Mereka terpencil dari peradaban luar. Terkepung oleh Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling yang kokoh memenjara. Namun kearifan lokal yang terpelihara sejak nenek moyang mereka menjadikan kampung-kampung aliran Sungai Sebayang tampil sebagai peradaban yang seutuhnya.
Laporan MUHAMMAD AMIN, Batu Sanggan
m-amin@riaupos.com
Herman tak mempedulikan panas terik yang membakar kulit. Sejuknya udara di sekitar aliran sungai yang melintasi kawasan Bukit Barisan itu, disertai semilir angin membuatnya nyaman terus bekerja di siang yang terik. Pergantian musim dari kering ke hujan juga menjadikan udara terasa cukup nyaman untuk mencari ikan di aliran Sungai Sebayang. Padahal waktu itu sudah tengah hari, sekitar pukul 12.00 WIB. Matahari benar-benar terik membakar.
Herman memang salah satu pencari ikan di Desa Terusan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Dengan bertelanjang dada dan sesekali menenggelamkan wajah menggunakan kaca mata renang ke dalam air, dia melihat ikan-ikan di Sungai Sebayang. Saat melihat sasaran, tombaknya menghunjam. Ikan pun tancap di ujung tombaknya. Selain dengan tombak, Herman biasa menangkap ikan menggunakan jaring.
Saat itu, air Sungai Sebayang baru naik, dari kondisi kering sebelumnya. Ikan-ikan pun mulai kembali berkembang, setelah sebelumnya terkuras dalam pesta rakyat desa memanen ikan, Juli 2011 lalu. Air Sungai Sebayang di Desa Terusan tergolong sangat jernih. Beberapa ikan yang berenang tampak jelas dari atas, terutama ikan selimbang, khas sungai ini. Sejenis ikan pelagis kecil yang berenang bergerombol. Bagian-bagian yang dalam berupa lubuk memang tak terlihat dasarnya. Dengan intensitas hujan yang kian tinggi, beberapa bagian sungai yang mulai naik juga tak lagi jernih.
Herman tak sendiri. Banyak sekali warga yang mencari ikan di kawasan Sungai Sebayang ini. Setidaknya saat itu ada juga Kasih. Dalam mencari ikan, mereka tak memandang waktu. Saat Riau Pos menelusuri Sungai Sebayang beberapa waktu yang lalu dari pagi hingga malam hari, selalu saja tampak warga yang mencari ikan. Ada pagi, siang, petang, senja, hingga malam hari. Kebanyakan menggunakan jaring dan tombak. Ada juga yang memancing. Biasanya masyarakat terjun langsung ke sungai yang dasarnya berbatu-batu dan relatif deras ini. Mereka hanya sampai ke batas dalam selutut atau sepinggang. Tidak lebih. Mereka tak masuk ke area dalam berupa lubuk. Apalagi yang namanya lubuk larangan. Sebuah pantang larang bagi warga, kendati mereka perlu mencari ikan untuk makan.
Lubuk larangan adalah kearifan lokal masyarakat di aliran Sungai Sebayang. Seluruh desa yang ada di aliran Sungai Sebayang ini, mulai Desa Tanjung Belit, Muaro Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Tanjung Beringin Selatan, Gajah Bertalut, Aur Kuning, Terusan, hingga Pangkalan Serai memiliki kawasan-kawasan lubuk larangan. Lubuk larangan adalah kawasan bebas penangkapan ikan. Biasanya lubuk larangan ini berada di beberapa tempat yang dalam dan menjadi sarang ikan. Kendati sebagian besar merupakan kawasan berbatu, beberapa di antaranya memiliki air dalam. Kawasan lubuk larangan ini ditandai dengan tali yang membentang sekitar 10 meter di atas permukaan sungai, yang digantungi juga beberapa benda, seperti botol air mineral, plastik dan sebagainya.
‘’Masyarakat di sini sangat mematuhi tradisi lubuk larangan. Sebab jika ada yang melanggar, akan ada sanksi adat yang berat,’’ ujar Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Nuzum Ashal kepada Riau Pos, Selasa (22/11) lalu.
