Trauma mendalam yang dialami LN sempat menjadikannya tidak mau dibawa pulang ke Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Upaya bujuk rayu pun dilakukan. Saat diterangkan kasus pernikahannya tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan jika tidak pulang ayahnya bisa dipenjara, LN pun melunak. Saat ini, LN, ayahnya, KPAID Rohul, KPAI Pusat dan MUI meminta agar proses hukum ditegakkan dan HP ditangkap.
Laporan ENGKY PRIMA PUTRA, Rokan Hulu
TERLIHAT tegar. Begitulah kesan yang tampak pada LN. Pahit hidup yang dijalaninya hingga lari ke Kota Batam dan menghidupi diri sendiri dengan bekerja, barangkali yang membuatnya tegar.
Tapi dia masih menyimpan trauma mendalam. Apalagi saat diminta mengingat dan menceritakan kembali kisah dia menjalani kawin paksa, disekap hingga melarikan diri di hadapan penyidik Unit PPA Polres Rohul yang didampingi tiga Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Rohul, Selasa (16/4) lalu.
Saat itu, LN yang bertubuh langsing, memiliki kulit putih, mengenakan baju kaos warna merah jambu, celana panjang jeans w ini, laporan pengaduan tindak pidana sesuai UU Perlindungan Anak berupa pernikahan di bawah umur yang disampaikan Ayahnya, Muhammad Soleh Zebua ke Polres Rohul mentah, tanpa keterangan korban.
Upaya hukum yang sudah diupayakan Muhammad Soleh Zebua, dimulai 28 Februari 2013 lalu. Ia tidak terima dengan perlakuan HP terhadap anaknya. Terlebih lagi, anaknya seolah raib ditelan bumi. Soleh melapor ke Polres Rohul kasus anaknya atas delik melarikan anak di bawah umur dengan terlapor HP. Upaya melapor itu, Muhammad Soleh berharap HP ditangkap dan putrinya bisa diketahui keberadaannya. Setelah menunggu beberapa lama, keberadaan anaknya masih misteri dan kasusnya hukum atas pelaporannya itupun tidak berkembang. Pihak kepolisian kesulitan dalam mengungkap kasus ini karena tidak bisa mendapatkan keterangan dari LN selaku saksi kunci.
Polres Rohul pun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/09.a/III/2013/Reskrim, tertanggal 13 Maret 2013. Dengan bunyi poin 2, yakni penyidik tidak menemukan adanya tindak pidana sebagaimana yang telah dilaporkan.
Keluarnya surat tersebut tidak menyurutkan langkah Muhammad Soleh. Pada 22 Maret 2013, bersama keluarga, Soleh mengadukan persoalan yang dideranya ke KPAID Rohul tertanggal 22 Maret 2013. Setelah itu, pada 3 April 2013, Soleh membuat laporan kedua ke Polres Rohul yakni terjadinya peristiwa pernikahan di bawah umur yang dilakukan HP terhadap LN. Lalu penyidik Polres Rohul mengeluarkan SP2HP tertanggal 8 April 2013, menyatakan laporan pengaduan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi, tentu saja, keberadaan LN harus diketahui dan dihadapkan untuk diminta keterangan untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap HP. Muhammad Soleh, keluarga dan KPAID berupaya keras mencari keberadaan LN. Dan terakhir, takdir kembali mempertemukan LN dengan keluargannya. Sebab tanpa disangka LN berkomunikasi via handpone dengan abang kandungnya sehingga keberadaannya di Kota Batam diketahui.
‘’Pencarian dilakukan ekstra hati-hati karena kuat dugaan LN dalam kondisi trauma. Kita mendapatkan nomor kontak LN melalui keluarganya dan saat dihubungi kesan ketakutan dan trauma jelas terasa. Kami putuskan melakukan penjemputan bersama ayahnya dan berhasil,’’ ujar Sekretaris KPAID Rohul Desy Handayani SH didampingi Ketua Pokja Sosialisasi dan Advokasi, Surahmat SH.
Membawa pulang LN ke Pasirpangaraian rupanya tidak semudah dibayangkan. Trauma akan peristiwa yang dialaminya dan takut diserahkan ke HP, membuat LN menolak dibawa pulang. Tapi, sang ayah tidak kehabisan akal. Muhammad Soleh menjelaskan bahwa sudah melaporkan HP ke polisi dan sedang diproses secara hukum di Rohul. ‘’Kalau kamu tidak mau pulang, maka ayah bisa dipenjara bahkan dibunuh,’’ ucap Surahmat SH, menirukan ulang bujuk rayu Muhammad Soleh terhadap LN. LN pun bersedia pulang demi ayahnya.
‘’Kalau memang ayah saya akan dipenjara dan akan dibunuh oleh HP, gara-gara tidak pulang ke Rokan Hulu memberikan keterangan kesaksian ke polisi. Demi orangtua, saya akan pulang ke Rohul, tapi saya tidak diserahkan sama HP-kan,’’ ujar LN kepada Tim Penjemput KPAID saat di Batam.
Sampai di Pekanbaru dan demi keamanan, LN diinapkan semalam di salah satu hotel di Panam, Ahad (14/4). Keeseokan harinya, LN langsung dibawa ke Rohul dan menuju Kantor Polres Rohul untuk keamanan dan sekaligus menindaklanjuti kasus yang sudah dilaporkan.
Sampai saat ini proses hukum laporan Muhammad Soleh terhadap HP masih terus dikembangkan. Kapolres Rohul AKBP Yudi Kurniawan SIK MSi menegaskan, pihaknya kini masih melakukan penyidikan dan pendalaman keterangan dari para saksi-saksi, baik itu saksi dari korban LN (12) maupun HP (47) serta pihak lain yang terlibat dalam melangsung pernikahan anak bawah umur.
