Apa yang dikatakan orang bahwa laut Riau sangat potensial, tak dipungkiri lagi. Jika dilihat dari geografisnya, memang tidak dapat dipungkiri, karena Riau ini 71 persen wilayahnya laut. Hanya saja pemanfaatannya sudah ada yang over fishing.
Laporan ERWAN SANI, Bengkalis
erwansani@riaupos.com
‘’Kalau ikan dah payah sekarang. Kadang kami merawai habis-habis minyak aje, tak dapat ikan seekor pun,’’ ucap Ujang Mail, salah seorang nelayan Desa Telukpambang, Dusun Parit III, kepada Riau Pos.
Hal ini disebabkan semakin ramainya para nelayan di perairan Selat Malaka tepatnya di Kabupaten Bengkalis terutama di sepanjang Pantai Pulau Bengkalis. Mulai dari Tanjung Skodi hingga Tanjung Jati. ‘’Kalau dulu kapal nelayan hanya berkisar puluhan saja, sekarang sudah mencapai ratusan. Daerah kami saja sudah mencapai 500 kapal pompong,’’ jelasnya.
Bukan itu saja, malahan nelayan yang ada di perairan Bantan bukan satu jenis alat tangkap saja. Seperti jaring biasa dan merawai malahan sekarang sudah banyak masyarakat menggunakan jaring batu. ‘’Jaring batu sudah meluas dan sudah banyak menggunakan. Pada umumnya para tauke punya modal besar. Macam kami tentu saja mengandalkan rawai dan jaring biasa saja,’’ jelasnya.
‘’Perairan Selat Malaka khususnya di perairan Bantan sangat padat dan tak jarang kita tak dapat ikan setiap melaut,’’ lanjutnya.
Untuk itu ia berharap jika sudah dilegalkan penggunaan jaring batu diharapkan ada perhatian dari pemerintah. Paling tidak, kata Ujang Mail, berikanlah alat tangkap berupa jaring batu kepada nelayan yang tak memiliki modal besar. ‘’Kalau sekarang kita kalah alat tangkapan. Mereka pakai jaring batu, sedangkan kami pakai rawai. Tentu kalah. Makanya kami minta berikan juga kami jaring batu biar sama-sama menikmati hasil ikan, yaitu ikan kurau selama ini jadi idaman para nelayan,’’ harapnya.
Potensi Besar Selat Malaka Tetap Over Fishing
Potensi perikanan dan kelautan di Riau terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 ini prediksi potensi ikan mencapai 132 ribu ton. Jumlah ini meningkat dari tahun 2010 yang hanya 127 ribu ton saja.
Sementara itu di beberapa potensi, pemanfaatannya sudah melampaui batas atau over fishing. “Seperti di Selat Malaka dan di perairan umum lainnya,” sebutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Prof Dr Irwan Effendi MSi.
Untuk potensi pengembangan di Selat Malaka lanjutnya, senilai 84.928 ton. Namun pemanfaatannya mencapai 84.994 ton atau senilai 100,07 persen. Begitu juga di perairan umum, potensi pengembangannya senilai 14.232 ton, namun pemanfaatannya melebihi potensi yakni 14.354,9 atau 100,01 persen.
Meskipun over fishing, kebijakan perikanan ini orientasi tetap ke laut. Karena laut potensi untuk Dinas Perikanan dan Keluatan terutama masyarakat pesisir. Tapi laut juga punya limit, tidak bisa diproduksi secara terus-menerus, kalau sudah melampaui, maka sulit mengembalikannya. Maka antisipasinya adalah budidaya. Tapi dengan catatan, laut harus dijaga kelestariannya. Mengontrol dan mengatur supaya jangan terjadi over fishing. ‘’Saya memperkirakan, nantinya kita akan mengembangkan perikanan budidaya, karena dengan teknologi budidaya bisa meningkatkan hasil dengan terukur, sementara untuk perikanan tangkap itu agak sulit karena sifatnya berburu,’’ jelasnya.
Terjadinya over fishing tentu sangat merisiko terhadap nelayan. Karena telah dijelaskan over fishing menggambarkan keadaan sumberdaya ikan di suatu daerah yang mengalami tingkat penangkapan yang berlebih. Berlebih di sini menggambarkan tingkat eksploitasi yang tinggi yang tidak sebanding dengan kemampuan sumberdaya ikan untuk pulih kembali. Dengan begitu sudah barang tentu pendapat berkurang dan ekonomi masyarakat nelayan terancam.