Saat itu, kondisi Sungai Sebayang memang belum seperti saat ini. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, menjadikan Sungai Sebayang sebagai satu-satunya urat nadi perekonomian. Tidak seperti sekarang yang sedang dilanda banjir bandang. Bagi masyarakat di aliran Sungai Sebayang, sungai ini adalah nafas kehidupan mereka. Sungai ini dijadikan satu-satunya sarana transportasi yang menjadikan mereka memiliki peradaban sungai yang kental. Tidak ada jalan darat ke desa-desa ini. Selain karena lambatnya derap pembangunan, mereka juga terlanjur ‘’dihukum’’ dengan ditetapkannya kawasan desa-desa ini ke dalam Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Jadi, jalan darat tak boleh ada. Selain sebagai satu-satunya sarana transportasi, Sungai Sebayang juga menjadi sarana mencari nafkah. Namun kearifan lokal yang terjaga bertahun-tahun telah menahan mereka mengeksploitasi ikan di kawasan ini. Mereka menginvestasikan ikan, lalu memanennya di waktu tertentu.
‘’Saat air dangkal, pada bulan Juni dan Juli lalu, semua desa-desa ini memanen ikan di lubuk larangan mereka. Biasanya diadakan sekali setahun dan sangat meriah,’’ ujar Nuzum Ashal lagi.
Sistem investasi ikan ala lubuk larangan ini dinilai warga merupakan cara mereka untuk memupuk kebersamaan. Sebab, saat dilakukan panen massal ini, semua masyarakat, laki-laki, perempuan, tua, muda hingga anak-anak turun ke sungai. Tak jarang para pejabat pun datang. Dalam praktiknya, ikan-ikan dihalau terlebih dahulu ke dalam lubuk-lubuk yang dipagari dengan bambu. Setelah itu, barulah ikan-ikan itu ditangkap dalam suasana kegembiraan bersama.
Saat panen dilakukan, satu lubuk larangan bisa menghasilkan ikan seberat 1 ton. Pada Juni-Juli tahun 2011 ini, semua lubuk larangan desa-desa aliran Sungai Sebayang ikut panen. Terkadang, ada juga desa-desa yang tidak melakukan panen ikan di lubuk larangan. Mereka membiarkan hingga dua tahun sehingga hasilnya jauh lebih banyak. Banyak sekali jenis ikan di sini, ada tapah, belido, baung, geso, dan beberapa jenis ikan lainnya. Saat panen, ikan-ikan tapah di lubuk larangan ini bisa mencapai berat hingga 40 kg perekornya. Demikian juga belido yang mencapai berat 40 kg. Ada juga baung, yang putih maupun yang hitam, atau lazim disebut ikan geso yang bisa sangat besar ketika dibiarkan di lubuk larangan. Hasil ikan ini biasanya dibeli tauke dari Lipat Kain atau Pekanbaru, sedangkan dananya dipergunakan untuk pembangunan di desa berupa musalla, surau, drainase, jalan desa dan kepentingan masyarakat lainnya. Dana ini dikelola ninik mamak bersama perangkat desa.
‘’Sejak dulu tradisi ini sudah berjalan. Hanya saja yang terkoordinir dengan baik itu sejak 10 tahun terakhir,’’ ujarnya.
Kearifan lokal masyarakat di aliran Sungai Sebayang ini diterapkan sejak puluhan tahun lalu karena memahami kondisi alamnya. Mereka telah bersebati dan bersahabat dengan alam. Mereka tetap mencari berkah dari alam dan sudah paham bahwa aliran Sungai Sebayang tidak dapat digunakan untuk keramba atau mengeksploitasinya berlebihan. Kondisi air yang deras dan berbatu-batu menyebabkan keramba tidak memungkinkan. Jika hujan deras dua hari saja, banjir bandang kerap melanda, sehingga keramba dapat hanyut, seperti halnya perahu robin, johnson atau karet ojol yang biasa disimpan mengapung di tambatan sungai. Kendati kadang terjadi banjir, ikan tetap dapat berkembang biak. Lubuk larangan kemudian menjadi solusi produktif bagi mereka.
