Pemerintah Kabupaten Siak gelar Konferensi Pers Refleksi 2025 di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, kediaman kepala daerah, dari pagi sampai petang, Senin (29/12).
Laporan MONANG LUBIS, Siak
Pada momen itu, bukan Bupati Siak Afini saja yang memberikan paparan, tentang kondisi keuangan Pemkab Siak. Tapi juga Wabup Syamsurizal, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Direktur BUMD juga memberikan penjelasan tentang kinerja selama 2025. Setiap pejabat dijatah waktu 10 menit dalam paparannya.
”Realisasi fisik dan keuangan masing masing OPD rata rata di atas 90 persen,” ungkap Bupati Afni, Senin (29/12) pagi.
Sementara BUMD yang berlaba dan memberikan deviden PT BSP dan PT Persi. Sementara PT Siak Pertambangan dan Energi (SPE) penerima PI 10 persen WK Rokan, PT Sarana Pembangunan Siak (SPS), menargetkan deviden 2025 tahun buku 2026, Rp500 juta, PT Kawasan Industri Tanjung Buton tidak ada.
Ada sesi tanya jawab. Jika jawaban krusial, Bupati Afni langsung angkat bicara memberikan penjelasan lebih detail dan transparan.
”Tak ada yang ditutup tutupi, biar masyarakat tahu realitanya, sehingga bisa sama sama mengerti dan berpikir untuk bekerja keras memajukan Kabupaten Siak tercinta ini,” kata Bupati Afni.
Menyongsong tahun anggaran 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan arah kebijakan fiskal daerah melalui disiplin belanja dan skema prioritas pembayaran utang. Langkah strategis ini dilakukan mengingat kondisi fiskal Kabupaten Siak belum stabil dengan kas daerah yang tercatat hanya sebesar Rp3,7 juta.
”Kami sekarang mengalami efek domino, kepala OPD tolong berhati-hati dalam belanja di 2026,” kata Bupati Afni.
”Bayarkan yang wajib dulu, seperti gaji dan TPP pegawai. Baru setelah itu bayar utang, terutama yang kecil-kecil, atau di bawah Rp50 juta, karena di dalamnya ada pelaku UMKM, dan pengusaha kecil,” sambungnya.
Bupati sampaikan, utang Pemkab Siak yang belum terbayar tersisa Rp121,5 miliar, dari Rp326,9 miliar. Artinya yang sudah dibayarkan Rp205,4 miliar. Ia menginstruksikan agar pembayaran di awal 2026 diprioritaskan untuk utang di bawah Rp50 juta, terutama bagi UMKM, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
”Nilai di bawah Rp100 juta juga dibayarkan, menyesuaikan kapasitas keuangan daerah,” sebutnya.
Sebab ada yang harus membayar utang setiap bulan ke bank, sementara ke uangnya belum dibayarkan.
"Suara dari rakyat ini tolong jadi motivasi kita untuk berhati-hati supaya kita bisa memulai dari nol,” ucap Bupati Afni.
Tidak ada kata lain, baik jajaran pemerintah daerah maupun BUMD, per 1 Januari hanya tinggal tiga hari lagi, mari bekerja keras dan optimis, dengan niat baik meningkatkan PAD.
Jangan hanya bersandar pada dana transfer, yang hari ini sudah dikabarkan oleh pusat bahwa dana transfer itu diperkirakan akan mengalami penyusutan sekitar Rp330 miliar.
“Jadi berhenti bermanja manja, mari kita berjuang bersama," ajaknya.
Bupati Afni meminta seluruh OPD untuk proaktif meminta alokasi dana dari kementerian dan lembaga pusat, dan menginstruksikan BUMD agar pemasukan awal tahun sesuai target kerja yang jelas.
Terkait pemberitaan yang menyebut dirinya menantang pihak tertentu, Bupati Afni menegaskan hal itu tidak benar.
“Kami tidak menantang, tidak ada itu. Kami hanya meminta hak kita agar dapat disalurkan kepada yang berhak,” tegas Bupati Afni.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh Pemkab Siak terhadap belanja dan utang daerah. Dengan pengaturan prioritas pembayaran dan disiplin belanja.
Diharapkan program pelayanan publik tetap berjalan, UMKM terbantu, dan keuangan daerah lebih terkelola, meski kondisi fiskal masih menjadi tantangan.
Bupati Afni mengharapkan semua pihak dapat bersabar menghadapi dan menjalani proses ini, menuju kemandirian, mudah mudahan setelah ini, kondisi keuangan Siak bisa lebih baik, BUMD akan bergerak cepat, karena sebagian akan dikelola pimpinan baru.(mng)