Oleh karenanya dalam keadaan demikian hasil tangkapan nelayan menjadi menurun. Pada kondisi seperti ini sering terdengar keluhan-keluhan nelayan dan bahkan sering pula timbul konflik perebutan daerah penangkapan di antara mereka. Tidak jarang konflik semacam ini berakhir dengan jatuhnya korban manusia atau tenggelamnya kapal. Oleh karena itu beberapa kalangan menganggapnya over fishing sebagai penyebab malapetaka.
‘’Berbeda dengan sumberdaya mineral, sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang mampu pulih kembali. Namun demikian, sumberdaya ikan yang misalnya udang, penyu dan lain-lain dan bukan tidak terbatas,’’ lanjutnya.
Walaupun perairan Selat Malaka cukup luas yang dihuni oleh berbagai jenis sumberdaya ikan, ternyata mempunyai keterbatasan. Selain masalah lingkungan alam yang membatasinya yaitu habitat tempat hidupnya, sumberdaya ikan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia, terlebih dengan meningkatnya permintaan akan sumberdaya protein bagi kebutuhan manusia.
Sayangnya, kata Irwan Effendi lagi, selama ikan masih berada di dalam perairan, dia tidak menjadi milik siapapun, kecuali kalau sudah ditangkap. Ini berarti tidak ada property right, kecuali kalau ikan sudah di atas dek kapal atau sudah dibudidayakan dalam jaring apung. Tidak adanya property right maka keberhasilan seseorang dalam usaha penangkapan akan mendorong orang lain untuk ikut menangkapnya. Oleh karena itulah maka dalam rangka kegiatan penangkapan ikan di laut diperlukan adanya peraturan-peraturan tertentu.
Peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan penangkapan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Dalam UU itu disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan pemberian izin penangkapan adalah Pemerintah baik Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan) maupun Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten). Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam perizinan bagi kapal-kapal yang berukuran lebih dari 30 GT (gross ton), sedangkan pemerintah daerah (provinsi) mempunyai kewenangan dalam pemberian izin penangkapan bagi kapal-kapal yang berukuran 30 GT ke bawah. Dengan adanya UU Pemerintahan Daerah No 32/2004, sebagian kewenangan Pemerintah Propinsi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini adalah perizinan bagi kapal-kapal yang berukuran 10 GT ke bawah.
Tidak adanya pembatasan jumlah izin penangkapan di beberapa daerah diperburuk lagi dengan adanya persepsi yang keliru dari sebagian pemerintah daerah yang berusaha meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh sektor yang ada di daerahnya. Sudah sepatutnya para gubernur, bupati dan wali kota untuk bersikap hati-hati kalau ingin meningkatkan PAD di sektor yang mengeksploitir sumberdaya alam seperti sektor perikanan.
‘’Benar, kejadian over fishing bukan terjadi di Selat Malaka saja, juga di banyak tempat,’’ jelasnya.
Salah satu upaya diharapkan Diskanlut Riau, yaitu meminta para pelaku penangkapan untuk memberikan data yang benar kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan jumlah alokasi kapal. Bila data yang dipakai dalam kebijakan pemberian alokasi jumlah kapal tidak benar, maka dapat berakibat kebijakannya menjadi tidak benar.
‘’Apabila kebijakan yang dirumuskan tidak benar, misalnya jumlah kapal terlalu banyak, maka yang rugi adalah para pelaku penangkapan itu sendiri. Oleh karenanya data dan informasi hasil tangkapan dari para pelaku penangkapan menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya proses perizinan yang kuat, disamping perlunya kepatuhan para pelaku penangkapan terhadap aturan main yang ada,’’ kata Irwan Effendi lagi.
Nelayan Berharap Modal dan Fasilitas
Kemiskinan itu bermacam-macam. Ada kemiskinan struktur di mana kebijakan dibuat tidak berpihak pada rakyat. Rakyat sekarang tidak mempunyai akses terhadap permodalan. Kalau dilihat di pantai, jalan raya tidak ada, listik tidak ada. Jadi infrastruktur itu terabaikan. Padahal mereka paling banyak. Ini juga karana tekstur tanah memang payah, rawa, air. Adalagi kemiskinan kultural. Jadi memang pelaut ini memiliki cita-cita berbeda dengan warga yang ada di darat.
Orang pelaut ini kehidupannya keras dan berbeda prinsip. Pergi sekali ke laut menangkap ikan kemudian istirahat. Mereka sulit mengatur keuangan. Kalau dapat banyak, habis. Ini kultur. Kemudian ada juga kemiskinan fungsional, di mana produktivitasnya masih rendah.
