Tiga Kasus Berbeda, Siap Meledak Kapan Saja

Redaksi • Dipublikasikan Minggu, 25 Desember 2011 | 08:05 WIB
Pengaduan warga kampung adat Megou Pak soal pembantaian di Mesuji membuat publik memfokuskan perhatian ke Lampung. Sebab, dalam pengaduan ke DPR itu, disebutkan 30 warga dibantai petugas pamswakarsa bentukan perusahaan perkebunan dengan dibantu aparat. Bagaimana sebenarnya kasus itu?

Laporan JPNN, Lampung

NAMA Mesuji selama ini hanya dikenal sebagai kabupaten di salah satu sisi selatan Provinsi Lampung. Kabupaten berjarak 120 kilometer dari Bandar Lampung itu baru berdiri pada 29 Oktober 2008 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Mayoritas wilayah Mesuji memang hutan. Mulai masuk wilayah itu dari arah Bandar Lampung, hamparan hutan albasia (sengon) dan karet yang dikelola PT Silva Inhutani langsung menyambut. Lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai register 45.

Nah, kasus di lokasi itulah yang dibawa lembaga adat Megou Pak ke Senayan beberapa waktu lalu. Dengan membawa rekaman video amatir yang memuat gambar pemenggalan kepala, lembaga adat tersebut berupaya membangkitkan emosi wakil rakyat agar segera menyelesaikan kasus agraria itu.

Berdasar penelusuran Jawa Pos, sebenarnya kasus di register 45 itu tidak berkaitan dengan aksi pemenggalan kepala tersebut. Ada korban jiwa yang jatuh gara-gara konflik warga dengan perusahaan memang ya. Tetapi, korban tewas karena tembakan petugas pengamanan dari kesatuan Brimob, bukan pembantaian seperti yang ada di video amatir itu.

Sejak 1997, di register 45 tersebut memang kerap timbul kericuhan antara warga dan pengelola lahan PT Silva Inhutani. Kericuhan selalu timbul karena upaya penggusuran terhadap warga yang menduduki daerah tersebut. Di hutan negara itu, memang ada ribuan penduduk yang mendiami sejumlah titik. Mereka membentuk perkampungan sendiri-sendiri. Antara lain, Pelitajaya, Karya Jaya, Moro-Moro, Tanjung Harapan, Stajim, Umbul Patuk, Palirik, Tugu Roda, Suko Agung, Umbul Alang, dan Talang Gunung. Total, ada sekitar 12 ribu KK yang mendiami kampung-kampung itu.

Seluruh kampung tersebut dianggap ilegal oleh PT Silva Inhutani maupun Pemkab Mesuji, kecuali Talang Gunung yang memang dihuni warga asli. Warga di Talang Gunung mendiami lokasi tersebut jauh sebelum perusahaan perkebunan itu beroperasi.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mesuji Syafri mengatakan, keberadaan mereka selama ini ilegal. “Mereka mendiami hutan negara. Jadi, keberadaannya ya harus ditertibkan, kecuali warga di Talang Gunung yang memang sudah diakui Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Penertiban di lahan register 45 tersebut sebenarnya bukan sekali saja. Aksi berdarah pada 6 November 2010 itu merupakan penertiban di bagian Pelitajaya. Akibatnya, seorang penghuni tanah register 45 Made Asta tewas dan seorang lagi yang bernama Nyoman Sumarjie mengalami luka tembak di kaki kanan. Kasus penembakan itu langsung ditangani Mabes Polri. Versi warga, Made Asta ditembak ketika hendak menolong seorang penghuni bernama Komang. Kaki Komang ditembak saat meminta temannya yang ditangkap polisi dilepas. Versi polisi berbeda lagi. Made Asta ditembak karena hendak membacok AKP Priyo, salah seorang perwira polisi yang ikut dalam penertiban itu.

Konflik serupa terjadi pada 8 September lalu, ketika dilakukan pengosongan lahan oleh tim terpadu perlindungan hutan Provinsi Lampung di kawasan blok VIII atau yang dikenal dengan permukiman Nanasan. Ratusan orang yang kebanyakan merupakan transmigran dari Jawa dan Bali pun terusir. Gesekan antara warga dan aparat bisa dihindarkan. Meskipun, sebagian warga mengaku diintimidasi aparat, khususnya petugas pamswakarsa bentukan PT Silva Inhutani.

Kasus penertiban pada 8 September itulah yang kemudian dibawa ke Senayan oleh lembaga adat Megou Pak, Tulang Bawang. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa bahwa selama ini tidak ada penyelesaian di tingkat pemerintah daerah (pemda).

“Selama ini, tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah, lebih-lebih yang berpihak ke masyarakat,” ujar Yusuf Ali selaku koordinator masyarakat dari lembaga adat Megou Pak.

