19 Ribu
Sementara itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan masih berlanjut sepanjang tahun ini. Analis ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi bahkan memperkirakan, kurs rupiah berpotensi menembus level Rp19.000 per dolar AS pada bulan ini apabila berbagai faktor eksternal dan domestik tidak segera mereda.
Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi tekanan global dan persoalan internal. Dari sisi eksternal, memanasnya konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang mendorong penguatan dolar AS sekaligus menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga datang dari tingginya kebutuhan dolar AS untuk impor minyak. Indonesia masih mengimpor sekitar 1,5 juta barel minyak per hari, sementara sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bersubsidi.
Selain itu, kebutuhan valuta asing meningkat akibat pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Juga akibat pembagian dividen perusahaan hingga kecenderungan sebagian masyarakat memindahkan dana dari tabungan rupiah ke mata uang asing.
Ibrahim menilai, akar persoalan pelemahan rupiah bukan berasal dari kebijakan moneter Bank Indonesia semata. Tapi, juga buntut kondisi fiskal pemerintah. Dia mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis yang dinilai membebani ruang fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.(mim/ttg/jpg)
Editor : Arif Oktafian