Sekarang ini imej masyarakat pantai yang ditonjolkan selalu negatif, misalnya kemiskinan dan sebagainya. Padahal nelayan itu tidak identik dengan kemiskinan. Namun umumnya mereka selama ini —karena kebijakan juga— nelayan terhimpit dengan modal. Tidak memiliki alat tangkap, lebih banyak bekerja sebagai buruh. Jadi yang kaya itu pemilik bukan pelaku. Sekarang Diskanlut ingin mengubah. Pemerintah membuat program untuk mereka misalnya Program Ekonomi Kerakyatan (PEK), mereka diberi kesempatan untuk memiliki modal sendiri.
Begitu juga dengan masalah pemasaran hasil tangkap nelayan, kalau selama ini toke menjauh dari masyarakat, maka dijadikan sebagai partner. Termasuk juga menciptakan alternatif lain, misalnya menembus pasar luar negeri untuk mereka.
Pemberdayaan masyarakat di pinggir pantai itu memang harus dilakukan terutama memberikan pelatihan, kemudian dipinjamkan dana.
Dengan terjadinya over fishing di Selat Malaka jangan sampai masyarakat pesisir Selat Malaka jadi tambah miskin. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Riau mulai memperhatikan laut, namun laut juga masih kerap terjadi konflik. Menanggapi hal ini dirinya menegaskan, sebenarnya itu terjadi karena hukum tidak ditegakkan. Pemerintah sudah mengatur itu, ada jalur-jalur penangkapan, yang namanya jalur satu itu 0-6 mil laut, hanya boleh menggunakan alat tangkap rawai, jermal dan lainnya yang sifatnya statis. Kemudian ada jalur dua, itu alat tangkap aktif, termasuk jaring batu. Jaring batu ini tidak boleh beroperasi di zona satu. ‘’Namun saya dapat informasi jaring kurau masuk ke zona I, seharusnya tidak boleh, makanya konflik terjadi itu,’’ jelasnya.
‘’Kita melihat, potensi pengembangan dari sektor perikanan masih cukup besar untuk dikembangkan. Buktinya, tahun ini saja potensi ikan kita mencapai 132 ribu ton,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Irwan Effendi .
Dijelaskan Irwan, potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa sektor pengembangan. Baik dari potensi perikanan dan kelautan di Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sendiri dan perairan umum lainnya.
Pemprov berupaya mengalihkan perhatian nelayan di Selat Melaka ke potensi lestari di biota ekonomi di Laut Cina Selatan yang mencapai 361.430 ton, sedangkan pemanfaatannya baru 211,732 ton atau baru senilai 58,8 persen. ‘’Kita berharap nelayan kita juga bisa berkembang dan berani melaut di Laut Cinta Selatan tersebut. Karena 58,8 persen saja tergarap. Kan ini peluang besar bagi nelayan kita,’’ jelasnya.
Irwan menegaskan, potensi sektor perikanan pengembangan tambak dan kerambah yang pemanfaatannya masih di bawah 10 persen. ‘’Jadi kramba dan tambak perikanan laut dan air tawar bisa diterapkan,’’ jelasnya.
Fasilitas Kapal untuk Nelayan
Selain perhatian khusus terhadap nelayan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Riau, menyediakan fasilitas kapal bagi nelayan yang berada di wilayah perairan Riau sebanyak delapan unit.
Kapal ini diperuntukkan bagi nelayan agar mudah mengambil ikan di perairan dengan fasiltas kapal yang lengkap dan memadai. ‘’Selama ini nelayan menangkap ikan, menggunakan kapal yang kurang memadai, sehingga hasil tangkapan tidak banyak. Dengan menggunakan kapal ini nanti nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih, karena pada kapal nelayan ini dilengkapi semua sarana penangkapan, mulai tempat, jaring, sarana navigasi, keselamatan dan lainnya,’’ kata Irwan Effendi.
Menurut dia, kapal-kapal ini diperuntukkan bagi kelompok nelayan, di mana satu kapal terdapat sepuluh kelompok yang menggunakan kapal itu. Nantinya kelompok nelayan itu secara bersama-sama dan gotong-royong melakukan penangkapan ikan bersama. Selama ini nelayan menangkap ikan di wilayah perairan yang dekat saja, namun dengan adanya kapal ini nanti nelayan bisa lebih jauh lagi menangkap ikan, asalkan tidak melewati daerah perbatasan.
Kapal 30 GT ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) bantuan Pemerintah Provinsi Riau juga diperuntukkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 2 unit. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tiga unit, Bengkalis tiga unit. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) satu unit dan Kota Dumai satu unit. ‘’Rencana akan di berikan pada pengingatan hari nusantara di dumai 13 Desember 2011,’’ jelas Irwan.***
Editor : RP Redaksi