Syafri mengatakan, sebenarnya pemkab bukan tidak pernah memberikan solusi kepada warga. Pemkab juga sudah beberapa kali memberikan peringatan dan sosialisasi agar warga mau pindah. “Tapi, hal itu tidak pernah digubris warga di sana,” paparnya. Menurut dia, nanti seluruh warga yang mendiami register 45 pasti ditertibkan, kecuali yang ada di kampung Talang Gunung.

Meski begitu, tidak berarti pemerintah tidak bersalah dalam kasus register 45. Yang membuat kasus itu terus membesar ialah adanya pengesahan perluasan area hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) untuk PT Silva Inhutani. Awalnya, area register 45 yang dikelola PT Silva Inhutani hanya seluas 33.500 hektare (ha). Sejak ada persetujuan perluasan tanah dari Kemenhut, kini lahan tersebut menjadi 43.100 ha. Perluasan lahan itulah yang dianggap warga sebagai pencaplokan.

Sayang, warga lembaga adat Megou Pak yang wadul ke DPR seolah mendramatisasi masalah di register 45. Salah satunya dengan membawa video yang memuat adegan pembantaian. Memang ada pembantaian dalam sengketa lahan Mesuji. Tetapi, pembantaian itu terjadi dalam konflik antara warga Sungai Sodong dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Bukan di register 45 yang terdapat di Kabupaten Mesuji, Lampung.

JPNN sudah menelusuri titik-titik di lahan register 45. Tak ada seorang pun di antara mereka yang membenarkan bahwa ada pembantaian dalam kasus PT Silva Inhutani. Di Kabupaten Mesuji, kasus agraria memang cenderung lebih banyak. Sebab, di daerah itu memang banyak perkebunan besar swasta (PBS). Berdasar data yang tercatat di Dishutbun Mesuji, setidaknya ada 11 PBS. Jika ada masalah dengan warga, kebanyakan menyangkut kerja sama lahan plasma. Lahan plasma merupakan lahan warga yang dikelola pabrik dan hasilnya diwujudkan dengan pembagian keuntungan.

Kasus seperti itulah yang terjadi di PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) sehingga mengakibatkan seorang bernama Jailani tewas tertembak aparat dan tujuh warga lain mengalami luka-luka. Tragedi memilukan tersebut terjadi pada 10 November 2011. Konflik antara PT BSMI dan warga asli dari tiga kampung di Kabupaten Mesuji itu bermula dari saling klaim lahan plasma. Perusahaan dianggap mencaplok lahan plasma warga. Ada 17.769 ha lahan yang dipermasalahkan oleh warga.

Mengenai persoalan di PT BSMI, Syafri menuturkan bahwa pemkab menghadapi beberapa kendala. “Kami sebenarnya beberapa kali mempertemukan warga dengan PT BSMI, tapi lagi-lagi buntu,” ujarnya. Kebuntuan itu disebabkan kekuranglengkapan data yang dimiliki pemkab.

“Pemkab Mesuji kan baru berumur tiga tahun. Sedangkan PT BSMI ada sejak kawasan itu masuk wilayah Lampung Utara,” jelas pejabat dari Way Serdang tersebut.

Kabupaten Mesuji merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang pada 2008. Tulang Bawang sebelumnya juga merupakan pecahan dari Kabupaten Lampung Utara.

Syafri menjelaskan, pihak PT BSMI selama ini juga tidak transparan. Setiap dimintai data, mereka selalu mengatakan bahwa seluruh data berada di kantor pusat di Jakarta. JPNN juga belum berhasil mendapatkan konfirmasi resmi dari PT BSMI. Sebab, sejak tragedi 10 November tersebut, kegiatan di perusahaan itu vakum. Tidak ada seorang karyawan pun yang berada di lokasi tersebut. Yang ada hanya segelintir penjaga di pintu masuk pabrik pengolahan sawit dan 40 personel Brimob yang di-BKO dari Polres Tulang Bawang.

Syafri menambahkan bahwa pihaknya juga sudah meminta BPN melakukan pengukuran. Dengan begitu, diharapkan bisa diketahui batas-batas tanah PT BSMI dan warga. Namun, pengukuran lahan perkebunan yang luasnya pulu han hektare itu harus diajukan lewat BPN pusat.  “Sudah kami ajukan, hingga kini juga belum ada tanggapan,” terangnya.

Sementara itu, kasus di Mesuji, Kabupaten OKI, tak jauh berbeda dengan polemik antara warga Kabupaten Mesuji dan PT BSMI. Warga Desa Sungai Sodong dan PT SWA bersengketa soal kerja sama pengelolaan lahan plasma.(gun/c11/nw/mar) Editor : RP Redaksi