PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - KOTA Pekanbaru menunjukkan ketahanan fiskal yang kuat di tengah tekanan anggaran dalam setahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Wali Kota (Wako) H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch, Kota Bertuah justru mencatat pertumbuhan ekonomi 7,91 persen pada Triwulan I Tahun 2026, sekaligus berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Agung dalam pemaparan kinerja pemerintah kota menjelang momentum HUT ke-242 Pekanbaru. Ia menegaskan, kinerja ekonomi tersebut diraih di tengah situasi fiskal yang tidak ringan, mulai dari penyelesaian utang daerah hingga pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Agung menjelaskan, pada awal masa kepemimpinannya, Pemko Pekanbaru memprioritaskan penyelesaian utang daerah yang telah menumpuk lebih dari satu dekade. “Di tahun pertama kami menjabat, kami fokus menyelesaikan utang. Totalnya Rp470 miliar dan Alhamdulillah bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Wuling X Grab Mempersiapkan Lanscape EV di Indonesia
Namun, setelah beban utang tersebut rampung, tantangan baru muncul. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian fiskal dengan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp433 miliar, angka yang hampir setara dengan total utang yang telah dilunasi.
Meski demikian, Pemko Pekanbaru disebut tetap mampu menjaga stabilitas pelayanan publik dan melanjutkan pembangunan.
Baca Juga: Hilirisasi Perkebunan Fokus Kakao hingga Kelapa
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I 2026 mencapai 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional.
Pertumbuhan ini ditopang oleh beberapa komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh 5,03 persen, konsumsi lembaga non-profit naik 4,13 persen, konsumsi pemerintah melonjak 20,69 persen serta Investasi (PMTB) tumbuh 8,55 persen.
Baca Juga: Manjakan Anak di Momen Libur dengan Program June Holideals dari Ayola First Point Hotel Pekanbaru
Menurut Agung, lonjakan konsumsi pemerintah menjadi salah satu motor utama pergerakan ekonomi daerah karena belanja pemerintah langsung menggerakkan sektor riil.
“Belanja pemerintah bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Ketika proyek berjalan, UMKM bergerak, tenaga kerja terserap, dan daya beli meningkat,” katanya.
PAD Naik Rp400 Miliar Tanpa Bebani Masyarakat
Selain pertumbuhan ekonomi, capaian paling menonjol adalah peningkatan PAD yang naik sekitar Rp400 miliar dalam satu tahun. Menurut Agung, kenaikan tersebut bukan berasal dari penambahan beban pajak, melainkan perbaikan sistem layanan dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Salah satu kebijakan yang sempat menjadi sorotan adalah penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebelumnya tarif PBB pernah naik hingga 300 persen, namun kemudian dikembalikan ke tarif semula. Hasilnya justru mengejutkan, kepatuhan pembayaran meningkat.
“Ternyata bukan soal tingginya pajak, tapi bagaimana masyarakat mau membayar. Setelah kita turunkan kembali, justru pembayaran lebih banyak,” ujar Agung.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. “Ini kado untuk masyarakat. Kita ingin mereka tidak terbebani, tapi tetap berkontribusi,” tambahnya.
Mendagri Apresiasi, Pekanbaru Jadi Contoh Nasional
Keberhasilan Pekanbaru dalam meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi dalam rapat bersama DPR RI pada 8 Juni 2026. Tito menyebut, daerah idealnya memang harus meningkatkan PAD, namun tidak dengan cara yang memberatkan masyarakat. “Daerah harus berusaha untuk mendapatkan, menambah PAD, tapi tidak memberatkan rakyat,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan strategi tersebut, hingga Kementerian Dalam Negeri mengirimkan tim khusus untuk mempelajari praktiknya. “Kalau boleh saya sampaikan di sini, Pekanbaru. Saya selalu memuji dan saya kirimkan tim ke sana,” kata Tito.
Dari hasil kajian Kemendagri, peningkatan PAD Pekanbaru ternyata bukan berasal dari kenaikan pajak, melainkan dari reformasi layanan publik, khususnya penyederhanaan perizinan dan digitalisasi layanan. “Resepnya ternyata mempermudah perizinan,” ungkapnya.
Menurut Tito, salah satu kunci keberhasilan Pekanbaru adalah perubahan pola pelayanan birokrasi. Ia menilai masyarakat sebenarnya memiliki kemauan membayar pajak, namun sering terhambat oleh proses administrasi yang rumit. “Begitu dipermudah, mereka bayar,” tegasnya.
Transformasi ini juga diperkuat dengan digitalisasi layanan publik yang membuat proses administrasi lebih cepat dan transparan, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Stimulus Ekonomi, Parkir Turun, UMKM Diperkuat
Di sisi lain, Pemko Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh daya beli masyarakat, salah satunya penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.
Tarif parkir ditetapkan Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk roda empat. Selain itu, sektor UMKM terus diperkuat melalui berbagai program seperti subsidi bunga pinjaman, pelatihan kewirausahaan, bantuan usaha, hingga penciptaan wirausaha baru.
Program-program tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan Pekanbaru yang kini berada di kisaran 3,1 persen, salah satu yang terendah di Provinsi Riau.
Agung menegaskan, capaian ekonomi yang ada bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami tidak ingin cepat berpuas diri. Data ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.(ali)
Editor : Arif Oktafian