TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Temui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) minta pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan.
Hal ini untuk memperkuat langkah preventif hingga korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Inhil dapat dicegah secara dini.
Demikian disampaikan Bupati Inhil Herman didampingi Ketua DPRD Iwan Taruna, Sekda Tantawi Jauhari dan pejabat lainnya usai bertemu dengan pejabat KPK RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
"Rasanya di Riau ini, baru kita pertama kali yang menyurati KPK memohon pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pengawasan, tujuannya untuk memberantas korupsi,"ujar Herman.
Lanjutnya, Pemkab Inhil telah menyusun langkah dengan DPRD untuk mengatasi KKN. Pada perencanaan, berupa kewajiban hadirnya anggota Legislatif pada tiap Musyawarah Rencana Pembangunan agar mengetahui permasalahan rakyat di dapilnya masing-masing sehingga program yang disusun tepat sasaran.
"Nah selanjutnya pengawasan kita perketat dengan pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Setelah kegiatan fisik selesai dan belum pencairan 100 persen, APIP kita turunkan agar ada jaminan rasa aman bagi OPD. APIP menjadi tempat konsultasi jika ada potensi korupsi dan membantu memberi rekomendasi terbaiknya,"jelas Herman.
Pada momen ini, Bupati Herman juga menyampaikan persoalan pemerintah daerah yang menghadapi defisit anggaran pada dua tahun terakhir. Karena itu, dirinya berharap, melalui perjumpaan dengan KPK ini, tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. (*2)
Editor : M. Erizal