JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasar modal Indonesia menghadapi tekanan hebat pada perdagangan, Jumat (16/10). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 678,6 poin atau 11,57 persen ke level 5.185,1. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di Rp18.052 per dolar AS.
Pelemahan tajam IHSG terjadi di tengah kekhawatiran investor menyusul pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait konsultasi reklasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Dalam pengumumannya, MSCI menyebut ada keluhan dan kekhawatiran investor institusional terkait kesulitan berinvestasi di bursa Indonesia. Persoalan itu terkait kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas serta penegakan hukum.
Tekanan jual sudah terlihat sejak awal perdagangan saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan sementara perdagangan saham (trading halt) kemarin pukul 08.58 WIB setelah IHSG turun hingga 8 persen.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal nasional.
Investor global maupun lembaga penyedia indeks internasional memberi apresiasi dan respons positif. ”Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan otoritas dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kredibilitas serta daya saing pasar modal Indonesia,” kata Jeffrey, kemarin (16/10).
Meski demikian, BEI menghormati independensi MSCI. BEI akan meminta klarifikasi lebih lanjut kepada MSCI mengenai dasar pertimbangan dan penilaian yang melatarbelakangi pengumuman tersebut. ”Perlu kami tekankan juga bahwa pengumuman MSCI ini masih terkait proses konsultasi, dengan batas penerimaan masukan hingga 30 April 2027. Dan bukan pengumuman keputusan final,” tuturnya.
Ekonom Soroti Krisis Kepercayaan
Selain IHSG yang merah, nilai tukar rupiah juga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Rahma Gafmi menilai, tekanan tersebut menjadi sinyal darurat makroekonomi yang memerlukan respons cepat, terukur, dan kredibel dari otoritas fiskal maupun moneter.
Rencana reklasifikasi pasar modal Indonesia oleh MSCI tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknis indeks investasi. ”Ini mencerminkan krisis kepercayaan investor global terhadap tata kelola, transparansi, dan stabilitas makroekonomi domestik kita saat ini,” ujarnya, kemarin.
Rahma menjelaskan, pertimbangan perubahan klasifikasi pasar oleh MSCI dapat berkaitan dengan persoalan struktural. Di antaranya, likuiditas pasar, transparansi kepemilikan saham, hingga persepsi terhadap intervensi dan ketidakpastian regulasi.
Ketika persoalan tersebut bertemu tekanan eksternal, seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) dan volatilitas harga komoditas, dampaknya dapat semakin besar terhadap pasar keuangan domestik.
Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah keluarnya dana asing apabila Indonesia benar-benar diturunkan statusnya menjadi standalone market. Pengelola dana pasif dan produk investasi yang mengikuti indeks MSCI berpotensi menyesuaikan portofolio, termasuk mengurangi eksposur terhadap saham Indonesia.
”Perpindahan status dari emerging market ke standalone akan memicu forced selling secara otomatis oleh pengelola dana global atau passive funds dan ETF yang berbasis indeks MSCI,” jelasnya.
Namun, besarnya arus keluar dana asing akan bergantung pada keputusan akhir MSCI, bobot Indonesia dalam indeks, serta penyesuaian portofolio yang dilakukan masing-masing investor. Penjualan aset domestik oleh investor asing juga berpotensi meningkatkan permintaan dolar AS. Jika berlangsung bersamaan dengan tekanan pada neraca pembayaran, kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah dan mendorong pelemahan lebih lanjut.
Dampaknya tidak berhenti di pasar keuangan. Rupiah yang melemah berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi. Sementara itu, koreksi tajam di pasar saham dapat menggerus nilai investasi masyarakat maupun institusi, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi. Kondisi tersebut, lanjut Rahma, berisiko menekan daya beli, memperketat likuiditas, serta meningkatkan biaya pendanaan korporasi (cost of fund).
Meredam Gejolak
Untuk meredam gejolak, Rahma menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia bersama pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen stabilisasi nilai tukar, termasuk domestic non-deliverable forward (DNDF) dan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan cadangan devisa. Kebijakan suku bunga juga harus menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, otoritas pasar modal, yakni OJK dan Bursa Efek Indonesia BEI, bersama Kementerian Keuangan perlu memperkuat komunikasi kepada pelaku pasar.
Klarifikasi resmi, peta jalan pembenahan transparansi, serta dialog terbuka dengan MSCI dan investor institusional global dinilai penting untuk meredam kepanikan dan mengurangi ketidakpastian. ”Komunikasi pasar yang transparan diperlukan untuk membendung panic selling,” tegasnya.
Rahma juga mendorong penguatan peran investor institusi domestik, seperti dana pensiun, BPJS, dan perusahaan asuransi, sebagai penyangga likuiditas ketika investor asing melakukan aksi jual. Meski demikian, peran tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko investasi.
Danantara Siap Borong Saham
Gejolak pasar modal Indonesia setelah pengumuman MSCI mendapat perhatian serius pemerintah dan regulator. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta petinggi OJK mendatangi BEI, kemarin.
Dasco menegaskan bahwa DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan pasar modal. Pihaknya mendorong perbaikan tata kelola dan transparansi untuk merespons masukan lembaga pemeringkat internasional, termasuk MSCI.
”MSCI seharusnya baru akan melakukan review atau konsentrasi pada bulan November. Tapi, kemudian pada hari ini tadi, sudah mengeluarkan semacam review bertepatan dengan, sebenarnya bursa juga sudah melakukan proses-proses dalam rangka mengakomodir review-review itu,” kata Dasco saat konferensi pers di BEI, Jakarta, kemarin (16/10).
Sementara itu Rosan menilai, pelemahan harga saham sejumlah emiten tidak serta-merta mencerminkan memburuknya fundamental perusahaan. Dia menilai valuasi perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, termasuk BUMN, memang terkoreksi. Tapi, punya fundamental kuat dan bisnis solid.
Dia mencontohkan valuasi sejumlah saham perbankan disebut berada di bawah satu kali price to book value (PBV). Bahkan, lebih rendah daripada median valuasi perusahaan sejenis di industri. Selain perbankan, Rosan melihat peluang serupa pada sektor infrastruktur dan telekomunikasi.
”Kita pegangannya adalah fundamental. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap melihat ini suatu opportunity optimis dan kami meyakini. Di kami dari Danantara siap masuk karena melihat kembali lagi ini adalah momen yang sangat baik untuk kita berinvestasi ke saham-saham yang ada di Indonesia,” tambah Rosan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan, akan menurunkan Bareskrim untuk menindaklanjuti bila ada laporan pelanggaran maupun tindak pidana pasar modal. ”Kami akan melakukan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal,” kata Suyudi.(mim/jun/jpg)
Editor : Arif Oktafian