Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri

Tim Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 12:34 WIB
Tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung Divpropam Polri, Jakarta,  Selasa (17/11/2026). Irjen Eko Hadi diputuskan dipecat dari Polri. (RADIO TV POLRI)
Tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Irjen Eko Hadi diputuskan dipecat dari Polri. (RADIO TV POLRI)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah dua pekan berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso akhirnya dipecat dari kepolisian, Selasa (17/11). Keputusan itu ditetapkan setelah dia menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

Pada sidang yang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo itu, Eko ditetapkan sebagai terduga pelanggaran penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan profesionalitas. Dia juga disebut mengakses Bagian Monitoring (bagmon) Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri secara ilegal. Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Eko menjabat Kabagmon maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal.

Dia diperintahkan oleh Irjen Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan terhadap target-target. Perintah itu merupakan instruksi dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Baca Juga: PTDH Kedua Jenderal Bintang 2 Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Menyesal

Kepala Biro Penmas Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan, putusan sanksi yang ditetapkan terhadap Eko mencakup sanksi etika dan administratif. ”Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.

Dia menyebutkan, Eko mengajukan banding atas sanksi yang diberikan. Pada sidang tersebut diperiksa sembilan saksi. Salah satunya perempuan berinisial DR yang dianggap meringankan.

Komisioner Kompolnas M Choirul Anam yang turut memantau langsung sidang kode etik itu menyebutkan, Irjen Eko meminta maaf dan menyesali perbuatannya. ”Kami kira, Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi (kemarin, red) diselenggarakan itu kredibilitasnya terjaga,” jelas dia.

Baca Juga: Diduga jadi Posko Makar, Rumah Jenderal Bintang Dua Polisi di Jaksel Digeledah Bareskrim Polri

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dipecat dari kepolisian pada Selasa (10/11) pekan lalu dan mengajukan banding. Dia juga menjadi tersangka kasus penyadapan terhadap presiden, menteri, petinggi partai, awak media, hingga aktivis. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. 

”Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat di Kemenkopolkam, kemarin (17/11). Dia belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi pimpinan sidang untuk mengadili jenderal bintang empat itu.

Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Ditunda

Mabes Polri tidak memaksakan pelaksanaan sidang KKEP Polri dengan terduga pelanggar Irjen Pol Slamet Uliandi. Jenderal bintang dua yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses itu masih dalam keadaan sakit. 

Baca Juga: Oknum Satpol PP Bengkalis Diduga Korupsi Uang Perjalanan Dinas Rp1,4 Miliar, Berkas Perkara P21

”Salah satu terduga pelanggar, SU (Slamet Uliandi), memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan. Jadi, belum bisa kemudian kami paksakan (sidang), nggak bisa,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11).

Meski Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sudah menegaskan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri aktif, Mabes Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang juga dimiliki oleh Isir sebagai tersangka. ”Karena kami satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan, terduga pelanggar SU,” ujarnya. 

Kasus Makar

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (bakom) Syahganda Nainggolan bertemu dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membahas kasus penyadapan terhadap presiden. Dia menyebutkan bahwa akan ada pengumuman tersangka-tersangka lain dalam kasus itu.

Baca Juga: Istri Terduga Pengedar Meninggal, 8 Anggota Polres Pelalawan Termasuk Kasat Narkoba Diperiksa Propam

”Sudah banyak kemajuan (penanganan kasus penyadapan, red) yang dilakukan Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tersangka-tersangka. Itu sesuai dengan perintah Presiden ke Kapolri,” kata Syahganda.

Meski proses hukumnya sudah naik ke tahap penyidikan, Kapolri Suyudi menyatakan belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar yang menyeret nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. ”Belum, belum (ada penetapan tersangka). Masih dalam proses, sekarang kami masih dalam proses,” kata Suyudi saat ditanyai oleh awak media di kantornya pada Selasa (17/11).

Menurut Suyudi, saat ini Tim Khusus yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin tengah mengumpulkan alat bukti dan melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap kasus tersebut.

Baca Juga: Gelar Operasi Zebra Dua Pekan, 940 Personel Dikerahkan

”Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kami pelajari. Begitu juga alat bukti lain yang terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” terang Suyudi.

Dilihat dari laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan makar kepada pihak kejaksaan. SPDP itu dikirim kepada kejaksaan pada Kamis (12/11) pekan lalu.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, pihaknya memang wajib mengirim SPDP kepada kejaksaan sejak laporan polisi diterbitkan.

Baca Juga: JPU KPK Dalami Uang Rp400 Juta di Rumah Bupati Inhu

Senada dengan Suyudi, Susatyo memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut meski sudah ditemukan dugaan tindak pidana sehingga penanganan kasusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. ”Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ungkap Susatyo.

Dalam laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, SPDP tersebut dituliskan nama Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. SPDP itu teregister dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tanggal 11-11-2026.

Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam kasus tersebut adalah Pasal 191 KUHP Tahun 2023, Pasal 193 Ayat (1) KUHP Tahun 2023, Pasal 196 Ayat (1) KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023 sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.(mag/raf/jun/jpg)

Editor : Arif Oktafian
Irjen Eko Hadi Santoso pemecatan anggota Polri Polri