JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau, Senin (3/11/2025) lalu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa empat orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid masih berada di Gedung KPK RI, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan diterima Riaupos.co, keempat orang tersebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Arief Setiawan, serta dua tenaga ahli Gubernur yang juga kader PKB, Tata Maulana dan Dani Nursalam.
Mereka hingga Rabu (5/11/2025) ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Sementara itu, enam orang lainnya, terdiri dari Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunanda dan lima kepala UPT, berdasarkan informasi yang diterima, telah dipulangkan ke Pekanbaru pada Rabu (5/11/2025) pagi. Namun, pihak KPK belum memberikan informasi lebih lanjut perihal ini.
Sehari sebelumnya, KPK memastikan telah menetapkan tersangka dalam kasus OTT yang menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tersebut.
Namun, identitas dan jumlah tersangka baru akan diumumkan hari ini, Rabu (5/11/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan proses ekspose kasus sudah rampung dilakukan. “Ekspose sudah selesai, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi siapa dan berapa orangnya, akan kami sampaikan besok,” kata Budi di Gedung KPK RI, Selasa (4/11/2025) malam.
Ia menyebut, total 10 orang telah diperiksa dalam OTT ini, mencakup pejabat dinas, tenaga ahli gubernur, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di sektor pekerjaan umum.
Diduga Ada Modus “Japrem” dari Anggaran PUPR
KPK mengungkap dugaan modus “jatah preman” (Japrem) dalam perkara ini. Modus tersebut terkait pembagian sekian persen dari penambahan anggaran proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau yang diduga mengalir hingga ke kepala daerah.
“Terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam Japrem, sekian persen untuk kepala daerah. Nah, itu modus-modusnya,” ungkap Budi.
Ia menegaskan, detail mekanisme dan aliran dana masih dalam tahap pendalaman. “Untuk rinciannya nanti akan kami jelaskan dalam konferensi pers,” tambahnya.
KPK Sita Uang Rp1,6 Miliar, Diduga Jatah Kepala Daerah
Selain mengamankan sejumlah pejabat, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp1,6 miliar, terdiri dari rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari penyerahan kepada kepala daerah.
“Artinya, kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya. Sebelum OTT ini, diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” jelas Budi, Rabu.
Sebagian uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, sementara mata uang asing ditemukan di Jakarta, tepatnya di rumah pribadi milik pihak terkait yang disebut-sebut berhubungan langsung dengan Gubernur Abdul Wahid.
Riau Kembali Jadi Sorotan KPK
Budi menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan sistem pengawasan proyek. “Kami mengimbau pemerintah Provinsi Riau untuk terus melakukan perbaikan. Kalau tidak salah hitung, ini sudah keempat kalinya Riau menjadi lokasi dugaan korupsi yang ditangani KPK,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, empat orang termasuk Gubernur Riau masih berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sementara enam lainnya telah dipulangkan. Identitas resmi para tersangka akan diumumkan hari ini oleh KPK.
Editor : Eka G Putra