Anggapan miring menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca terungkapnya kasus suap daging sapi impor. Ditahannya mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dan sepak terjang Fatanah jadi amunisi yang menyudutkan partai dakwah ini. Bagaimanakah mereka menyikapi kasus ini? Wartawan Riau Pos Helfizon Assyafei berkesempatan wawancara khusus dengan Anis Matta Presiden PKS yang berkunjung ke Pekanbaru, Sabtu (16/5). Berikut petikannya.
Pasca terungkapnya kasus daging impor anggapan miring menerpa PKS. Apa komentar Anda?
Dari hasil pemantauan saya di lapangan. Berkeliling bertemu dengan kader dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga di survei-survei justru peristiwa ini memberikan berkah bagi kami. Hal ini membuat kami jauh lebih solid dari sebelumnya. Bekerja lebih keras dari sebelumnya dan elektibilitas kami justru naik. Sebelum kejadian ini elektabilitas kami justru rendah.
Mengapa bisa begitu?
Karena kami makin fokus bekerja keras dan tidak terpengaruh pada kasus ini. Masyarakat sudah cerdas. Mereka dapat melihat secara objektif kami ini jujur bekerja untuk masyarakat. Di samping itu masyarakat juga melihat diskriminasi penerapan hukum terlihat dalam kasus ini. Misalnya banyak kasus besar yang tidak tertangani sampai sekarang. Sementara tekanan kepada PKS luar biasa. Padahal ada kasus Hambalang, Century yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Itu masyarakat yang melihatnya.
Tapi kader PKS jadi terbebani pasca kasus ini. Tanggapan Anda?
Saya telah instruksikan. Pertama, agar kader-kader jangan terpengaruh karena ini kasus individu bukan kasus partai. Kedua, ini juga belum final masih dalam proses hukum. Ketiga, PKS punya agenda-agenda besar untuk ke depan yang perlu energi. Jadi tak perlu larut dalam masalah itu.
Anda tidak khawatir karena kasus itu konstituen meninggalkan PKS?
Oh...tidak, karena masyarakat sudah cerdas. Masa gara-gara kasus individu lalu lembaganya dibenci itu sikap yang tidak tepat. Buktinya ada. Pak Lutfi ditangkap 29 Januari 2013. Pilgub Jabar 24 Februari, PKS menang hanya 3 minggu pasca kasus. Kami menang lagi di Pilgub Sumut 7 Maret, jadi anda bisa melihat fakta itu. Pilkada yang dekat saja dengan kasus ini tidak terpengaruh apalagi Pemilu yang akan datang.
Terkait kenaikan BBM, benarkah PKS terbelah menyikapinya?
Tidak. Fraksi kami secara resmi menolak kenaikan harga BBM. Hal ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna Senin pekan depan.
Mengapa Menkominfo Tifatul Sembiring setuju soal kenaikan harga BBM?
Kita ini menganut sistem presidensil. Kita melepas sikap menteri senada dengan presidennya. Kalau menteri memang harus mendukung karena mereka pembantu presiden. Tetapi kami sebagai partai tetap menolak. Kita memang membedakan sikap partai sebagai partai dan sikap personil kabinet. Anggota kabinet tak boleh berbeda dengan presiden karena mereka diangkat oleh presiden sebagai pembantu. Mereka memang harus mendukung. Kami sebagai Parpol punya fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Karena itu harus menyerap aspirasi masyarakat itu.Tapi jika karena sikap partai ini presiden tidak setuju kita siap dengan risiko. Ini sudah disampaikan ke menteri-menteri asal PKS.
Ada anggapan kebijakan menolak BBM untuk cari simpati rakyat?
Sama sekali tidak. Tahun lalu kita juga menolak kok. Kita ini ingin membawa persoalan ini kepada perdebatan akademik terutama di tv. Selama ini media selalu membuat bias. Kalau kita menolak BBM yang diangkat isunya bukan isu dari sisi ekonomi tapi isu politik. Isu politik dibawakan atas nama kesetiaan pada koalisi. Atau dianggap cari simpati setelah tertimpa kasus. Ini masalah kultur/budaya yang tidak siap berbeda secara dewasa. Kami di Setgab berbeda bukan sekali ini saja. Tahun lalu kita juga berbeda dengan koalisi juga soal BBM, centruy. Dan apapun risikonya kita siap kita tanggung. Di keputusan internal kita tetap menolak kenaikan BBM. Ini adalah bagian kritik kami terhadap kebijakan energi secara umum.
Bukankah sikap itu membelakangi komitmen koalisi dengan pemerintah?
Koalisi dibangun untuk suatu tujuan yang mulia. Perbedaan pendapat ini untuk mencapai tujuan mulia itu. Perbedaan ini perbedaan biasa saja. Dulu waktu kasus century kiti juga berbeda kok. Tahun lalu kita juga nolak kenaikan BBM. Perbedaan biasa saja. Kapal lagi kita bisa berdemoktrasi dengan dewasa. Berbeda sedikit pecah, beda sedikit disebut tak setia. Apa itu logika yang betul? Memangnya kita harus membebek terus demi kepentingan partai kita aman di Setgab misalnya. Ya tidaklah.
PKS tidak diajak rapat lagi di Setgab. Komentar Anda?
Bagi kami itu tidak masalah. Artinya kalau kita tidak diajak di pertemuan itu kita tidak bertanggungjawab atas hasil pertemuan itu.
Andai menteri asal PKS dicopot Presiden?
Kita tidak mau berandai-andai. Jika presiden ingin memecat menteri dari PKS ya silakan saja itu hak preogratif dia. Tidak ada perbedaan muncul pun di koalisi kalau presiden mau copot menteri dari kita atau dari Parpol mana saja juga dibolehkan aturan kok. Ndak perlu ada perbedaan baru dicopot.
Apakah PKS khusus partai untuk orang muslim saja?
Kalau Kita ini mau memimpin sebuah komunitas yang heterogen kita harus bersifat terbuka. Di Indonesia Timur misalnya di Papua, Maluku atau di wilayah-wilayah yang mayoritas kristen kader-kader kita ya saudara kita yang kristen. Tidak ada masalah.
Bukankah PKS partai dakwah?
Ya itu benar. Namun kita anak bangsa yang sama kok. Buat kita perbedaan agama tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja sama. Tujuannya kan untuk kemajuan bangsa dan negera. Di Ternate Maluku Utara Pilgubnya sedang berlangsung. PKS mengusung Cagubnya Islam Wagubnya kristen. Sesuai dengan komposisi penduduk.
Soal Pilgubri PKS usung non kader, komentar Anda?
Siapapun yang telah diputuskan oleh struktur PKS untuk didukung maka struktur harus bekerja keras memenangkan calon tersebut apakah dia kader ataupun bukan kader. Saya optimis JM akan didukung rakyat.*** Editor : RP Redaksi