TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Herman minta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Puri Husada Tembilahan transparan dalam mengelola anggaran.
Hal ini disampaikan bupati ketika memimpin rapat pengelolaan BLUD RSUD bersama Wakil Bupati Inhil Hj Yuliantini, Dirut RSUD dan OPD terkait, Selasa (15/4).
Dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan daerah, sehingga pentingnya transparansi dalam proses penganggaran dan perlunya solusi konkret.
“Pembentukan BLUD RSUD Tembilahan ini harus dirancang dengan matang, mulai struktur pelayanan hingga pengelolaan keuangan. Semua harus transparan, akuntabel dan fokus pada peningkatan mutu layanan kepada masyarakat,” ujar bupati.
Sehingga pengelolaan BLUD RSUD Tembilahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus ditingkatkan, sehingga pengelolaan anggaran harus jelas dan transparan,” ujar bupati.
Soroti Pengelolaan Anggaran
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Inhil Hj Yulianti menyoroti penganggaran di RSUD Puri Husada ada yang tidak efisien serta kurangnya manfaat.
“Belanja seperti jasa reklame lebih besar dari belanja kebersihan, sehingga kebersihan RSUD kurang maksimal,” ucapnya.
Sehingga Wabup Inhil menjelaskan bagaimana cara membangun pelayanan yang lebih baik serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan rumah sakit.
“Penting bagi kita untuk memiliki sistem yang transparan dan efisien dalam pengelolaan RSUD Tembilahan, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ungkap Wabup.
Wabup kembali menegaskan bahwa koordinasi lintas OPD diperlukan agar pelayanan kesehatan berjalan optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan dilakukan dengan baik dan akuntabel.(*2/gem)
Editor : Arif Oktafian