Dalam mewujudkan kelancaran operasi onshore untuk ketahanan energi banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun ada tiga hal yang paling krusial yakni digitalisasi, teknologi dan pengamanan barang milik negara (BMN) hulu migas.
Laporan HENNY ELYATI, Pekanbaru
KARAKTERISTIK industri hulu migas memiliki tingkat risiko tinggi, di mana setiap kegiatan investasi mengandung ketidakpastian meskipun telah dilaksanakan sesuai praktik terbaik industri (best insdustry practices). Sumur-sumur di lapangan onshore wilayah Riau masuk dalam kategori sumur tua, oleh karena itu diperlukan teknologi dan digitalisasi sehingga swasembada energi sesuai asta cita Presiden RI bisa terwujud.
Mengelola lapangan-lapangan tua dengan tingkat produksi yang terus menurun disertai dengan kondisi fasilitas produksi yang telah berumur serta kebutuhan investasi yang tinggi untuk pelaksanaan dan pemenuhan komitmen kerja termasuk pengembangan lapangan. Situasi ini tentu memerlukan biaya operasional yang besar guna menjaga keberlangsungan produksi sekaligus melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada. Dari beberapa blok migas (wilayah kerja) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas Sumbagut, Blok Rokan merupakan salah satu produksi yang terbesar di Indonesia.
''Rokan secara masif mensuport produksi signifikan untuk ketahanan energi,'' ujar GM Zona Rokan Andre Wijanarko, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: OTT KPK Tersangkakan Gubri Abdul Wahid, UAS Unggah di Akun Instagram: OTT adalah O Ta Ta
Aktivitas pengeboran yang masif dilakukan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan target 500-an sumur per tahun menjadi ujung tombak dalam menjaga dan meningkatkan produksi. Blok Rokan merupakan lapangan terbesar dengan area seluas lebih kurang 6.200 kilometer yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Bengkalis, Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Pekanbaru. Memiliki lebih 13.200 kilometer jaringan pipa alir dan 500 kilometer jaringan shipping line yang terhubung dengan 35 stasiun pengumpul.
Guna mendukung kegiatan operasi, PHR memiliki 28 rig pemboran dan 57 rig workover well service (WOWS) yang berfungsi memperbaiki, memelihara dan meningkatkan produksi sumur yang sudah tua dengan tujuan menyelesaikan program development dan base bussiness perusahaan.
''Jumlah ini akan naik menjadi 62 rig pada tahun ini,'' sebut Andre.
''Sejak kita ditunjuk sebagai operator Blok West Kampar Januari 2023 lalu, biasanya produksi kita berkisar 150-200 BOPD,'' ujar GM PT APGWI Mohammad Yasin.
Naiknya produksi hingga 1.011 BOPD ini tidak terlepas dari usaha APGWI melakukan pengeboran sebanyak 5 sumur secara massif di Lapangan Pendalian dan semuanya mendapatkan hasil positif.
Direktur APGWI Adi Prasetyana menjelaskan, sejalan dengan penambahan produksi di Lapangan Pendalian, pihaknya telah melakukan survei seismik 2D dan 3D yang merupakan upaya mencari potensi dan cadangan minyak baru di area operasional guna mendukung target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD pada 2030.
Teknologi dan Digitalisasi
Lapangan-lapangan minyak yang semakin menua menjadi tantangan operasi, oleh karena itu dibutuhkan inovasi terutama di bidang digital untuk mendukung pencapaian produksi nasional. Operasi yang besar memiliki proses yang komplek dan menghasilkan data yang masif. Proses lintas fungsi yang komplek dan data yang masif menimbulkan case jika tidak dikelola dengan baik dan berujung pada ketahanan energi nasional.
''Data is new oil yakni data perlu diekstrak dan dikonversi menjadi informasi yang bermanfaat untuk analisa penentuan strategi. Operasi migas dituntut harus aman, handal dan efisien,'' sebut Andre.
Transformasi digital di sektor industri migas memungkinkan seluruh operasional utama migas diintegrasikan dan dipantau melalui sistem terpusat. Berbagai aktivitas yang dipantau meliputi pengeboran, monitoring pengapalan, lifting, inventory hingga operasional produksi.
''PHR memiliki Digital & Innovation Center (DICE). Kita bisa memantau seluruh aktivitas operasional di lapangan. PHR memiliki sistem yang lengkap mulai dari pengambilan data di lapangan, melakukan analisis data, integrasi data,'' jelasnya.
Adapun sasaran digitalisasi adalah keselamatan, kepatuhan dan remediasi lingkungan, mendukung pengeboran besar-besaran, peningkatan produksi dan keungulan operasional, perbaikan berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi.
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, PHR pun lebih meningkatkan teknologi digital dalam menunjang operasional lapangan Zona Rokan. Saat ini PHR mengekspansi Integrated Optimization Decision Support Center (IODSC) sebagai solusi transformasi digital.
Senior Engineer Petroleum PHR Medika Wilza menjelaskan, secara garis besar sistem prosuksi Zona Rokan berawal dari proses penaikan minyak bumi dari pompa angguk di lapangan minyak yang diteruskan ke stasiun pengolahan dan pengumpul. Dari sini minyak mentah disimpan di tangki pengolahan yang selanjutnya dimuat ke kapal tanker untuk dikirim ke kilang.
