Genosida kerap diartikan sebagai pembantaian besar-besaran terhadap satu kelompok bangsa dengan maksud memusnahkan. Meskipun tidak membantai satu kelompok manusia, namun saat ini sedang terjadi “genosida” di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
GENOSIDA yang dimaksud adalah matinya ribuan hektare pohon kelapa dalam waktu singkat akibat abrasi air laut di negeri yang memiliki julukan hamparan kelapa dunia tersebut.
Sudah sejak dua tahun terakhir, hari-hari yang dijalani Poryanto, warga Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman ini terasa lebih berat. Jika sebelumnya ia sibuk mengurus dan memanen kelapa di kebun miliknya, saat ini dirinya harus beralih profesi. Terkadang, ia harus menjadi buruh di kebun milik orang lain, kadang juga harus menjadi nelayan.
Pilihan profesi itu harus diambil untuk tetap bisa menafkahi keluarga. Pasalnya, delapan hektare kebun kelapa miliknya saat ini hanya tinggal menyisakan batang yang sudah kering. Ribuan pohon kelapa yang biasa menjadi penghasilan bulanan, telah mati. Tanah tempat tumbuh pohon kelapa juga sudah dipenuhi lumpur, sore jelang malam hari, juga digenangi air laut.
Abrasi di Desa Kuala Selat akibat rusaknya habitat mangrove dan pemanasan global di desa ini sudah terjadi sejak 2021 lalu. Perlahan namun pasti, lahan perkebunan kelapa masyarakat yang terkena dampak abrasi langsung menampakkan perubahan. Diawali dengan turunnya produksi kelapa, daun yang mulai menguning, hingga pohonnya mati. Proses itu hanya memerlukan waktu dua tahun saja.
“Sebelum kebun kelapa kami rusak, aktivitas kami merawat dan memanen kebun kelapa. Saat ini, jika air naik kami menjadi nelayan. Kalau air surut, kami jadi buruh di kebun kelapa milik orang lain,” katanya.
Menjadi nelayan terasa lebih berat bagi Poryanto dan warga lainnya. Pasalnya laut lepas dengan ombak tinggi selalu mengadang mereka. Otomatis risiko yang dihadapi juga lebih besar. “Tentunya lebih berat menjadi nelayan. Karena yang kita tantangi itu laut. Jadi risikonya lebih besar. Tapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa itu yang kami jalani,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Poryanto juga merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Jika sebelumnya dari hasil memanen kelapa ia bisa mendapatkan Rp15 juta per tiga bulan. Saat ini, untuk mendapatkan penghasilan serupa sangatlah sulit.
“Kalau dulu panen kelapa setiap tiga bulan, bisa dapat Rp15 juta. Penghasilan sebesar itu cukuplah untuk menghidupi keluarga hingga masa panen selanjutnya. Tapi saat ini, mencari Rp100 ribu saja sangat sulit,” keluhnya.
Hal senada dituturkan Adi, yang juga warga Kuala Selat. Meskipun sejak awal tidak memiliki keahlian untuk melaut, namun ia tetap harus menjalani profesi itu untuk tetap bisa bertahan hidup. “Saya tidak pernah jadi nelayan sebelumnya, tapi karena kebun rusak mau tidak mau harus menjadi nelayan,” sebutnya.
Tak hanya kehilangan kebun, Adi yang merupakan seorang perantau asal Ponorogo, Jawa Timur juga kehilangan keluarga akibat dampak abrasi tersebut. Ia ditinggalkan sang istri karena tidak berpenghasilan lagi. “Setelah kebun rusak, istri saya juga minta pisah. Karena katanya saya tidak berpenghasilan lagi,” ujarnya.
Kepala Desa Kuala Selat, Nurjaya mengatakan, awal abrasi terjadi di desanya yakni pada Januari 2021. Sejak awal 2021 hingga saat itu, sudah ada 1.800 hektare perkebunan kelapa milik 480 masyarakat yang rusak. “Tadinya masyarakat yang memiliki kebun kelapa ini dari sisi ekonomi cukup sejahtera. Tapi sekarang yang tadinya bisa memberi zakat, sekarang beralih menjadi penerima zakat,” katanya.
Pasalnya, jika masih memanen kelapa, penghasilan masyarakat rata-rata bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp50 juta per 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tergantung luasan masing-masing kebun masyarakat. “Dalam setahun masyarakat bisa hingga empat kali panen,’’ ujarnya.
‘’Kalau yang berpenghasilan Rp50 juta dalam sekali panen, dalam setahun bisa menghasilkan Rp200 juta. Sementara yang rusak ada 1.800 hektare. Jadi bisa dikalkulasikan berapa kerugian ekonomi kami akibat abrasi ini,” paparnya.
Akibat penurunan pendapatan tersebut, dampak lain juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Anak-anak yang sebelumnya menempuh pendidikan tinggi di luar daerah terpaksa harus berhenti karena orangtua tidak lagi sanggup membiayai.
“Anak yang kuliah di luar daerah seperti di Pekanbaru dan Batam harus pulang karena orangtua tidak lagi sanggup membiayainya. Kalau dampaknya sangat parah sekali yang dirasakan masyarakat,” sebutnya.
