Rendahnya gaji membuat banyak guru, terutama honorer komite terpaksa mengutang untuk menyambung hidup. Pasalnya, guru honorer sekolah ini hanya menerima salary sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
Mereka harus menunggu. Ketika sekolah sudah punya dana baru mendapatkan gaji. Terkadang hingga tiga bulan. Bahkan sampai enam bulan. Alhasil, mereka terpaksa mengutang ke sesama guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Kebanyakan mereka mengutang beras, minyak goreng, dan telur untuk menyambung hidup.
“Mau bagaimana lagi. Meski sama-sama guru, kami yang honorer sekolah harus terima,” ungkap salah seorang guru SMP di sekolah negeri di Kota Bertuah ini yang tak ingin namanya disebutkan, Jumat (22/11).
Setiap kali sudah menerima amplop putih dari kepala sekolah, dirinya bukannya merasa bahagia. Justru sebaliknya. Bingung, utang mana duluan yang mau dicicil.
“Sebagian besar nasib guru honor komite hampir sama. Tiap gajian malah bingung bayar utang yang mana. Utang kedai, utang ke teman atau utang token listrik,” keluhnya sambil menyeruput teh di meja kantin sekolah.
Terkadang terbesit rasa tidak menentu di hatinya. Wajar sebagai manusia. Namun ia tetap mengesampingkan perasaan tersebut. Pria yang sudah sekitar tujuh tahun mengajar dan mengaku belum ada niat untuk mencari pekerjaan lain ini tetap fokus mendidik anak-anak di sekolah.
“Saya mengajar olahraga dan ada beberapa mata pelajaran lain. Sebagai manusia, wajar kan, melihat teman yang PNS sepertinya tidak ada kendala soal gajinya. Ya kita tetap maksimal untuk mengajar,” tambahnya.
“Meski gaji kecil dan dibayar kadang tiga bulan ada juga, tetapi kalau mencari kerja lain belum terpikir. Karena sudah biasa dengan anak-anak didik lingkungannya,” terangnya sambil meninggalkan kantin karena ingin mengajar di kelas.
Ungkapan yang sama disampaikan Andi. Guru di salah satu SMP swasta di Pekanbaru ini juga punya harapan besar pada pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan para guru swasta. Sebab masih banyak guru yang digaji di bawa UMK seperti dirinya.
Baca Juga: Refleksi HGN 2024: Mencari Jalan Tengah Polemik Kesejahteraan Guru
“Kalau gaji ya di bawah UMK Pekanbaru. Syukurnya ada bantuan pemko seperti insentif per bulan sekitar Rp600 ribuan. Tetapi tahun ini belum cair semuanya. Harapannya, di momen hari ulang tahun ini, ya bisa lebih diperhatikan lagi,” ujarnya.
Tak hanya di Pekanbaru. Nasib salah seorang guru di Kepulauan Meranti masih jauh dari kata sejahtera. Seperti yang dialami Salim, salah seorang Guru SDN 17 Desa Kundur Kecamatan Tebingtinggi Barat. Menjalani profesi guru lebih dari 20 tahun ia masih menyandang status sebagai guru honor sekolah.
Gajinya tidak lebih dari Rp1 juta dalam sebulan. Sudahlah sedikit, parahnya gaji tersebut ia terima dalam tiga bulan sekali. Tidak ada yang mampu memperjuangkan nasibnya lebih baik dari ini, namun ia tetap sabar mengabdi demi bangsa dan negara.
Kepada Riau Pos, ia mengaku ikhlas dengan pendapatan sebesar itu asal dapat kesempatan untuk mengajar anak sudah lebih dari cukup. Meskipun harus menambah aktivitas kerja serabutan untuk menutupi kebutuhan keluarga.
“Cita-cita saya memang jadi guru dari kecil. Meskipun gaji kecil asal bisa mengajar sudah buat saya senang. Untuk menutupi kebutuhan keluarga saya kerja serabutan,” ujarnya.