Minyak mentah yang diproduksi dari bawah tanah selanjutnya diolah dengan cara memisahkan liquid, gas, kemudian dipisahkan lagi antara air dan minyak.
Banyaknya sumur-sumur tua, membuat PHR menerapkan teknologi enhanced oil recovery (EOR) untuk mengekstkasi minyak dari reservoir. Pengembangan low quality reservoir untuk mengoptimalkan produksi hidrokarbon dengan sumur yang disesuaikan. Kemudian multistage fracturing untuk meningkatkan produksi dari reservoir yang sulit seperti bebatuan ketat dan serpih.
''Teknologi yang paling canggih kita terapkan di Lapangan Minas adalah metode Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR). Lapangan Minas ini jumlah airnya lebih banyak daripada fluida (minyak, air, pasir dan gas) yang diekstraksi,'' jelas Wilza.
Terkait teknologi CEOR ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono menjelaskan, salah satu inovasi yang terbukti efeksif adalah penerapan teknik multi stage fracturing (MSF) untuk mengioptimalkan produksi di lapisan batuan yang sulit ditembus.
''Ke depan optimalisasi teknologi akan terus dilakukan seperti CEOR, EOR, horizontal driling terutama di lapangan tua,'' katanya.
GM Zona Rokan PHR Andre Wijarnarko menjelaskan, PHR terus mengembangkan lapangan-lapangan tua di Zona Rokan yang memiliki potensi dengan metode teknologi dan project management yang tepat guna mendukung ketahanan energi nasional.
"Kami berkomitmen menerapkan digital initiative dengan teknologi analitik yang diterapkan secara luas di seluruh WK Rokan untuk meningkatkan efisiensi monitoring, mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan risiko teknis," tegas Andre.
Penggunaan digitalisasi data menjadi kunci PHR dalam mencapai efisiensi dan akurasi tinggi. Digitalisasi memungkinkan PHR menganalisis reservoir secara komprehensif, mengidentifikasi injeksi air optimal dan menganalisa fasilitas permukaan. Pendekatan cerdas ini secara signifikan memangkas waktu evaluasi lapangan kandidat waterflood dibandingkan metode konvensional.
Keuanggulan digital ini dimanfaatkan untuk mengembangkan metode secodary recovery waterflood. Berbekal data yang akurat, para pekerja berinovasi dengan mengonversikan sumur Idle menjadi sumur injeksi air, menggunakan air terproduksi untuk menjaga tekanan reservoir dan meningkatkan perolehan minyak di lapangan tua.
Bentuk Satgas BMN
Akhir-akhir ini persoalan lahan dan pengamanan barang milik negara (BMN) menjadi masalah yang harus ditangani sesegera mungkin guna kelancaran operasi dan ketahanan energi nasional.
Bahkan baru-baru ini sejumlah oknum yang mengatasnamakan ninik mamak salah satu suku di Riau melakukan perambahan lahan di areal wilayah kerja PT PHR. Tidak hanya perambahan lahan, tumpang tindih kepemilikan hingga aktivitas tak berizin di area operasi juga sering terjadi.
Oleh karena itu, Pemprov Riau bersama SKK Migas dan stakeholders membentuk satuan tugas (Satgas) Migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono menjelaskan, inisiatif pembentukan Satgas BMN ini muncul sebagai jawaban atas kompleksitas di lapangan khususnya terkait isu nonteknis salah satunya perizinan.
Sementara itu, Kepala Satgas BMN Migas Dr Syahrial Abdi AP MSi mengapresiasi langkah nyata SKK Migas dan PHR. Dijelaskan Sekdaprov Riau ini, fokus utama Satgas BMN adalah menyelesaikan isu pertanahan khususnya di Duri Field yang menjadi salah satu faktor penghambat operasi migas.
"Sektor migas harus didukung secara maksimal. Persoalan di Duri menjadi masalah serius yang harus diselesaikan bersama," ujar Syahrial.
Permasalahan serius seperti tumpang tindih lahan, jual beli ilegal hingga perambahan dan pembukaan lahan secara ilegal harus segera diselesaikan dengan kolaborasi berbagai pihak.
Oleh karena itu, Pemprov Riau melalui Satgas BMN akan mengambil langkah konkret yakni di lapangan satgas menjadi clearing house penyelesaian setiap kasus lahan migas, menghubungkan SKK Migas, PHR, BPN, pemkab dan aparat penegak hukum (APH) untuk menyepakati satu peta masalah dan langkah penyelesaiannya.
"Tidak ada lagi tumpang tindih informasi atau klaim sektoral," tegas Sekdaprov.
Selain itu, lanjutnya, perlu dukungan penuh forkopimda. Sinkronisasi data pertanahan dengan meminta BPN provinsi dan Kabupaten Bengkalis untuk mempercepat verifikasi sertifikat, SKGR dan SKT di wilayah operasi Duri Field.
"Setiap penerbitan dokumen baru harus mendapat klarifikasi Satgas terlebih dahulu," paparnya.
Dalam menghadapi persoalan di atas, lanjutnya, lakukan pendekatan sosial dan mediasi adat untuk klaim tanah adat dan masyarakat tempatan. Pendekatan hukum harus diimbangi dengan mediasi sosial.***
Editor : Edwar Yaman