Saat ini, di bekas lahan perkebunan kelapa masyarakat hanya jenis tanaman mangrove saja yang bisa hidup. Karena sudah berlumpur dan digenangi air asin. Karena itu, pihaknya berharap ada bantuan dari pemerintah agar masyarakat tetap bisa berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Harapan kami kepada pemerintah terutama kementerian kehutanan, supaya lahan-lahan kami yang sudah tidak layak dibuat perkebunan untuk dijadikan hutan kembali. Sehingga dengan dijadikan hutan, lokasi tersebut bisa menjadi bumper untuk lahan yang di belakang sehingga bisa dijadikan kebun. Kalau sekarang ini tidak ada bumper, jadi ketika air laut pasang maka lahan di belakang juga bisa ikut rusak,” harapnya.
Tidak hanya kebun, permukiman masyarakat juga ikut terdampak abrasi. Sejak tahun 2021 tersebut, tercatat sudah lebih 100 unit rumah yang terdampak. Rumah-rumah tersebut hancur dihantam ombak sehingga pemiliknya harus memindahkan kelokasi yang lebih aman. “Selain kebun, rumah masyarakat juga ada yang terdampak. Sudah lebih 100 rumah yang rusak dan harus bergeser dari lokasi awal,” paparnya.
Melihat kondisi tersebut, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan memiliki program rehabilitasi mangrove salah satunya di Provinsi Riau. Dengan target pada tahun 2024-2027 seluas 5.858 hektare.
“Pada tahun 2024, kami sudah melakukan penanaman mangrove di Kabupaten Inhil seluas 1.683 hektare. Ini tersebar di tujuh kecamatan dengan 18 desa dan melibatkan 56 kelompok masyarakat,” kata PPIU Manager M4CR Provinsi Riau, Arif Fahrurozi.
Inhil, sebutnya, merupakan salah satu kabupaten dengan luas mangrove terbesar di Riau. Khusus di Desa Kuala Selat, pada tahun 2024 sudah dilakukan penanaman mangrove seluas 124 hektare dan tahun 2025 ditargetkan seluas 325 hektare. “Lokasinya itu, semua berada di bekas perkebunan kelapa masyarakat,” sebutnya.
Pihaknya saat ini juga terus menggesa program rehabilitasi mangrove di Desa Kuala Selat. Karena masih ada potensi kebun kelapa yang bisa saja sewaktu-waktu terkena abrasi, luasan kebun tersebut mencapai 5 ribuan hektare.
“Masih ada sekitar 5 ribuan hektare kebun kelapa di Kuala Selat yang kondisinya harap-harap cemas. Bisa saja kalau ombak tinggi, kebun tersebut akan terkena abrasi. Karena itu kami terus menggesa program rehabilitasi mangrove agar dapat segera memberikan dampak kepada masyarakat,” katanya.
Namun demikian, program yang mereka lakukan ini tidak sertamerta bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Karena dalam kurun waktu lima tahun mangrove yang ditanam baru bisa efektif dan memberikan dampak. Yakni sebagai penghalang ombak sehingga nantinya ada sedimen trap yang menjadi salah satu fungsi akar mangrove sehingga menjadi benteng alami.
“Jadi dengan sendirinya tanah akan membentuk benteng alami setelah mangrove nya tumbuh. Karena itu mari tanam mangrove sedini mungkin dan mencintai mangrove selamanya,” ajaknya.
Meskipun tanaman mangrove yang dilakukan sejak tahun 2024 lalu saat ini belum mendatangkan efek langsung kepada kebun kelapa masyarakat. Namun manfaat lain sudah mulai dirasakan masyarakat, karena disekitar tanaman tersebut saat ini sudah menjadi habitat dari kepiting dan kerang yang bisa menjadi sumber penghasil tambahan bagi masyarakat.
“Kalau dari manfaat ekonomi sudah mulai dirasakan masyarakat, karena di sekitar tanaman mangrove yang berusia satu tahun itu sudah dihuni kepiting dan kerang yang merupakan habitat mereka,” sebutnya.
Kepala UPT KPH Mandah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Joko Yuni Purwanto SHut mengatakan, abrasi yang terjadi di Inhil terutama di Kuala Selat jika tidak segera ditangani bisa saja menjadi “genosida” perkebunan kelapa di sana.
“Kalau kami menyebut, saat ini sedang terjadi genosida kelapa di Kuala Selat. Karena hampir sebagian kelapa di Kuala Selat ini mati akibat abrasi air laut,” katanya.
Karena itu, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan M4CR di Riau, baik dari segi rehabilitasi dan usaha masyarakat. Karena dalam upaya rehabilitasi tersebut masyarakat yang terkena dampak kerusakan kebun kelapa ikut dilibatkan sehingga mempunyai penghasilan kembali.
“Kami tentunya sangat mendukung program yang dilakukan M4CR di Riau. Karena selain mendatangkan manfaat rehabilitasi mangrove juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.(das)
Editor : Arif Oktafian