Sepulang mengajar ia terkadang harus menyadap pohon karet. Selain itu jika ada pesanan pasokan abuk papan dari peternak turut ia penuhi. “Kalau berharap gaji guru ya tidak cukup,” ungkapnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Meranti Alfian Husin tidak menampik atas situasi tersebut. Menurutnya masih banyak guru di Kepulauan Meranti yang gajinya diakomodir melalui dana (bantuan operasional sekolah (BOS).
Besaran gaji yang diterima oleh setiap guru honor sekolah bervariasi. Namun rata-rata yang diterima sekitar Rp1 juta per orang berdasarkan persentase jumlah murid.
Untuk mengurai masalah tersebut, PGRI sudah berupaya penuh untuk mendorong percepatan peningkatan status guru. Meskipun telah diakomodir secara bertahap oleh pemerintah daerah setempat.
“Kita sudah dorong pemerintah daerah untuk meningkatkan status masing-masing guru. Seperti peningkatan dari guru honor sekolah menjadi honor daerah, PPPK hingga CPNS dengan memperbanyak formasi. Meskipun bertahap,” ujarnya.
Tinggalkan Keluarga sejak Lulus PPPK
Hari Guru Nasional tahun ini ternyata belum membawa kebahagiaan berarti bagi sejumlah guru di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Seperti dialami salah seorang guru yang bertugas di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu.
Di mana, jarak tempat tugas dengan tempat tinggalnya sangat jauh. Sehingga terpaksa harus meninggalkan rumah, anak dan istrinya.
“Saya lulus sebagai guru PPPK pada tahun lalu,” ujar guru yang tak mau namanya ditulis, Jumat (22/11).
Sebelum diangkat sebagai guru PPPK, ia mengajar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Rengat dengan status guru honorer Guru Bantu Daerah (GBD) Provinsi Riau. Bahkan, menjalani sebagai guru di sekolah tersebut mencapai belasan tahun.
Ketika ada program pengangkatan melalui jalur PPPK dan persyaratannya cukup, akhirnya di-SK-kan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Batang Cenaku. Awal bertugas, sempat pergi dan pulang menggunakan sepeda motor setiap hari. Namun beberapa pekan kemudian, terasa capek.
Walaupun usianya baru beranjak 47 tahun, ia tidak kuat pergi dan pulang mengajar, terutama ketika musim hujan melanda. Karena beberapa titik jalan di Kecamatan Batang Cenaku berlumpur dan sulit dilalui. Akibatnya, ia harus menyewa rumah yang tak jauh dari sekolah tempatnya mengajar.
Sejak itu pula, harus jauh dari rumah tempat tinggalnya bersama anak dan istrinya di Kecamatan Rengat Barat. “Paling cepat saya pulang ke rumah jumpa anak dan istri dalam waktu dua pekan atau kadang hanya sekali sebulan,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya berharap, agar pihak terkait dapat mempertimbangkan keadaan yang dialaminya dapat dipindahkan ke sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Karena dengan kondisi sekarang, harus menghidupi dua rumah yakni rumah yang ditempati anak dan istrinya serta rumah tempat tinggalnya saat ini.
Pertimbangan itu sebutnya, ada semacam aturan bagi guru PPPK tidak boleh pindah sebelum berdinas minimal lima tahun. “Harus sampai kapan saya harus jauh dari keluarga,” bebernya.
Dalam pada itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Inhu Kamaruzaman SSos MSI melalui Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dr Anto SSos MSI mengatakan, proses pindah tugas PPPK harus mengacu kepada ketentuan yang ada. Dimana, berganti posisi dengan cara mendaftar ulang ke instansi atau unit kerja lain setelah kontrak berakhir.
Selain itu, pindah posisi jika formasi tersebut tersedia dan sesuai dengan kompetensinya. “Jika disusulkan, kami tetap memproses namun tentunya harus mengacu kondisi guru disetiap sekolah,” ucapnya.(ilo/wir/kas)
Editor : Rindra Yasin