Tahun 2025 merupakan tahun terberat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Bagaimana tidak, banyak ujian yang muncul. Mulai dari adanya defisit anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan juga menyebabkan tunda bayar kegiatan. Hingga kepala daerahnya tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
AWAL tahun 2025, Provinsi Riau memiliki pemimpin baru. Yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto yang dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari di Jakarta. Harapan baru bagi masyarakat sempat muncul setelah pelantikan.
Pasalnya, program kerja pasangan kepala daerah ini dinilai banyak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Mulai dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga keagamaan. Apalagi pasangan kepala daerah ini juga didukung oleh ulama terkemuka yakni Ustaz Abdul Somad (UAS).
Setelah proses pelantikan selesai, pasangan kepala daerah ini langsung kembali di Riau. Masyarakat sangat menyambut antusias, terutama saat dilakukan prosesi tepuk tepung tawar di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Di awal-awal kepemimpinan pasangan kepala daerah ini, keduanya langsung terlihat gerak cepat, diawali dengan pembenahan internal pemerintahan. Keduanya hampir setiap hari mengunjungi kantor dinas yang ada di lingkungan Pemprov Riau.
Tidak hanya mengunjungi, keduanya juga langsung membedah program kerja yang ada di dinas tersebut. Seperti pendataan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang menyangkut data para pegawai. Kemudian juga program kerja yang ada di Dinas Pendidikan Riau, utamanya untuk merealisasikan janji pemberian seragam gratis yang menjadi janji kampanye keduanya.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi infrastruktur di Riau juga tidak luput dikunjungi keduanya. Hal ini juga sebagai upaya merealisasikan janji kampanye, yakni memperbaiki infrastruktur terutama jalan yang menjadi urat nadi perekonomian.
Namun, saat akan menjalankan program tersebut, Pemprov Riau terkendala dengan adanya defisit anggaran, Janji-janji kampanye, utamanya perbaikan infrastruktur harus dipilah kembali. Tidak semua perbaikan jalan dapat dilakukan, Pemprov Riau harus memilih skala prioritas karena keterbatasan anggaran yang ada.
Alhasil, perbaikan infrastruktur terutama jalan hanya bisa dilakukan dengan skala prioritas. Itupun tidak dapat dilakukan perbaikan secara maksimal, hanya dapat dilaksanakan perbaikan secara fungsional saja agar arus lalu lintas tidak terputus dan jalanan tetap bisa dilintasi.
Tidak hanya perbaikan infrastruktur jalan, Pemprov Riau juga terpaksa mengevaluasi usulan anggaran bantuan kepada instansi vertikal yang ada di Riau. Termasuk di dalamnya usulan bantuan pembangunan rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau serta kelanjutan pembangunan rumah sakit Bhayangkara.
Defisit anggaran pada tahun 2025 terjadi lantaran di APBD 2025 sudah disahkan sebesar Rp9,6 triliun. Defisit akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi mengalami defisit lagi Rp1 triliun lebih, ditambah utang 2024 atau tunda bayar Rp1,1 triliun, gaji pegawai belum dibayar dan ada sekitar Rp700 juta dan tunda salur. Sehingga akumulasinya sekitar Rp2,2 triliun.
Untuk bidang pendidikan, defisit anggaran juga berpengaruh kepada program pemberian seragam gratis. Rencananya seragam gratis akan dibagikan kepada seluruh siswa SMA sederajat di Riau, namun karena keterbatasan anggaran sehingga hanya diberikan kepada siswa kurang mampu saja.
Di tengah kondisi keterbatasan anggaran tersebut, Pemprov Riau berusaha mencari celah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya memberlakukan program penghapusan denda pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membayar pajak karena uang dari hasil pajak masyarakat tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tercatat sebanyak 317.481 unit kendaraan yang memanfaatkan program tersebut. Total PAD yang didapat pemerintah sebanyak Rp224 miliar lebih. Selain upaya tersebut, Pemprov juga berupaya mengejar anggaran dari pemerintah pusat agar dapat mengalir ke Riau. Seperti program bantuan pembangunan unit sekolah baru.
Selain itu ada program bantuan pembibitan untuk peremajaan tanaman kelapa masyarakat, kemudian juga program bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit masyarakat. Untuk bantuan bibit kelapa, tahun 2025 Riau mendapatkan sebanyak 600 ribu bibit.
Di tengah upaya mengejar bantuan dan pembangunan tersebut, Pemprov Riau kembali mendapatkan ujian. Kepala daerah yakni Gubernur Riau saat itu Abdul Wahid ditangkap KPK. Dugaannya yakni meminta sejumlah uang dari penambahan anggaran di Dinas PUPR-PKPP Riau.
Tim KPK saat itu juga turut mengamankan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.
Di pimpin Plt Gubri SF Hariyanto, Pemprov Riau terus berupaya untuk survive dan bangkit di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Beberapa upaya yang dilakukan yakni dengan memotong anggaran untuk kegiatan seremonial, kemudian juga mengejar dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.
“Di tengah kondisi keterbatasan anggaran saat ini, kami terus berusaha survive. Alhamdulillah saat ini beberapa kegiatan tunda bayar sudah terselesaikan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur prioritas juga terus digesa,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto.(das)
Editor : Arif Oktafian