PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mengharapkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Sumbagteng dapat membantu meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai kebijakan perpajakan, khususnya terkait mekanisme pengurangan sanksi administrasi perpajakan (PSA)
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau YFR Hermiyana saat sosialisasi Kebijakan PSA yang diselenggarakan IKPI Pengda Sumbagteng di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (9/11).
Menurutnya, peran IKPI Pengda Sumbagteng sebagai konsultan pajak dinilai penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar proses pengajuan dapat dilakukan secara tepat.
Dalam program pengurangan sanksi administrasi (PSA) ini wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mengajukan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
’’Tentunya kami sangat mengapresiasi langkah IKPI Pengda Sumbagteng yang secara aktif dalam mensosialisasikan program perpajakan kepada wajib pajak. IKPI Pengda Sumbagteng juga sudah menjadi salah satu pelopor dan mitra strategis DJP dalam memberikan pendampingan serta membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik,’’ katanya.
Sekretaris IKPI Pengda Sumbagteng, Narpika Yendra, menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap kebijakan terbaru pemerintah terkait PMK Nomor 71 dan KEP-239 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak memperoleh penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak hingga 100 persen. Kebijakan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang masih menantang, khususnya bagi dunia usaha, dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda sepanjang wajib pajak memenuhi ketentuan dan melunasi pokok pajaknya.(ayi/c)