Hukuman Adat Ketat
Menurut warga Desa Pangkalan Serai, Karim (58), lubuk larangan Desa Pangkalan Serai merupakan bentuk kesatuan warga dengan alam. Warga memercayai dengan adanya lubuk larangan ini, maka berkah dari alam akan dapat memelihara kehidupan mereka. Sekretaris Desa Pangkalan Serai, Marsani menyebutkan, aturan adat dilaksanakan secara kuat di desanya. Selain soal lubuk larangan, banyak sekali aturan adat yang mengikat warga. Misalnya batas tanah, aturan kesusilaan, pesta adat dan lainnya. Soal batas tanah, misalnya, Pemerintah telah menegaskan kawasan desa-desa di aliran Sungai Sebayang ini sebagai Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Oleh karenanya, tidak ada satu surat tanah pun yang bisa dikeluarkan perangkat desa. Maka batas tanah warga, termasuk kebun-kebun karet diatur secara adat dan berlangsung dengan ketat. Selain sebagai Sekdes, Marsani juga dipercaya warga sebagai Datuk Bandaro Hitam.
Gelar adat ini merupakan gelar tertinggi dalam ninik mamak Desa Pangkalan Serai di antara ninik mamak lainnya, yakni Datuk Sutan Marajo Lelo, Datuk Marajo, dan Datuk Perkuajo. Apapun yang terjadi, ninik mamaklah yang menerapkan hukuman terhadap warga dan anak kemenakan. Ada tiga suku di sini, yakni Domo, Bendang, dan Melayu. Ketiganya tunduk kepada aturan ninik mamak. Sebagai contoh, mereka yang melakukan judi dihukum adat dan denda Rp1 juta. Mabuk-mabukan pun dihukum dengan hukuman yang sama. Adapun soal lubuk larangan, sanksinya ada dua, yakni dari adat berupa denda satu ekor kambing dan dari pemerintahan desa berupa 5 sak semen.
‘’Soal judi dan mabuk ini pernah ada yang melanggar dan kita beri sanksi adat. Sedangkan lubuk larangan belum pernah,’’ ujar Marsani.
Lubuk larangan dianggap sesuatu yang sakral bagi masyarakat, sehingga tidak pernah ada yang berani melanggarnya. Selain sudah ditegaskan sanksi adat, masyarakat juga percaya soal sanksi alam yang berlaku bagi mereka jika melanggar. Saat larangan adat dibuat, prosesi lain yang tak kalah sakral adalah iringan doa. Ada pula semacam ancaman, bahkan sejenis kutukan: barang siapa yang mengambil ikan di lubuk larangan, maka dia tak akan bisa buang air besar, tak bisa buang angin, sampai dia mengaku. Orang itu akan sakit dengan perut membesar, bahkan meletus hingga mati. Sebuah ancaman yang sangat keras.
‘’Kutukan’’ ini pun efektif. Kendati belum pernah terbukti karena tidak ada yang melanggar, masyarakat tetap tak berani melanggar pantang larang yang satu ini. Satu-satunya obat bagi penyakit ini adalah mengaku dan kemudian diberikan hukuman adat yang setimpal. Tapi kalau tidak tahu, karena penduduk baru atau warga luar, sanksi tidak berlaku.
‘’Aturan adat ini lebih ketat dari pada peraturan perundang-undangan dari pemerintah,’’ ujar Marsani lagi.
Wasli (53), seorang warga Pangkalan Serai menambahkan, adat nenek moyang mereka ini dijaga dengan ketat oleh ninik mamak dan warga. Sebab, hanya dengan aturan adatlah mereka dapat hidup rukun. Dengan kondisi mereka yang hampir semua berkerabat, kesulitan akses transportasi, jauh dari peradaban luar, dan termasuk hukum nasional, maka hukum adat adalah sesuatu yang harus mereka patuhi agar peradaban dapat berjalan.
‘’Jika sudah diputuskan ninik mamak, jarang ada yang berbantah. Semua harus tunduk,’’ ujar Wasli.