‘’Selain korban, kita masih melakukan pemanggilan beberapa orang saksi yang dibutuhkan dan menggelar perkara serta evaluasi terhadap keterangan dari HP yang statusnya masih saksi. Kita lihat perkembangannya, karena Unit PPA sedang melakukan pendalaman BAP,’’ ungkapnya menjawab Riau Pos, Rabu (17/4).
Dari keterangan para saksi, lanjut AKBP Yudi Kurniawan, penyidik akan mengevaluasi. HP yang kini statusnya sebagai saksi, bisa saja ditingkatkan menjadi tersangka. ‘’Sekarang kasus ini dalam tahap penyidikan dan pendalaman dari keterangan saksi korban maupun HP dan saksi yang terlibat dalam membantu melangsungan pernikahan tersebut,’’ ujarnya. Kemudian, usai dimintai keterangan awal oleh unit PPA, LN (12) langsung dilakukan visum ke RSUD Rohul. Sekretaris KPAID Rokan Hulu Desy Handayani menyatakan, pihaknya akan terus mengawasi proses hukum kasus pernikahan dini ini. KPAID berharap pihak Polres Rohul dapat menjaga keamanan dan keselamatan LN karena dia menjadi saksi kunci untuk mengetahui peristiwa sebenarnya pernikahan tanpa restu itu.
Pernikahan paksa yang dilakukan HP terhadap LN disebutkan dilakukan oleh penghulu berinisial MT. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA menegaskan, penghulu atau P3N atas nama MT tersebut tidak ada SK-nya. ‘’Saya sudah cek ke KUA Tambusai, penghulu atau P3N bernama MT tidak ada. Sebab untuk menjadi penghulu yang merupakan pejabat pemerintah harus di-SK-kan oleh Kepala Kantor Kemenag Rohul. Dia telah melakukan penipuan, kita minta polisi memproses secara hukum, agar kasus yang sama tidak terjadi kembali di Rohul. Tentunya ini menjadi pembelajaran ke depannya bagi masyarakat,’’ ujarnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rohul juga geram terhadap permasalahan ini. Ketua MUI Rohul Drs H Hasbi Abduh MAg mendukung penyidik Polres Rohul jika ingin menangkap HP sebagai tindak lanjut proses hukum kasus pernikahan anak di bawah umur. ‘’Kita minta pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti dan memproses kasus itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,’’ ujarnya.
Kasus ini juga disoroti oleh Komnas Perlindungan Anak. Bahkan pada 4 April 2013 lalu, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait langsung turun ke Rohul untuk menindaklanjutinya.
‘’Kasus ini unsur pidananya terpenuhi. Tidak ada alasan Polres Rohul untuk tidak meneruskan perkara ini. Saya merekomendasikan HP harus segera ditangkap sekarang juga dan dimintai pertanggungjawaban,’’ ucap Merdeka Sirait yang mengetahui bahwa LN sudah ditemukan dan sudah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Merdeka Sirait juga mengemukakan soal unsur pidana yang terpenuhi. Yakni dengan adanya dokumen pemalsuan umur LN dari seharusnya berusia 11 tahun dibuat 18 tahun oleh HP. ‘’Ini sudah merupakan tindak pidana, tidak ada alasan polisi yang mengatakan tidak ada unsur pidana. Suatu tindakan pidana yang harus diminta pertanggungjawaban kepada orang yang menikahkannya misalnya penghulu dan HP,’’ ujarnya.
Sisi hukum lainnya, lanjut Sirait, karena di dalam Undang-undang Nomor 23/2002, tentang Perlindungan Anak, dijelaskan, orang yang mendorong pernikahan dini bisa dikenakan pidana. Apalagi, jelas-jelas seorang anak dipaksa untuk menikah, tentu memenuhi unsur pelanggar UU perlindungan anak. Tindaklanjutnya, Aris Merdeka Sirait berjanji akan mengawal kasus pernikahan anak bawah umur ini. ‘’HP harus ditangkap termasuk penghulu yang ikut mendorong pernikahan dini dan saksi maupun masyarakat lainnya yang terlibat,’’ tuturnya.
Terkait persoalan ini, Krimonolog Universitas Islam Riau (UIR) Kasmanto Rinaldi SH MSi menilai ada permainan dan ada sindikat paksaan. Dari proses pernikahan yang tidak normal, Kasmanto menduga banyak pihak yang bertanggungjawab, terutama penghulu berinisial MT.
‘’Saya katakan ini bagian dari perkosaan terhadap anak. Karena menikah tidak disetujui orangtua maupun korban dalan tekanan dan paksaan. Bukankah perkawinan itu harus ada ikatan lahir dan batin pria dan wanita, tidak ada paksaan. Ketika memaksa menikah, itu sudah salah, berarti ada untuk tindak kekerasan perkosaan,’’ ujarnya. Untuk itu, sebutnya, pihak-pihak yang terlibat harus dikejar penyidik. Penilaiannya, polisi juga harus menahan HP. ‘’Itukan haknya penyidik dalam rangka mendapatkan informasi,’’ paparnya.
Alasan penahanan bisa dilakukan disebutkannya jika seseorang melakukan kekerasan, apalagi melihat ketidakseimbangan pelaku dan korban. Melihat kasus yang dialami LN, Kasmanto menganalisa bukan lagi persoalan pernikahan tapi sudah masuk ranah pidana pemerkosaan.
‘’Ketika pelaku dan korban tidak seimbang, korbannya anak, penyidik berhak menahan pelaku. Tidak terbukti tidak bersalah kan bisa di-SP3. Tidak kasusnya pernikahan anak di bawah umur, tapi ada semacam pemerkosaan kepada anak,’’ ucapnya.(hpz)
Editor : RP Redaksi