TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) merasa tak pernah dilibatkan dalam lobi-lobi pembangunan pabrik hilirisasi kelapa ke Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna usai memimpin rapat Paripurna penyerahan dokumen KUA-PPAS belum lama ini.
"Ya, kami mendengar informasi batalnya pembangunan pabrik hilirisasi kelapa untuk dibangun di Kabupaten Inhil dan dialihkan ke daerah lain,"ucap pria yang akrab disapa IT ini.
Terkait hal itu, IT yang juga ketua DPC PKB Inhil mengaku jika DPRD Inhil tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan pembangunan pabrik hilirisasi kelapa tersebut.
"Kami tidak ada dilibatkan, kami dengar batal dan dialihkan pembangunannya oleh pemerintah pusat,"sambung IT.
Gagalnya pembangunan pabrik hilirisasi kelapa itu, lanjut IT, menjadi pekerjaan rumah dan pengalaman bersama untuk kedepan dalam melakukan pengurusan ke pemerintah pusat.
"Ke depannya gimana, kita wajib membuat data base, kita harus memberi tahu ke pusat bahwa daerah kita memang hamparan kelapa dunia, tentu harus ada lobi-lobi bukan hanya setakat ada usulan dan diberikan harapan dan kita tidak tahu dialihkan, ini kan berproses dan memang harus dikawal,"tambah IT.
Meski Pemerintah Daerah tidak melibatkan pihaknya dan hal itu memang ranah eksekutif, namun kedepan ia ingin bersama-sama menjemput aspirasi seperti dana-dana, kegiatan atau kebijakan ke Pemerintah Pusat.
"Sama-samalah kita berjuang, Toh, kami di fraksi mempunyai fraksi di DPR RI, tentu itu bisa menjadi corong kita di pusat,"tutup IT.
Diberitakan sebelumnnya, pembangunan pabrik hilirisasi kelapa yang digadang-gadangkan bakal didirikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau seketika sirna setelah Kementrian Pertanian (Kementan) RI dikabarkan mengalihkan lokasi pembangunan ke daerah lain.
Tentunya pembangunan pabrik hilirisasi kelapa yang diharapkan dapat meningkatkan petumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Inhil besar kemungkinan gagal.
Selaku kepala daerah, Bupati Inhil Herman menyatakan protes terbuka terhadap wacana pemindahan lokasi pabrik tersebut ke pihak Kementan yang ditemuinya di Jakarta belum lama ini.
Melalui media sosial resminya, Bupati Herman mengungkapkan jika Kabupaten Inhil sebagai daerah hamparan kelapa terluas di Indonesia bahkan dunia yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik hilirisasi kelapa.
Ia bahkan mengungkapkan sesuai data dan fakta yang tersedia sudah sangat kuat untuk menunjukkan kelayakan Kabupaten Inhil sebagai pusat industri kelapa nasional.
"Dengan seluruh data dan fakta yang tersedia, Indragiri Hilir secara nyata memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria sebagai daerah yang sangat layak untuk pembangunan pabrik hilirisasi kelapa,"ucap Bupati Herman.
Herman juga menyampaikan keberatan atas rencana pengalihan lokasi pembangunan tersebut. Ia meminta kementerian terkait meninjau ulang kebijakan secara objektif dan berkeadilan.
"Kami memohon kepada Kementerian terkait untuk meninjau ulang keputusan tersebut secara objektif dan berkeadilan,"mintanya.
Bupati Herman menekankan bahwa daerah dan masyarakat Inhil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, prioritas, serta alokasi pembangunan dari Pemerintah Pusat. Sehingga menurutnya sejalan dengan kontribusi besar Inhil dalam sektor perkelapaan nasional.
"Potensi dan kontribusi Inhil terhadap perkelapaan nasional sangat besar. Karena itu, sudah seharusnya kami mendapatkan prioritas dalam pembangunan hilirisasi,"tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap Pemerintah Pusat dapat kembali mempertimbangkan keputusan pengalihan lokasi agar pembangunan hilirisasi kelapa tetap berpijak pada asas keadilan dan pemerataan. (*2)
Editor : M. Erizal