Kekhalifahan Batu Sanggan
Adat resam yang berlaku di Desa Pangkalan Serai ternyata juga berlaku di seluruh desa-desa di aliran Sungai Sebayang. Mereka yang seluruhnya terkepung tanpa akses jalan darat di dalam Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling ini berada dalam sebuah struktur adat bernama Kekhalifahan Batu Sanggan. Kekhalifahan Batu Sanggan berkedudukan di Desa Batu Sanggan, yang terletak di tengah-tengah antara Desa Pangkalan Serai di ujung dan Desa Tanjung Belit di pangkal, yang berdekatan dengan Desa Gema, ibu kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sekadar diketahui, jarak Desa Pangkalan Serai ke Desa Gema mencapai 38 km dan perlu 3,5 jam perjalanan dengan perahu bermesin robin atau johnson. Pangkalan Serai sudah berbatasan dengan Sumatera Barat di Sumpur Kudus, Kabupaten Lima Puluh Koto. Sedangkan Desa Tanjung Belit, hanya sekitar 3 km dari Desa Gema, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dengan perahu bermesin robin.
Menurut Ninik Mamak Desa Batu Sanggan, Jusman, di aliran Sungai Sebayang ini terdapat enam negeri. Tiap negeri memiliki pucuk adat masing-masing. Jusman adalah pucuk adat atau ninik mamak di Desa Batu Sanggan. Keenam negeri berada di bawah kekhalifahan atau Luhak Batu Sanggan yang dipimpin seorang khalifah.
Di dalam masyarakat ada lagi suku dan persukuan yang dipimpin oleh kepala suku pula. Masing-masing desa ada suku yang beragam, yang memiliki kepala suku yang berbeda. Mereka memusyawarahkan semua aturan adat di bawah koordinasi khalifah.
Khalifah atau pemimpin tertinggi biasa disebut Datuk Godang. Pucuk negeri atau pimpinan adat di masing-masing desa, atau ninik mamak desa biasa disebut Datuk Temenggung. Ada lagi penguasa rantau antar wilayah desa yang disebut Datuk Sinaro. Terakhir penghulu suku yang memiliki beberapa gelar di antaranya Datuk Gindo Jikayo, Datuk Gindo Soik, Datuk Mudo, Datuk Perkuajo dan lainnya.
‘’Di Luhak Batu Sanggan ini kami memutuskan perkara adat sesuai musyawarah adat. Termasuk juga soal lubuk larangan,’’ katanya.
Dalam hukum adat Luhak Batu Sanggan, khalifah berarti pimpinan di bawah raja. Hanya saja dengan sistem pemerintahan sekarang, mereka berwenang dari sisi adat saja. Khalifah Batu Sanggan, Lahasyim menyebutkan, hukum adat soal alam sudah dianut turun-temurun di sepanjang aliran Sungai Sebayang ini. Soal tanah, misalnya, yang tak ada aturan pemerintah, sejak lama telah ditetapkan aturan adat yang ketat. Lahasyim menyebutkan, tanah di kawasan ini dibagi dalam beberapa kategori adat, yakni untuk pemukiman, hutan karet, tanah garapan pertanian masyarakat, dan hutan yang dilindungi masyarakat adat.
‘’Semua kami sepakati secara adat,’’ ujar Lahasyim.
Di antara kearifan lokal mereka adalah tidak boleh mengganggu hutan alam. Selain areal perkebunan yang diatur secara adat, ada juga hutan yang dilindungi secara adat dan tak boleh diambil kayunya. Yang bisa diambil hanya rotan, damar dan lainnya untuk kehidupan. Hal yang sama terjadi pada lubuk larangan yang notabene bagian dari hukum adat.
Secara umum, struktur geografis yang dianut masyarakat adat di kawasan ini, dimulai dari aliran Sungai Sebayang. Sungai inilah nadi kehidupan masyarakat adat di sini, yang memberikan nafas bagi kelangsungan hidup mereka. Di dalamnya ada kawasan untuk transportasi, lahan pencarian ikan bagi masyarakat, termasuk lubuk larangan. Sisi-sisi sungai digunakan untuk pemukiman dan pertanian. Sebagian lain untuk perkebunan karet, berjarak maksimal 100 meter dari pinggir sungai. Selanjutnya hutan yang menghasilkan, seperti damar, rotan dan lainnya, yang masuk kategori hutan adat. Bagian terluar barulah hutan alam yang dalam hal ini merupakan hutan konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling.
‘’Jadi, alam menjadi bagian dari kehidupan kami,’’ katanya.***
Editor : RP Redaksi